Ketika kemerdekaan diraih pada 1945, pemerintah dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan di mana sebagian besar penduduk kekurangan pangan dan berada di bawah garis kemiskinan. Maka hal utama yang perlu segera dicapai adalah peningkatan produktivitas sektor pertanian, utamanya komoditas pangan. Tujuan pembangunan yang terutama di awal kemerdekaan ini adalah mengerjar pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang diambil adalah pendekatan pembangunan yang bersifat sentralistik. Hampir semua pembangunan dirancang dan diarahkan dari pusat, daerah tinggal melaksanakan saja.
Hal ini sejalan dengan paradigma umum yang dianut dalam pembangunan di nergara-negara yang baru merdeka yaitu suatu paradigma yang memberikan peran dominan pada negara untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan di semua bidang. Tentu saja, paradigma yang demikian tidak, atau kurang, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, membuat perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil pembangunan. Lebih jauh, paradigma yang demikian juga menghambat berkembangnya aspirasi masyarakat dan kearifan lokal (local wisdom) dalam proses pembangunan.
Meski demikian, rezim Orde Baru beranggapan bahwa cara yang paling efektif untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan produktivitas adalah berfokus pada pertumbuhan ekonomi (economic growth). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ingin dicapai dengan menyerahkan pelaksanaan pembangunan kepada badan-badan pemerintah dan pelaku ekonomi utama, di bawah kendali pemetintah pusat. Prasyarat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tentu saja adalalah terciptanya stabilitas politik (stability).
Penerapan strategi umum dan terpusat di semua wilayah negara mengakibatkan kesenjangan yang semakin melebar. Sering kali indikator makro ekonomi yang dicapai cukuo menggembirakan. Tingkat pertumbuhan ekonomi rekatif tinggi dan Produk Domestik Bruto (PDB) juga meningkat dari tahun ke tahun. Pendapatan per kapita, dengan demikian, juga semakin tinggi. Indikator tesebut hanya bersifat agregat di aras nasional di mana hasil-hasil pembangunan kurang dirasakan di wilayah-wilayah pedesaan. Konsep penetesan ke bawah (trickle-down effect) tidak dapat diharapkan untuk mendistribusikan manfaat pembangunan yang terpusat. Bahkan terjadi pengurasan sumber daya (backwash effect) dari wilayah-wilayah pedesaan ke pusat-pusat pertumbuhan.
Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih merupakan masalah pembangunan yang rumit di negara-negara sedang berkembang. Kerumitannya semakin parah tatkala negara maupun pemerintah tidak mampu mengelola dampak ikutannya (derived impact). Di kota umumnya petumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita tiinggi, sementara  Salahdi desa umumnya pertumbuhan ekonomi rendah dan pendapatan per kapita lebih rendah. Kesenjangan kota-desa ini telah lama disadari oleh para perencana pembangunan wilayah dan telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Berbagai teori dna pendekatan pembangunan wilayah (perkotaan dan pedesaan) telah banyak dikembangkan oleh para pakar.
Dalam hubungan kedua wilayah, pedesaan umumnya berada pada posisi yang lemah. Posisi penduduk desa umumnya masih sebatas penghasil bahan baku, karena pembangunan pertanian belum mampu meningkatkan nilai tambah di pedesaan.
Setelah itu banyak istilah yang dibeirkan untuk pembangunan pertanian dan pedesaan. Salah satunya adalah “pembangunan pedesaan terpadu”. Saking terpadunya, terlalu banyak orang atau lembaga yang terlibat. Semakin terpadu suatu proyek, semakin banyak pula koordinasi yang dilakukan. Sindrom “ember bocor” atau “saluran bocor” sangat potensial terjadi pada proyek-proyek terpadu ini. Uang atau manfaat proyek lebih dulu mengucur pada petani kaya atau kelas menengah sebelum sampai pada sasaran yang sebenarnya, petani miskin.
Perencanaan wilayah menyangkut ke dalam dua aspek utama yaitu perencanaan ruang dan aktivitas di atas ruang tersebut. Yang berkaitan dengan ruang berkembang menjadi perencanaan tata ruang dan yang berkenaan dengan aktivitas berhubungan dengan perencanaan pembangunan dalam aspek ekonomi, social, kelembagaan, dan ekologi.
Perencanaan wilayah berkaitan dengan kajian sistematis atas aspek fisik, sosial-budaya, ekonomi, dan lingkungan untuk mengarahkan pemanfaatannya dengan cara terbaik untuk meningkatkan produktivitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, sasaran perencanaan wilayah adalah efisiensi dan produktivitas, pemerataan dan akseptabilitas masyarakat, serta berkelanjutan. Perencanaan wilayah merupakan penerapan metode ilmiah dalam pembuatan kebijakan public dan upaya untuk mengaitkan pengetahuan ilmiah dan teknis dengan tindakan-tindakan dalam domain publik untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi.
Tujuan perencanaan wilayah adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai infrastruktur wilayah, fisik, sosial budaya, ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan teknologi perlu dipadukan melalui suatu perencanaan yang tepat agar pembangunan wilayah berjalan secara berkelanjutan..
Pengembangan ekonomi lokal (PEL) mengacu pada proses dimana pemerintah lokal atau organisasi berbasis masyarakat berusaha menggerakkan dan memelihara aktivitas bisnis dan/atau kesempatan kerja. Tujuan utama PEL adalah merangsang kesempatan kerja lokal pada sektor tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam. PEL berorientasi proses, yaitu pengembangan institusi yang baru, industru alternatif, memperbaiki kapasitas tenaga kerja, identifikasi pasar baru, transfer pengetahuan (knowledge), dan memelihara perusahaan dan usaha yang baru.
PEL mengutamakan peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga, pengurangan kemiskina dan pengangguran. Dalam alur berpikir seperti ini, pembangunan ekonomi harus dilaksanakan di tingkat lokal dan penduduk lokal memperoleh manfaat dari pembangunan tersebut.
Peran pemerintah lokal dalam PEL adalah menciptakan kondisi yang baik bagi berkembangnya wirausahawan dan meningkatnya pembangunan lokal. Peran pemerintah lokal bukan membentuk perusahaan baru, tetapi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peran pemerintah lokal adalah menciptakan kondisi bagi bisnis lokal untuk bertahan bahkan memperluas aktivitas mereka serta menarik investor dari luar wilayah. Dengan demikian, untuk menggerakkan PEL perlu dilakukan lima tahapan: (1) pengorganisasian, (2) evaluasi strategi sebelumnya, (3) menyusun rencana strategik untuk pembangunan ekonomi lokal, (4) menciptakan sisten PEL dan mengimplementasikan rencana strategik, (5) monitoring dan evaluasi.
Hasil penelitian Beyer et al. (2003) di Zambia dan Rwanda mengkritisi model pembangunan eksisting dan mengusulkan kerangka pembangunan ekonomi yang mampu membantu membangun dan mengukur kemitraan dan partisipasi. Model pembangunan yang baru didasarkan pada pentingnya melanjutkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan pemerataan hasil-hasil pembangunan sampai ke tingkat lokal, harus merancang strategi yang komprehensif namun tetap lentur yang mencakup kemitraan pemerintah swasta dan partisipasi masyarakat sipil. Inti dari pembangunan lokal adalah kemitraan dan partisipasi. Untuk membangun dan memperkuat kapasitas lokal, strategi pembangunan ekonomi harus memasukkan proses untuk menciptakan keterkaitan antara stakeholders dan suatu rencana untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan diversifikasi utilisasi sumber daya lokal. Strategi yang tepat untuk tujuan ini adalah strategi pengembangan ekonomi lokal (PEL).

