Tema               : “Outsourcing, Perbudakan Modern?”

Penyaji                        : Ria Esana dan Gian Eka A

Pengantar      :

Undang-undang No. 13 tahun 2003 membawa banyak perubahan di dalam hubungan perburuhan. Salah satu perubahan yang cukup penting adalah diizinkannya praktek outsourcing, yaitu penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain atau menggunakan buruh yang disediakan pihak lain. Outsourcing dapat didefinisikan sebagai sebuah proses mengalihdayakan atau memindahkan atau memborongkan kegiatan usaha ke pihak ketiga, tujuan utama dan terutama melakukan outsourcing adalah untuk menghemat biaya produksi.
Menggunakan buruh dari perusahaan penyalur tenaga kerja, di mana urusan rekrutmen dan administrasi ketenagakerjaan serta pemenuhan hak-hak buruh dilimpahkan kepada perusahaan penyalur tersebut. Inilah yang disebut dengan sistem outsourcing tenaga kerja. Dalam sistem outsourcing, hubungan kerja resmi si buruh adalah dengan perusahaan penyalur tenaga kerja, tetapi si buruh bekerja untuk dan menerima perintah dari perusahaan pengguna tenaga kerja. Namun praktek outsourcing tenaga kerja lebih merugikan buruh dan menguntungkan perusahaan, hal itulah yang membuat tenaga kerja di Indonesia membenci outsourcing.Ada tiga alasan utama tenaga kerja membenci outsourcing yakni upah alias bayaran yang rendah, kurangnya kesejahteraan, dan status kerja yang tidak jelas. Tenaga mereka diperas semaksimal mungkin, tapi sebaliknya bayaran yang mereka terima justru minim diberikan perusahaan yang menggunakan jasa mereka. Tentu saja perusahaan sangat menikmati keberadaan outsourcing karena mereka tidak perlu susah payah merekrut dan melatih si tenaga kerja. Efisiensi dan produktifitas perusahaan pun meningkat lantaran praktik outsourcing. Sebaliknya bagi tenaga kerja, praktik outsourcing ibarat perbudakan di zaman modern. Tenaga kerja dibayar dengan upah yang lebih rendah dari tenaga kerja tetap, pun kesejahteraan tidak terjamin. Terakhir, status sebagai pegawai juga tidak jelas. Ingin tau lebih lengkapnya, ikuti Diskusi RSC hari ini Senin 2 Juni 2014 jam 18.00 WIB dgn tema “Outsourcing, Perbudakan Modern?” dgn penyaji Gian Eka ’13 dan Ria Esana ’13. Datang ya teman-teman.. . mkasih Hoho

Resume           :

Penggunaan karayawan atau pegawai outsourching dewasa ini semakin marak, dikarenakan iming – iming biaya yang lebih murah dan menjadikan perusahaan lebih efisien, namun apakah outsourching itu ber keprimanusiaan? Seperti yang kita ketahui, outsourching adalah sistem pegawai kontrak, yang dalam peraturan pemerintah kontrak maksimal 2 tahu, lalu setelah itu perusahaan wajib mengangkat pegawai tersebut menjadi pegawai tetap perusahaan, namun fakta dilapangan menyebutkan, rata – rata pegawai atau karyawan outsourching ada yang sampai belasan tahun tetap menjadi karyawan kontrak, sehingga kesejahteraan karyawan menurun, disini peran pemeritah selaku pembuat undang – undang tidak terlihat perannya untuk tegas mennindak oknum oknum perusahaan yang “nakal” sehingga merugikan rakyatnya sendiri. Disina terlihat seperti ada kongkalikong antara pemerintah dan oknum peusahaan, hingga saat ini pun belum ada peraturan yang jealas megenai outsourching dan tindakan yang jelas dari pemerintah bagi pelaku – pleaku outsourcihng. Sudah saatnya pemerintah memperhatikan rakyatnya dengan memepertegas regulasi dan pengawasan ke oknum –oknum perusahaan “nakal’ agar ada efek jera dan tidak merugikan rakyatnya.

Tema               : Ekonomi Politik Pangan

Penyaji                        : Dewi Purnima dan Fika Idah R.

