Poor (17/6) – Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) menegaskan komitmennya dalam menyiapkan sumber daya manusia sektor publik yang mampu menghadapi transformasi birokrasi digital. Komitmen tersebut mengemuka dalam activity Market Signal FIA UB yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap pengembangan kurikulum tahun 2026. Berbagai rekomendasi yang disampaikan menyoroti pentingnya penguatan kompetensi data, kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), dan tata kelola pemerintahan digital sebagai kebutuhan utama ASN masa depan.
AI-Augmented Policy Work untuk Kebijakan Publik Masa Depan
Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, Ph.D., menekankan bahwa perkembangan AI akan mengubah cara pemerintah bekerja, mulai dari analisis masalah hingga pengambilan keputusan publik. Karena itu, ia mengusulkan mata kuliah AI-Augmented Policy Work sebagai bagian dari kurikulum inti yang dapat membekali mahasiswa dengan kemampuan memanfaatkan AI sebagai alat bantu dalam proses kebijakan publik.
“AI bukan pengganti ASN, melainkan alat bantu kerja. Kompetensi inti administrasi publik tetap harus dipertahankan, namun perlu diperkuat dengan kemampuan memanfaatkan teknologi dan data untuk menjawab kebutuhan masa depan,” jelas Ismail Fahmi.
Menurutnya, birokrasi masa depan akan ditandai dengan pemanfaatan data secara masif, digitalisasi layanan publik, serta penggunaan AI dalam berbagai proses pemerintahan. Oleh karena itu, kurikulum administrasi publik perlu bertransformasi agar mampu menghasilkan lulusan yang siap bekerja dalam ekosistem pemerintahan yang semakin terdigitalisasi.
Penguatan Literasi Data melalui Data Fluency for Bureaucrats
Penguatan literasi data menjadi salah satu agenda strategis dalam pengembangan kurikulum MAP FIA UB. Melalui usulan mata kuliah Data Fluency for Bureaucrats, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan memahami, mengolah, dan memanfaatkan data sebagai dasar penyusunan kebijakan publik yang lebih efektif. Kebutuhan tersebut sejalan dengan masukan dari Kepala Pusbindiklatren Bappenas, Wignyo Adiyoso, yang menekankan pentingnya penguasaan isu-isu strategis seperti SPBE, Big Data, serta perencanaan pembangunan berbasis data dan evidence-based policy.
Membangun Profil T-Shaped Public Administrator
Transformasi kurikulum MAP FIA UB juga diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan profil T-Shaped Public Administrator, yakni administrator publik yang memiliki wawasan luas lintas disiplin sekaligus kompetensi mendalam pada bidang tertentu.
Dalam konteks pemerintahan modern, seorang administrator publik tidak hanya dituntut memahami kebijakan dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga mampu berinteraksi dengan teknologi, memanfaatkan data, dan bekerja lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan publik yang kompleks.
Rekomendasi Pengembangan Kurikulum ke Depan
Penguatan aspek Digital Government dan AI juga menjadi perhatian para akademisi internasional yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Dr. Noppawan dari Khon Kaen University, Thailand, merekomendasikan agar kurikulum magister memberikan ruang yang lebih besar bagi pembelajaran terkait pemerintahan digital, kecerdasan artifisial, tata kelola kolaboratif, hingga isu keberlanjutan.
Sebagai tindak lanjut, kurikulum MAP FIA UB akan diarahkan pada penguatan kompetensi analisis data, integrasi AI dalam pembelajaran, pengembangan mata kuliah baru terkait transformasi digital, serta peningkatan kapasitas dosen dalam bidang teknologi dan data analytics. Selain itu, penguatan aspek tata kelola teknologi dan penggunaan AI yang bertanggung jawab juga menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan kurikulum.
“Masa depan administrasi publik membutuhkan kombinasi kompetensi kebijakan publik, literasi data, pemanfaatan teknologi digital, kemampuan menggunakan AI secara bertanggung jawab, serta soft skills seperti komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan,” tegas Ismail Fahmi.
Melalui transformasi kurikulum ini, MAP FIA UB berupaya menghasilkan lulusan yang mampu menjadi birokrat adaptif, inovatif, dan siap memimpin perubahan di era pemerintahan digital yang semakin berbasis data dan kecerdasan artifisial.
Pengembangan kurikulum ini sekaligus mendukung pencapaian SDG 4 (Quality Education) melalui peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure) melalui penguatan inovasi dan transformasi digital, serta SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions) melalui upaya mencetak birokrat profesional yang mampu membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis data.