Nurul
FIB 2015
Pertanyaan:
– Mengapa pembahasannya mengarah pada pertanian, dan mengapa tidak menuju ke industri pertanian?
– Di daerah saya yakni Ponorogo yang dikenal akan budayanya, akan tetapi dari sisi SDMnya masih kurang di sisi lain banyak pemuda keluar dari wilayah Ponorogo untuk berguru di Perguruan Tinggi luar. Bagaimana cara memaksmilkan potensi tersebut?
Jawab:
– Karena desa atau daerah adalah basisnya pertanian. Dimana Indonesia memiliki potensi yang besar pada pertaniannya dan yang dihasilkan dari bertani merupakan bahan baku yang nantinya akan dijadikan bahan olahan atau manufaktur. Sehingga basis yang digunakan adalah pertanian bukan industri pertanian. Karena industri pertanian merupakan instrumen tambahan bukan instrumen pokoknya.
– Pada dasarnya wilayah Ponorogo sudah dianggap memiliki potensi pada budayanya. Hanya dikarenakan adanya kesenjangan antara desa dan kota. Yang biasanya di wilayah desa masih memiliki kearifan lokal yang tinggi.Dikarenakan tuntutan ekonomi dan pendidikan yang tinggi maka banyak warga di daerah sana memilih untuk keluar daerahnya demi memperbaiki kualitas hidupnya. Sarannya adalah dengan pengembangan dan pengelolaan dengan baik dan pengaplikasian pada sektor-sektor lain yang tidak hanya menenkankan pada satu sektor saja.