Pengantar      :

Ketahanan pangan sebagian terjemahan istilah food security, ketahanan pangan diberikan pengertian sebagai suatu kondisi ketersediaan pangan cukup bagi setiap orang pada setiap saat dan setiap individu mempunyai akses untuk memperolehnya baik secara fisik maupun ekonomi. Dalam pengertian ini ketahanan pangan dikaitkan dengan 3 (tiga) faktor utama yaitu :a. Kecukupan (ketersediaan) pangan, b. Stabilitas ekonomi pangan, c. Akses fisik maupun ekonomi bagi individu untuk mendapatkan pangan.Sedangkan penganekaragaman pangan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan mutu gizi makanan dengan pola konsumsi yang lebih beragam atau usaha untuk lebih menganekaragamkan jenis konsumsi dan meningkatkan mutu gizi makanan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dan jika dilihat dari faktanya, indonesia adalah salahsatu negara yang perekonomian pangannya masih sangat rendah. buktinya dapat dilihat dari berbagai kasus tentang permalahan pangan, seperti yang dikatakan oleh Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Lampung Bustanul Arifin menilai ada tiga masalah besar yang mengakar pada sektor pangan nasional.Masalah pertama adalah politik pangan yang tidak jelas arahnya. Menurut Bustanul, tidak jelasnya arah politik pangan nasional menyebabkan terpinggirkannya pembangunan pertanian Indonesia secara politik.

Masalah kedua terkait pasar pangan yang tidak simetris yang ditandai dengan fenomena dimana jika terjadi kenaikan harga yang signifikan pada level konsumen, kenaikan harga tersebut tidak turut dirasakan oleh petani. Permasalahan ketiga adalah rendahnya keberagaman pangan yang disebabkan oleh pemaksaan komoditas besar sehingga ketergantungan terhadap beras menjadi sulit untuk diatasi.Belum lagi masalah impor, karena impor juga akan menurunkan permintaan masyarakat di dalam negeri, hal ini juga sangat berpengaruh pada persediaan pangan lokal.Dan yang terparah adalah kekurangan gizi yang berakibat buruk, Betapa tidak, sekitar 21 juta atau 8,6 persen orang Indonesia mengalami kelaparan pada 2010-2012 (FAO, 2012). Sementara itu, data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli lalu menyebutkan, sekitar 28,07 juta (11,37 persen) penduduk miskin negeri ini tak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan sebesar 2.100 kilo kalori per hari. Bahkan, Indonesia, boleh dibilang, yang terburuk dalam persoalan ini di kawasan Asia Tenggara.Ingin tau lebih lengkap. ikuti Diskusi RSC bsok jumat tgl 30 Mei 2014 jam 16.00 WIB tentang „Ekonomi Politik Pangan“ dgn penyaji Mbk Dewi ’11 dan Fika ’13. Hoho

Resume           :

Bagi yg gak ikut Diskusi tentang “Ekonomi Politik Pangan” dgn penyaji Mbk Dewi ’11 dan Fika ’13 ini ada ringkasannya. Selamat Membaca. Tiga faktor utama yang dikaitkan dengan ketahanan pangan adalah kecukupan pangan, stabilitas ekonomi pangan dan akses fisik dan ekonomi bagi individu. Indonesia adalah salah satu negara yang perekonomian pangannya masih sangat rendah. buktinya dapat dilihat dari berbagai kasus tentang permasalahan pangan. Terdapat empat masalah besar dalam sektor pangan, yaitu :

1. Politik pangan tidak jelas arah

Menyebabkan terpinggirkannya pembangunan pertanian Indonesia secara politik karena kebijakan dari Pemerintah yang belum menguntungkan dan penjajahan pada sektor-sektor strategis dimana pangan/ pertanian merupakan salah satu sektor strategis. Sedangkan di Indonesia bagian Barat contohnya di Papua dan Nusa Tenggara karena kondisi politiknya yang tidak stabil sehingga tidak sulit untuk dimodernisasi dari sektor pangannya.

2. Pasar pangan tidak simetris

Menyebabkan kesejahteraan petani rendah yang ditandai dengan fenomena dimana jika terjadi kenaikan harga yang signifikan pada level konsumen, kenaikan harga tersebut tidak turut dirasakan oleh petani.

3. Rendahnya keberagaman pangan

Penganekaragaman pangan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan mutu gizi makanan dengan pola konsumsi yang lebih beragam atau usaha untuk lebih menganekaragamkan jenis konsumsi dan meningkatkan mutu gizi makanan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Faktanya, saat ini tumpang sari sudah jarang sekali. Dan yang bisa menghentikan ketergantungan pada beras untuk menciptakan keberagaman pangan adalah dari diri pribadi sendiri.

