Adanya potensi, kendala dan kuatnya tuntutan masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan, maka pemerintah berkewajiban untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan baik sebagai aktor maupun sebagai fasilitator. Masalah kebijakan publik (Public Policy) dianggap sebagai hal problematis karena mulai diasumsikan bahwa setelah diambil suatu kebijakan, maka selanjutnya tidak hanya cukup melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi juga perlu pemahaman secara lebih mendalam dan sistematis mengenai faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghambat implementasi kebijakan-kebijakan publik.

Melihat perkembangan keadaan tersebut di atas, Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan (LKP3) tergerak untuk turut serta dalam memberikan gagasan, sharing knowledge dan pengabdian dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan publik dan perencanaan pembangunan.