Program Studi Ilmu Perpustakaan FIA UB Undang Tiga Negara Kuatkan Tata Kelola Informasi

Program Studi Ilmu Perpustakaan FIA UB kembali mengundang profesor dan profesional dari luar negeri untuk berkolaborasi dan memperkuat kajian tata kelola informasi atau information governance. Kegiatan tersebut dikemas dalam International Library and Information Science Lecture Series 2021 yang dilaksanakan pada Selasa, (16/3/2021). Kegiatan yang dilakukan secara daring (online) ini dihadiri oleh 320 peserta baik itu mahasiswa, akademisi, dan praktisi yang berasal dari ragam negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Barbados serta beberapa negara lainnya.

Kegiatan yang mengambil tema Information Governance: Current Implementation Strategy and Challenge in Public and Business Organization in Indonesia, Malaysia, and Barbados, menghadirkan empat pemateri yang berasal dari tiga negara yaitu Sherwood Wilson McCaskie yang merupakan Head of Archives and Information Department Caribbean Broadcasting Corporation, Assoc. Prof. Dr. Muhammad Shobaruddin, MA yang merupakan Kepala Bidang Penelitian FIA UB, narasumber asing lainnya yaitu Assoc. Prof. Dr. Azman Mat Isa dari Faculty of Information Management UiTM Malaysia, dan Assoc. Prof. Dr. Siswidiyanto, MS. yang merupakan Dosen senior Program Studi Ilmu Perpustakaan FIA UB.

Sherwood Wilson McCaskie memaparkan materi tentang Tantangan dan Peluang Tata Kelola Informasi pada Organisasi Bisnis di Abad ke-21. Dia menjelaskan bahwa tata kelola informasi dapat didefinisikan dalam berbagai cara, namun bisa mengacu pada kerangka strategis untuk mengelola informasi pada organisasi bisnis.

Istilah tata kelola informasi pada dasarnya membutuhkan perhatian kuat dari para pimpinan dan profesional khusus yang direkrut seperti dokumentalis, pengelola rekod, arsiparis, dan pustakawan. Dalam pemaparannya Sherwood menjelaskan tiga konsep penting pada tata kelola informasi yaitu kebijakan dan strategi; kerangka kerja; dan model operasional.

Pemateri kedua yaitu Assoc. Prof. Dr. Muhammad Shobaruddin, MA yang mengulas tentang tata kelola informasi pada organisasi publik yang terwadahi pada upaya pengelolaan website dan informasi di pemerintah daerah.

Ia menjelaskan mengenai dua poin penting yaitu pelibatan interaksi antara struktur, proses dan tradisi yang menekankan bagaimana pemerintahan di daerah dijalankan; dan Websites serta Informasi yang merupakan kesatuan dan memiliki pengaruh kuat terhadap organisasi pemerintah daerah. Melalui dua poin penting tersebut ia menegaskan relevansi dalam konteks Administrasi Publik, bahwa kompleksitas sebuah organisasi semakin berkembang, begitu pula tantangan dan teknologi yang terus berkembang menjadi sebuah alasan utama pemerintah untuk bergantung pada aktor lain dalam memberikan layanan optimal melalui tata kelola informasi yang baik seperti pengelola rekod, arsiparis atau pengelola informasi dan dokumentasi yang selama ini belum dioptimalkan.

Berlanjut pada materi ketiga yang disampaikan oleh Assoc. Prof. Dr. Azman mengenai standar international (ISO) tata Kelola informasi dan budaya organisasi. Ia menjelaskan bahwa tata kelola informasi sangat bergantung pada budaya organisasi. Sejatinya tata kelola informasi merupakan serangkaian proses, peran, kebijakan, standar dan ukuran yang secara bersama sama memastikan nila guna informasi secara efisien dan disesuaian dengan kebutuhan organisasi.

Dian menambhakan selain merujuk pada budaya organisasi keberadaan tata kelola informasi juga dipengaruhi oleh transformasi digital yang sangat cepat dan memerlukan pemahaman yang baik agar seluruh pihak yang terkait mampu mengambil manfaat secara optimal.

Pemateri terakhir yakni Assoc. Prof. Dr. Siswidiyanto, MS membahas mengenai tantangan tata kelola informasi melalui manajemen sistem informasi di sektor publik. Pada paparan tersebut Ia mengaitkan keberadaan manajemen sistem informasi di sektor publik harus terus ditingkatkan terutama pada organisasi pemerintah sebagai perwujudan pelayan publik. Ia juga menjelaskan Sistem Informasi Manajemen di sektor publik yang dikhususkan pada proses manajemen layanan publik seperti keterbukaan informasi publik terkait pencegahan korupsi, transparansi anggaran, tanggap bencana dan proses mitigasinya.