Departemen Administrasi Publik merupakan salah satu departemen strategis di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu administrasi di Indonesia. Departemen ini menaungi berbagai program studi mulai dari jenjang sarjana hingga magister, yaitu Program Studi Administrasi Publik, Ilmu Perpustakaan, Administrasi Pendidikan, Magister Administrasi Publik, dan Magister Manajemen Perguruan Tinggi. Keseluruhan program studi tersebut telah memperoleh akreditasi nasional Unggul serta akreditasi internasional AQAS, menegaskan komitmen departemen dalam menjamin mutu pendidikan yang berdaya saing global.

Sejarah Departemen Administrasi Publik tidak terlepas dari perjalanan panjang Fakultas Ilmu Administrasi yang bermula dari Fakultas Administrasi Niaga (FAN) tahun 1960, kemudian menjadi Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (FKK) pada 1962, hingga resmi menjadi Fakultas Ilmu Administrasi pada 1982. Sejak saat itu, Jurusan Administrasi Negara yang menjadi cikal bakal departemen ini berkembang menjadi Departemen Administrasi Publik dengan struktur kelembagaan, kurikulum, serta layanan akademik yang semakin modern dan adaptif.

Departemen ini mengusung visi untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing global melalui penguatan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), penelitian yang kolaboratif, serta pengabdian masyarakat yang berdampak. Selain itu, Departemen Administrasi Publik secara konsisten membangun budaya mutu melalui siklus penjaminan mutu internal yang terintegrasi dalam setiap proses pendidikan, penelitian, dan layanan pendukung.

Dengan tenaga pendidik profesional, jejaring kerja sama internasional, serta komitmen pada inovasi, Departemen Administrasi Publik berperan sebagai pusat keilmuan dan pengembangan tata kelola publik, literasi informasi, serta manajemen pendidikan tinggi. Departemen ini tidak hanya menyiapkan lulusan yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, tetapi juga berkontribusi aktif dalam penguatan demokrasi, tata kelola pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global.