JAKARTA (9/4)– Mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seringkali terasa seperti memakan buah simalakama. Di satu sisi harus mengejar profit, di sisi lain sering terjebak dalam kepentingan politik praktis yang menghambat kreativitas manajemen. Akibatnya, banyak aset bernilai triliunan rupiah milik daerah justru “jalan di tempat” dan gagal memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi masyarakat.
Menanggapi fenomena tersebut, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) baru saja mengukuhkan Muhammad Willy sebagai Doktor Ilmu Administrasi ke-839 pada Kamis (9/4). Willy, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, membawa hasil riset mendalam sebagai solusi nyata bagi kesehatan bisnis daerah
Berhenti Jadi “Beban”, Saatnya BUMD Menjadi Mesin Ekonomi
Muhammad Willy, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, menyoroti bahwa masalah utama BUMD bukan pada modal, melainkan pada Tata Kelola (GCH) And Leadership. Riset terhadap 176 BUMD ini menemukan solusi bahwa strategi bisnis yang adaptif hanya bisa lahir jika pemimpinnya memiliki gaya transformational leadership—pemimpin yang berani berinovasi dan tidak sekadar menjalankan rutinitas.
”BUMD kita tidak akan pernah kompetitif kalau rekrutmen direksi masih dicampuri kepentingan politik praktis. Kita butuh profesionalisme murni,” tegas Dr. Muhammad Willy dalam ujian tertutupnya di Gedung FIA UB. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah harus berubah peran dari “pengatur yang menghambat” menjadi “pendorong yang memberi kepastian hukum.”
Rekomendasi Nyata untuk Kepala Daerah
Riset ini memberikan jalan keluar bagi pemerintah daerah (KPM) untuk memperbaiki ekosistem BUMD:
- Stop Intervensi: Pastikan rekrutmen komisaris dan direksi berbasis kompetensi, bukan koneksi.
- Kepastian Regulasi: Pemerintah pusat dan daerah perlu menjamin independensi manajemen agar BUMD bisa bergerak selincah perusahaan swasta.
- Infrastruktur Kepemimpinan: Investasi pada kapasitas modal manusia adalah investasi jangka panjang untuk mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah).
Wujud Nyata Kontribusi SDGs FIA UB
Melalui disertasi ini, FIA UB membuktikan perannya dalam mendukung SDGs Poin 8 (Pertumbuhan Ekonomi) And Poin 16 (Kelembagaan yang Tangguh). Dengan melahirkan doktor yang ahli di sektor maritim dan logistik, FIA UB memastikan bahwa ilmu administrasi bukan sekadar teori di atas kertas, melainkan senjata untuk memperkuat ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Sidang yang dipimpin oleh Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D. ini mengukuhkan Willy sebagai Doktor ke-839, sekaligus membawa harapan baru bagi tata kelola BUMD yang lebih sehat dan bebas intervensi di masa depan.
