BATU – Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) kembali menunjukkan perannya sebagai mitra strategis pemerintah melalui program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT). Kali ini, Kelompok 67 KKNT FIA UB berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu untuk mengkaji salah satu tantangan utama pengelolaan keuangan daerah, yakni belum optimalnya realisasi retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebanyak 19 mahasiswa diterjunkan untuk melakukan analisis berbasis data terhadap sistem pengelolaan perparkiran di Kota Batu. Kajian tersebut tidak hanya memotret kondisi di lapangan, tetapi juga menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan Dishub Kota Batu dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan parkir.
Melalui penelitian yang memadukan survei lapangan, analisis statistik, dan telaah regulasi, mahasiswa mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan potensi penerimaan retribusi parkir belum tergarap secara maksimal. Hasil kajian nantinya akan disusun dalam bentuk policy paper dan artikel ilmiah sebagai rekomendasi berbasis bukti (evidence-based policy) bagi Pemerintah Kota Batu.
Mengurai Akar Persoalan Retribusi Parkir
Kajian yang dilakukan Kelompok 67 berangkat dari persoalan yang selama beberapa tahun menjadi tantangan Dishub Kota Batu. Data menunjukkan realisasi retribusi parkir memang mengalami peningkatan dari sekitar 10 persen terhadap target pada 2022 menjadi 24,29 persen pada 2025. Namun, capaian tersebut masih jauh dari potensi yang diperkirakan dapat dihimpun.
Melalui koordinasi bersama Dishub, mahasiswa FIA UB mengidentifikasi sejumlah persoalan yang diduga menjadi penyebab belum optimalnya penerimaan daerah. Mulai dari potensi kebocoran penerimaan di lapangan, keberadaan parkir liar yang tidak tercatat, sistem pemungutan yang masih manual, lemahnya pengawasan, hingga belum meratanya implementasi digitalisasi layanan parkir.
Permasalahan tersebut tidak hanya dipandang sebagai isu administrasi, melainkan juga berkaitan dengan efektivitas tata kelola pemerintahan, transparansi fiskal, serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Karena itu, penelitian dirancang untuk menghasilkan analisis yang dapat menjelaskan hubungan antara kualitas tata kelola dengan kepatuhan masyarakat membayar retribusi.
Untuk memperoleh gambaran yang objektif, tim melakukan survei terhadap pengguna parkir resmi pada 20 titik parkir yang dikelola Dishub di kawasan Alun-Alun Kota Batu. Lokasi penelitian dipilih karena merupakan pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata dengan tingkat mobilitas kendaraan yang tinggi.
Berbeda dengan pendekatan deskriptif semata, penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda guna menguji faktor-faktor yang memengaruhi kemauan masyarakat membayar retribusi parkir secara resmi (willingness to pay). Empat variabel utama yang dianalisis meliputi tingkat kepercayaan kepada pemerintah, kualitas pelayanan publik, kemudahan akses terhadap layanan parkir, serta transparansi informasi mengenai tarif dan mekanisme pembayaran.
Seluruh hasil analisis akan disusun dalam bentuk artikel ilmiah dan policy paper yang diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kota Batu sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
Rekomendasi yang disiapkan tidak membangun regulasi baru, melainkan mengoptimalkan implementasi Peraturan Wali Kota Batu Nomor 22 Tahun 2021 tentang pengelolaan parkir. Tim mengusulkan penguatan digitalisasi pencatatan transaksi parkir untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi kebocoran penerimaan, sekaligus memperkuat sistem pengawasan terhadap penggunaan karcis resmi melalui mekanisme evaluasi berbasis data.
Selain itu, mahasiswa juga mengembangkan analisis potensi kebocoran fiskal menggunakan pendekatan tax gap analysis yang memproyeksikan selisih antara potensi riil penerimaan dengan realisasi retribusi. Model ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi titik-titik yang memerlukan prioritas pengawasan maupun perbaikan sistem.
Dengan demikian, luaran penelitian tidak berhenti sebagai dokumen akademik, tetapi diarahkan menjadi instrumen pengambilan keputusan yang dapat digunakan secara langsung oleh perangkat daerah.
Bukti Peran FIA UB sebagai Mitra Strategis Pemerintah
Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Batu, Chilman Suaidi, menyambut baik keterlibatan mahasiswa FIA UB dalam mengkaji persoalan tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan dukungan akademisi agar penyelesaian persoalan tidak hanya bertumpu pada pengalaman lapangan, tetapi juga didasarkan pada analisis ilmiah yang terukur.
Melalui skema Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), mahasiswa FIA UB memperoleh pengalaman menyelesaikan persoalan nyata birokrasi melalui pendekatan berbasis riset, sementara Pemerintah Kota Batu memperoleh rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kolaborasi ini mencerminkan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) melalui penguatan tata kelola layanan transportasi perkotaan, SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) melalui pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis bukti, serta SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam menghasilkan solusi atas tantangan pembangunan.