Tanya Jawab:
Wulan
FIA 2014
Pertanyaan:
– Bagaimanakah cara memaksimalkan hasil potensi dari limbah buah dan sayuran?
Jawab:
– Para petani masih kurang dalam hal pengelolaan bahan pasca panen atau bahan limbah dari buah dan sayuran dikarenakan mindset pada diri mereka bahwa disini  hanyalah bertani, panen lalu dijual ke pasar. Dimana tidak ada effort yang lebih untuk bagaimana cara mengolah bahan baku tersebut untuk dijadikan bahan olahan yang bernilai jual tinggi dan mampu menaikkan taraf ekonomi mereka. Disinilah letak strategis yang perlu dilakukan pemerintah untuk melakukan pelatihan dasar serta penyuluhan secara berkala terkait pengolahan hasil panen menjadi bahan olahan yang bernilai jual tinggi. Tidak hanya peran pemerintah saja, akan tetapi partisipasi masyarakat dengan adanya pemfasilitasian dari pemerintah harus didukung penuh oleh pihak masyarakat.

Resume Bedah Koleksi

Dimulai dari segi tampilan buku dengan cover yang cukup unik, mudah untuk dibaca, ditulis dengan bahasa-bahasa media. Dari segi redaksional, buku ini berisi dari saduran-saduran berita. Dari sistematika pembahasan sendiri sudah runtut. Kekurangan dari buku ini terletak pada kesesuian tema dengan isi buku sehingga sulit untuk diambil benang merahnya

Korupsi ini sendiri masih dimana-dimana, dari Aceh hingga Merauke. Dan masih banyak di setaip instansi pemerintahan. Korupsi kelembagaan masih jadi ancaman. Good governance atau pemerintahan yang baik, penegakan hukum khususnya pada bidang korupsi adalah agenda demokratisasi yang dasar untuk mencegah terjadinya triple crisis of governance.

Sepak terjang KPK selama ini membuat ciut nyali para koruptor. Satu persatu pelaku korupsi diadili dan dijatuhkan hukuman penjara. Tindakan KPK yang dianggap sebagai “Superbody” ini membuat gerah para koruptor lainnya. Sehingga mereka berusaha menyerang balik dan melakukan perlawanan terhadap usaha pemberantasan korupsi.

Keberatan terhadap ide pembentukan KPK memang muncul. Namun akhirnya ada kesepahaman bahwa tindak pidana korupsi di negeri ini memang luar biasa. Bahkan, ada keseahaman bahwa korupsi adalah tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime), sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa pula. Sehingga diperlukan pula lembaga yang luar biasa untuk menanganinya.

Pemberantasan korupsi secara tuntas adalah amanat reformasi yang digulirkan pada tahun 1998. Selama ini suka atau tidak, masyarakat masih menggantungkan kepercayaannya pada KPK dan insturmen yang dimiliki untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jika KPK ditiadakan, dengan berbagai cara, masikhkah kita berharap ada Indonesia yang benar-benar bersih dari kourpsi?

