[:en]Badan Perwakilan Wilayah (Baperwil) Malang bersama Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (BPPM FIA UB) menyelenggarakan “Workshop Reformasi Peran dan Fungsi Badan Koordinasi Wilayah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah”. Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan pemerintahan di Jawa Timur dan akademisi itu diselenggarakan di Aula Gedung A FIA UB Lantai 4, Selasa (10/10). Hadir sebagai pemateri adalah Staf Ahli Menteri Dalam Negeri bidang Pemerintahan Dr. Suhajar Diantoro, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur H. Freddy Poernomo, SH., MH, serta Ketua BPPM FIA UB Dr. Mohammad Nuh, S.IP., M.Si.
“Pentingnya workshop kali ini adalah untuk menjunjung penyelenggaraan pemerintahan berbasis Governance, yakni efektivitas demokrasi dan efisiensi administrasi,” ujar Dekan FIA UB Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. dalam sambutan sekaligus pembukaannya. Menurut Dekan, demokrasi tidak hanya satu-satunya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, melainkan juga fungsi administrasi juga. Dengan demikian, akan terwujud pelayanan publik yang berkualitas dan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan pemerintah.
Penyesuaian Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat pada tatanan provinsi menjadi salah satu alasan diadakannya workshop ini. Penyesuaian Undang-Undang tersebut merupakan penyebab dari keberadaan posisi Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) yang kondisinya berada di ambang ada dan tidak ada. Padahal, Bakorwil bertugas sebagai kepanjangan tangan dari Gubernur dalam melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan tugas pembantuan dalam optimalisasi potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan ditiadakannya BAKORWIL, tugas gubernur menjadi lebih berat.
Kepala Baperwil Malang Drs. Suprayitno, M.Si menjelaskan dalam acara kali ini juga dibahas mengenai koordinasi antara Bakorwil 1 (Madiun), 2 (Bojonegoro), 3 (malang), 4 (Pamekasan), dan 5 (Jember) terkait pengembangan desa wisata yang ada di Jawa Timur untuk meningkatkan kunjungan wisata. Dari langkah ini diharapkan wisatawan yang datang tidak langsung menuju ke daerah lain (di luar Jawa Timur). “Provinsi Jawa Timur memiliki potensi pariwisata luar biasa yang dapat dikembangkan, sehingga peningkatan wisata di Jawa Timur juga mampu menjadi tonggak peningkatan perekonomian,” ujar Suprayitno.[:]
