halooo keluarga RSC, buat segenap keluarga RSC yang kemarin berhalangan hadir dalam kegiatan rutin bedah koleksi elektronik RSC tentang „Budaya Inovasi dan Reformasi Birokrasi“ berikut resumenya yaa, selamat membaca 🙂
Resume Bedah Koleksi Elektronik
Budaya Inovasi dan Reformasi Birokrasi
Banyaknya permasalahan dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia sudah terjadi sejak masa pemerintahan presiden pertama, Soekarno, bahkan pada masa pemerintahan Soeharto disebutkan pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional(RPJMN). Isu-isu publik yang menjadi permasalahan dalam birokrasi Indonesia seakan tidak ada solusinya, karena sudah disediakan anggaran khusus untuk pemfasilitasan inovasi dan reformasi birokrasi, tetap saja permasalahannya belum menemukan solusi yang tepat untuk menghentikan isu-isu politik terkait dengan pelayanan pemerintah. Pentingnya Inovasi bagi reformasi birokrasi berfunsi untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan melakukan improvement.
Inovasi administrasi dalam literature administrasi public tergolong konsep yang baru. Mengambil contoh pada negara Korea yang berhasil menerapkan inovasi dalam birokrasinya mengalami dampak peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Praktek inovasi dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan di Indonesia sejak 5 tahun belakangan ini sering disebutkan dalam sejumlah literature. Beberapa daerah yang menjadi rujukan sebagai best practices penerapan inovasi adalah Propinsi Gorontalo, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Jembrana. Menilik dari 3 daerah tersebut, kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan inovasi di daerah berkorelasi positif dengan dukungan masyarakat terhadap pemerintah daerah masing-masing.
Banyaknya faktor yang memengaruhi kemampuan inovasi birokrasi pemerintah berakibat kemampuan setiap lembaga pemerintah untuk melakukan inovasi berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut sangat penting untuk dikenali, terutama untuk membangun strategi yang memadai bagi peningkatan kemampuan inovasi suatu lembaga pemerintah.