Kewenangan KPK mulai dipersoalkan, mulai dari kewenangan penyadapan, supervisi penanganan korupsi, sampai perilaku pejabat KPK. Malangnya, kasus Antasari Azhar semakin mengeruhkan KPK, sehingga ada “gerakan” membunuh KPK. Adakah usaha mereka untuk melenyapkan KPK akan berhasil?

Buku ini mengupas tuntas maraknya kasus korupsi yang sudah menyebar dari Aceh hingga Papua. Juga dipaparkan proses pengadilan tindak pidana korupsi terhadap beberapa pejabat dan anggota DPR yang terlibat kasus korupsi. Kemudian agar pembaca bisa mengetahui secara lengkap kasus korupsi yang ditangani KPK, dilampirkan pula seluruh kasus korupsi beserta pelaku korupsi yang telah divonis hukuman penjara.

Dari sisi apartur, penyebab terjadinya korupsi tidak lain adalah oleh orang yang tidak memiliki integritas terhadap institusinya, entitas, maupun negara. Dari sisi struktur, perbaikan sistem melalui informasi administrasi perlu dilakukan untuk membentuk border terhadap tindakan korupsi serta integrasi antara sub sistem terkait.

Pengembangan infrastruktur berbasis teknologi perlu digunakan untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi. Lingkungan yang kotor akan membuat orang lebih mudah terserang penyakit, begitupun korupsi yang sudah membudaya, sangat mudah untuk menjangkit.

Jenis koleksi    : Buku

Judul                 : Harus Bisa

Penyaji             : Moch. Weldy Arif Fitrianto (2012) dan Nur Lailatul Fitri (2013)

Resume            :

Buku “Harus Bisa: Seni Memimpin ala SBY” catatan harian Dr. Dino Patti Djalal yang pada saat itu menjabat sebagai Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional/ Juru Bicara Kepresidenan. Dr. Dino bisa merupakan seorang yang beruntung dapat mengenal secara lebih dekat dengan Presiden SBY dikarenakan Dr. Dino termasuk sebagai jajaran lingkaran “orang dalam” kepresidenan.Dalam buku catatan harian ini menuliskan dengan cukup detail setiap aktivitas dan suasana yang dialami Presiden SBY selama menjalankan pemerintahan yang kesemuanya seolah tergambar dengan jelas bagaimana SBY berbicara, bertemu, berinteraksi dengan orang lain baik itu anak-anak, pejabat negara, kepala negara, dan bahkan sekjen PBB. Tindakan-tindakan spontan SBY, kedisiplinannya, integritasnya dan prinsipnya yang dengan teguh dipegang semua tertuliskan dengan paripurna oleh Dr. Dino.

Buku ini dibagi menjadi 6 bagian besar yang dalam setiap bagiannya dituliskan tentang berbagai aktivitas SBY, keenam bagian itu adalah antara lain yaitu (1) Memimpin dalam Krisis. (2) Memimpin dalam Perubahan (3) Memimpin Rakyat dan Menghadapi Tantangan (4) Memimpin Tim dan Membuat Keputusan, (5) Memimpin di Pentas Dunia dan (6) Memimpin Diri Sendiri.Dalam bagian pertama yaitu bab “memimpin dalam krisis” dijelaskan bagaimana respon SBY yang cepat tanggap dan real time menghadapi berbagai permasalahan yang bersifat kritis dan membutuhkan keputusan cepat untuk dipecahkan. Salah satunya yaitu ketika terjadi gempa dan tsunami di Aceh, ketika itu SBY masih berada di Papua dan telat mendapat kabar bencana gempa dan tsunami dari bawahannya. Pada bagian “memimpin dalam perubahan” diceritakan gebrakan Presiden SBY dalam mendobrak pintu-pintu brokrasi yang berkepanjangan sehingga dapat mempersingkat alur birokrasi di Indonesia.Dalam bab “memimpin tim dan membuat keputusan” penulis memaparkan cara dan gaya kepemimpinan SBY yang lebih suka untuk memilih sendiri setiap anggota kabinet yang akan serta mensuksekan kepemimpinannya. Buku ini secara umum mebahas mengenai kelebihan-kelebihan SBY dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden Republik Indonesia dan tidak menyinggung kekurangan-kekurangan SBY dalam memimpin Indonesia.