Saat ini, Kementerian Keuangan tengah gencar melakukan sosialisasi inklusi pajak kepada para masyarakat. Selaku Menteri Keuangan (Kemenkeu), Sri Mulyani, saat melakukan tele-conference yang disaksikan oleh peserta Seminar Pajak Bertutur, menegaskan telah melakukan kerjasama dengan berbagai kementerian, salah satunya Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) dengan menerapkan kurikulum dalam pembelajarannya terkait kesadaran pajak.
“kami melakukan inklusi pajak juga bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Nantinya kami ingin menyadarkan masyarakat sejak dini terkait membayar pajak,” jelasnya.
Selain itu, Kemenkeu juga bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terkait penelitian guna kesadaran pajak bagi masyarakat. Pajak merupakan pendapatan terbesar dari negara, namun kesadaran penduduk di Indonesia terbilang kurang. Menurut Sri Mulyani, dari 20 orang dengan status wajib pajak, hanya satu yang sadar untuk membayarnya.
“Kita harus mengadakan online course secara besar guna edukasi terkait inklusi pajak,” lanjut Sri Mulyani.
Acara seminar bertajuk Pahlawan Zaman Now ini diselenggarakan pada Jumat (9/11) di Aula Gedung A Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB). Selain tele-conference, seminar juga diisi oleh pemateri langsung dari Kabid P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) III Jawa Timur, Eko Budiharsono dan Ketua Program Studi Sarjana Perpajakan UB, Dr. Saparilla Worokinasih, S.Sos., M.Si.
Sejalan dengan Menteri Keuangan, Eko menjelaskan rangkaian acara Pajak Bertutur ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya inklusi pajak, terutama mahasiswa yang nantinya memiliki penghasilan sendiri.
“Nantinya, mahasiswa akan menjadi tulang punggung dalam pembangunan negara, salah satunya sektor di pajak,” tambah Eko.
Pada tahun 2025 mendatang, Indonesia akan dihadiahi oleh bonus demografis. Dijelaskan oleh Saparilla, Tahun 2025 terdapat 75% usia produktif yang menduduki Indonesia.
“Tantangan dari Perguruan Tinggi adalah harus memastikan mahasiswanya berada di puncak produktifitas saat masih kuliah,”Tukasnya.
Nantinya akan ada bentuk kerja baru yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Masyarakat akan semakin dekan dengan teknologi. Perguruan Tinggi i harus membuat dan menghasilkan kompetensi tinggi, tidak hanya teknik namun thinking juga.
Saat ini, Kementerian Keuangan tengah gencar melakukan sosialisasi inklusi pajak kepada para masyarakat. Selaku Menteri Keuangan (Kemenkeu), Sri Mulyani, saat melakukan tele-conference yang disaksikan oleh peserta Seminar Pajak Bertutur, menegaskan telah melakukan kerjasama dengan berbagai kementerian, salah satunya Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) dengan menerapkan kurikulum dalam pembelajarannya terkait kesadaran pajak.
“kami melakukan inklusi pajak juga bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Nantinya kami ingin menyadarkan masyarakat sejak dini terkait membayar pajak,” jelasnya.
Selain itu, Kemenkeu juga bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terkait penelitian guna kesadaran pajak bagi masyarakat. Pajak merupakan pendapatan terbesar dari negara, namun kesadaran penduduk di Indonesia terbilang kurang. Menurut Sri Mulyani, dari 20 orang dengan status wajib pajak, hanya satu yang sadar untuk membayarnya.
“Kita harus mengadakan online course secara besar guna edukasi terkait inklusi pajak,” lanjut Sri Mulyani.
Acara seminar bertajuk Pahlawan Zaman Now ini diselenggarakan pada Jumat (9/11) di Aula Gedung A Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB). Selain tele-conference, seminar juga diisi oleh pemateri langsung dari Kabid P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) III Jawa Timur, Eko Budiharsono dan Ketua Program Studi Sarjana Perpajakan UB, Dr. Saparilla Worokinasih, S.Sos., M.Si.
Sejalan dengan Menteri Keuangan, Eko menjelaskan rangkaian acara Pajak Bertutur ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya inklusi pajak, terutama mahasiswa yang nantinya memiliki penghasilan sendiri.
“Nantinya, mahasiswa akan menjadi tulang punggung dalam pembangunan negara, salah satunya sektor di pajak,” tambah Eko.
Pada tahun 2025 mendatang, Indonesia akan dihadiahi oleh bonus demografis. Dijelaskan oleh Saparilla, Tahun 2025 terdapat 75% usia produktif yang menduduki Indonesia.
“Tantangan dari Perguruan Tinggi adalah harus memastikan mahasiswanya berada di puncak produktifitas saat masih kuliah,”Tukasnya.
Nantinya akan ada bentuk kerja baru yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Masyarakat akan semakin dekan dengan teknologi. Perguruan Tinggi i harus membuat dan menghasilkan kompetensi tinggi, tidak hanya teknik namun thinking juga.