4. Impor

Impor juga akan menurunkan permintaan masyarakat di dalam negeri, hal ini juga sangat berpengaruh pada persediaan pangan lokal. Karena ketergantungan pada salah satu produk pangan menimbulkan kecenderungan impor pada saat peralihan ke jaman industrilisasi.

Permasalahan utamanya adalah sulitnya menghadapi mekanisme pasar dengan mindset yang masih sosiologis. Membutuhkan kesinambungan atau kerjasama yang sinergis dari semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan pangan di Indonesia. Semoga Bermanfaat ! Hoho

Tema               : Museum Satwa Indonesia: Realitas Perdagangan dan Perlindungan Satwa Dilindungi

Penyaji                        : Adrian dan Nira Katrienapravitaswari

Pengantar      :

Indonesia terkenal dengan keanekaragaman hayati yang besar. Diperkirakan bahwa sebanyak 300.000 spesies hewan yang menghuni ekosistem di negeri ini. Ini artinya setara dengan sekitar 17% spesies fauna di seluruh dunia. Dengan jumlah 515 spesies mamalia, Indonesia memiliki lebih banyak spesies mamalia daripada bangsa manapun. Juga ada 1.539 spesies burung dan serta 50% dari spesies ikan seluruh dunia dapat ditemukan dalam sistem air laut dan air tawar. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Pasal 21 Ayat 2 (a) Setiap orang dilarang untuk : „Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.“

Namun faktanya di Indonesia lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar yang diambil langsung dari alam dan bukan hasil penangkaran. Dan Lebih dari 20% satwa yang dijual di pasar untuk konsumsi adalah hewan yang dilindungi. Perdagangan satwa liar merupakan ancaman serius bagi banyak spesies di Indonesia.Ingin tahu lebih lengkapnya, ikuti Diskusi dan bedah film RSC hari ini Rabu 28 Mei 2014 jam 18.00 WIB tentang „Museum Satwa Indonesia: Realitas Perdagangan dan Perlindungan Satwa Dilindungi“ dgn penyaji Mas Ian ’08 dan Mbk Nira ’12. Hoho

Resume           :

Bagi yang ga ikut diskusi tentang “MUSEUM SATWA INDONESIA” dengan penyaji mas ian dan mba nira, ini ada ringkasannya looh. Cekidot17% satwa yang ada di dunia dimiliki oleh indonesia, namun sayang angka deforstasi di indonesia pun tinggi. Diforestasi adalah kegiatan penebangan hutan, yang nantinya hutan tersebut digunakan sebagai lahan pertanian, perternakan, perkotaan, dll. Diforestasi tersebut mempersempit wilayah hewan, sehingga sering terjadi konflik antara hewan dan manusia. Tidak hanya deforestasi, tetapi faktor ekonomi dan kepercayaan terhadap mitos-mitos pun menjadi penyebab mengapa angka perburuan terhadap hewan langka sering terjadi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memiliki hewan langka adalah:
1. Fanatik/wujud kecintaan yang salah

2. Prestige
3. Asesoris

Pemerintah tidak tinggal diam, mereka mendirikan BKSDA salah satu lembaga dibawah kementrian kehutanan yang bertugas sebagai penegakan hukum mengenai lingkungan, pelestarian lingkungan, dll. Tetapi peran BKSDA sendiri kurang efektif, karena disetiap provinsi yang ada di indonesia hanya berisikan 60 orang perwakilan dari BKSDA, dan setiap 60 orang tersebut mempunyai tugas yang sangat berat. Dan juga kualitas SDM dari BKSDA sendiri kurang.Sehingga kita tidak bisa jika hanya mengandalkan pemerintah untuk menjaga hewan langka indonesia, sebab ini tugas kita bersama supaya anak/cucu kita masih bisa melihat keanekaragaman hewan Indonesia. Semoga Bermanfaat hoho

Tema               : Kedaulatan Pangan

Penyaji                        : Wahyu Satrio Aulia dan Pramita Kartikasari

Pengantar      :

