Sejatinya, pelayanan publik haruslah mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Dijelaskan oleh Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) menyebutkan satu hal yang perlu digaris bawahi adalah mengenai empat pilar dalam prinsip pelayanan public, diantaranya membantu, menyiapkan, mengatur dan menyediakan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, ideology pelayanan juga harus mengikuti era teknologi sekarang.
“Dalam pembaruan itu harus bermakna kemajuan era teknologi dan digitalisasi. Hasilnya bagaiman nanti masyarakat berinovasivasi terhadap pelayanan public dengan melibatkan elektronik,” Jelas Prof. Bambang dalam sambutan pada acara Attraction Seminar dan Diskusi Panel Nasional – Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia Guna Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 yang berlangsung pada Senin (29/10/2018) di Aula Gedung A lt.4 FIA UB.
Melihat kondisi di Indonesia yang memiliki berbagai macam keragaman budaya, tentu ada perbedaan inovasi pada setiap daerahnya. Artinya, inovasi yang besifat digital bisa saja adaptif pada setiap daerah dengan busaya yang berbeda-beda.
“Setiap inovasi pun juga dipikirkan apakah bisa adaptif atau tidak terhadap daerahnya masing-masing,” tambahnya.
Konsep SDGs juga bermakna pembangunan yang memiliki 17 bidang didalamnya. Ke-17 tujuan bidang tersebut diantaranya Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apa pun di seluruh penjuru dunia; Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan; Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur; Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang; Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan; Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang; Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang; Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi; Membangun infrastruktur yang berkualitas; Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia; Membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan bekelanjutan, Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi; Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya; Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan; Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah; Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan; Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam seminar tersebut, turut hadir pula sebagai pembicara, diantaranya Prof. M. Mas’ud Said, MM., Ph.D selaku staf khusus Menteri Sosial RI Periode 2015-2018; Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si selaku Asisten Sekda Kota Denpasar, Bali; Yon Widiyono selaku Manajer Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang.
