Review Pemfasilitasan Diskusi (23 Februari 2015)

Tema       : Ekonomi Indonesia

Penyaji  :  Bildi’11 &  Zein’11

Pengantar :

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik melalui pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kebijakan Moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil. Sektor riil adalah sektor penghasil barang seperti: pertanian, pertambangan, dan industri ditambah kegiatan yang terkait dengan pelayanan wisatawan internasional. Sektor non-riil adalah sektor lainnya seperti: listrik, bangunan, perdagangan, pengangkutan, keuangan, dan jasa-jasa (pemerintahan, sosial, perorangan).

Secara politik, Indonesia telah merdeka sejak 67 tahun silam. Namun, kemerdekaan politik tersebut tidak diikuti dengan kedaulatan ekonomi. Kedaulatan perekonomian nasional seiring dengan berjalannya waktu justru menjauh dari cita-cita kemerdekaan, yakni terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedaulatan ekonomi adalah kekuatan tertinggi suatu negara untuk mengatur kebijakan ekonomi internasional di dalam wilayahnya.
“Every state as the sovereign and in alignable rights to choose its economic system as well as its political, social and cultural system in accordance with the will of its people, without interference, thread in any for whatever”.
Neoliberalisme telah menjadi sumber petaka bagi perekonomian dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan saat ini sebenarnya bukan hanya program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, tetapi merumuskan kembali strategi pembangunan ekonomi yang cocok untuk Indonesia. Apabila strategi yang diambil benar, maka sebenarnya semua program pembangunan dapat meneguhkan kedaulatan ekonomi Indonesia.

Veröffentlicht in Resume Diskusi.