Hai RSC’ers, ada yang pada tau gak Kedaulatan Pangan itu apa?? Bagi yang belum tau ini ada sedikit info tentang apa itu Kedaulatan Pangan. Kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional. Terdapat tujuh prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan, antara lain adalah: (1) Pembaruan Agraria; (2) Adanya hak akses rakyat terhadap pangan; (3) Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan; (4) Pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan; (5) Pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi; (6) Melarang penggunaan pangan sebagai senjata; (7) Pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah agraris dan perairan cukup luas sehingga kebutuhan pangan di Indonesia dapat terpenuhi. Namun kenyataannya terlihat berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan ikan patin saja, Indonesia harus mengimpornya dari luar negeri yakni Vietnam. Padahal di negara kita sendiri sebenarnya mampu memproduksi barang yang serupa. Akibatnya jika impor ikan patin akan terus menerus dilakukan, maka ikan patin lokal dikhawatirkan memiliki daya saing di pasar lokal. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, kebutuhan ikan patin seperti untuk perhotelan dan restoran dengan kualitas super tidak kurang dari 100 ton per bulan. Dapat dibayangkan, bagaimana nasib petani tambak ikan patin lokal?

Hal yang tak jauh berbeda terlihat juga dari petani sayur yang mengeluhkan impor cabe dan bawang dari Thailand dan Vietnam. Sebaliknya pemerintah menganggap impor tersebut sebagai sebuah langkah untuk menstabilkan lonjakan harga komoditas pertanian serta untuk mengatasi kelangkaan kebutuhan seperti cabe dan bawang putih. Seolah menutup mata, pemerintah sendiri nampaknya tidak serius apalagi dalam dunia impor tidak sedikit ‘iming-iming’ yang dijanjikan sangat besar seperti yang terjadi pada kasus daging impor sekarang ini. Sudah saatnya pemerintah peduli dengan kesejahteraan petani lokal dan memberikan dukungan terhadap hasil panen petani tersebut. Inilah sedikit gambaran kedaulatan pangan di Indonesia. Negeri yang menjunjung tinggi kedaulatannya, namun masih dipertanyakan keadaan kedaulatan tersebut. Masih penasaran dan ingin tau lebih lengkap lagi tentang Kedaulatan Pangan?? ikuti Diskusi RSC besok hari Rabu 21 Mei 2014 Pukul 15.00 di RSC mengenai Kedaulatan Pangan dengan penyaji Pramita Kartikasari ‘11 dan Wahyu Satrio Aulia ’12. Hoho

Resume           :

Hai RSC’ers !gimana diskusinya tentang KedaulatanPangan kemarin? Bagi yang gak ikut, ini ada ringkasan diskusi tentang kedaulatan pangan kemaren. Kedaulatan adalah kekuatan. Kedaulatan pangan adalah hak rakyat untuk mengolah dan mengelola pangannya tanpa ada intervensi dari pihak lain. Indonesia saat ini masih impor karena adanya politik pangan internasional, yaitu ada Negara yang produksinya lebih besar yang melakukan monopoli. Mindset yang sudah tertanam pada orang Indonesia adalah bekerja untuk meninggalkan pekerjaan agraris padahal Indonesia merupakan Negara agraris.Undang-Undang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 6 menyatakan bahwa “Semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial.”

Tujuan dari swasembada adalah untuk memenuhi kebutuhan Negara. Alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pertanian masih minim yaitu hanya 1,9 % padahal Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian. Hal ini merupakan salahsatu faktor yang menyebabkan tingginya angka impor pangan Indonesia padahal hasil pangan lain masih dapat memenuhi kebutuhan nasional. Sedangkan maksud dari kedaulatan pangan adalah mampu menyeimbangkan kebutuhan dengan ditutupi sedikit melalui impor. Seharusnya sektor agraris yang mendukung sektor industri agar tercipta pertumbuhan ekonomi bukan malah industri menghalang iagraris. Salah satu cara menyelesaikan masalah adalah melalui Urban Farming yaitu dengan menciptakan One Village One Product. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang Beranekaragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Kedaulatan pangan sudah pasti dapat menciptakan kemandirian pangan sedangkan kemandirian pangan belum tentu dapat menciptakan kedaulatan pangan.Indonesia sebenarnya memiliki peluang yang besar dalam menciptakan kedaulatan pangan.“Kedaulatan pangan ada di tangan rakyat !!!.” Makasih.Semoga bermanfaat !!!Hoho