Malang, (17/6) – Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) menggelar kegiatan Market Signal Klaster Administrasi Publik sebagai forum penjaringan masukan strategis dalam pengembangan kurikulum Program Studi Administrasi Publik. Kegiatan ini menghadirkan akademisi, praktisi, mitra internasional, serta pemangku kepentingan sektor publik guna memastikan kurikulum FIA UB tetap relevan dengan kebutuhan birokrasi modern, transformasi digital, dan tantangan pembangunan masa depan.
Kegiatan dikemas melalui sesi pemaparan, diskusi panel, dan focus group discussion (FGD) untuk menghimpun masukan strategis guna memastikan kurikulum Administrasi Publik FIA UB tetap adaptif terhadap dinamika tata kelola pemerintahan, transformasi digital, serta kebutuhan kompetensi birokrasi masa depan.
Menyelaraskan Kurikulum dengan Kebutuhan Perencana Pembangunan
Salah satu narasumber utama, Wignyo Adiyoso, S.Sos., M.A., Ph.D., Kepala Pusbindiklatren Bappenas, menyoroti perubahan kebutuhan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), khususnya pada bidang perencanaan pembangunan. Kemampuan dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pemahaman isu-isu strategis seperti SDGs, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Big Data, pembangunan rendah karbon, dan pendanaan pembangunan menjadi kompetensi yang semakin dibutuhkan dalam ekosistem pemerintahan saat ini.
Selain kompetensi teknis, penguatan keterampilan berpikir strategis, komunikasi, integritas, kolaborasi, jejaring profesional, dan adaptabilitas menjadi fondasi penting dalam membangun kapasitas perencana pembangunan yang mampu menjawab kompleksitas tantangan publik. Perspektif tersebut memberikan arah bahwa pengembangan kurikulum Administrasi Publik FIA UB perlu mengintegrasikan kemampuan analitis dan karakter kepemimpinan yang relevan dengan dinamika sektor publik.
Dalam paparannya, Wignyo menegaskan bahwa,
“lulusan Kebijakan Publik diharapkan memiliki keseimbangan antara kompetensi teknis dan soft skills untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional.”
Pernyataan tersebut memperlihatkan pentingnya menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami konsep kebijakan dan administrasi publik, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kebutuhan pembangunan yang terus berkembang.
AI dan Literasi Data Menjadi Arah Baru Kurikulum
Pembahasan mengenai masa depan administrasi publik semakin menguat melalui pemaparan smail Fahmi, Ph.D., Founder Drone Emprit. Ia menekankan perlunya penguatan kurikulum yang mampu menjawab tantangan birokrasi digital melalui integrasi data, kecerdasan buatan, dan tata kelola teknologi ke dalam proses pembelajaran.
Dalam paparannya, Ismail Fahmi mengusulkan tiga mata kuliah baru, yaitu Data Fluency for Bureaucrats, AI-Augmented Policy Work, And Algorithmic Accountability & AI Governance sebagai fondasi pengembangan kompetensi administrasi publik masa depan. Menurutnya, birokrasi Indonesia ke depan akan semakin ditandai oleh digitalisasi layanan publik, pemanfaatan data secara masif, serta penggunaan AI dalam proses pengambilan keputusan.
“AI bukan pengganti ASN, melainkan alat bantu kerja,” tegas Ismail Fahmi saat menjelaskan prinsip utama pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan birokrasi masa depan.
Ia menambahkan bahwa kompetensi inti administrasi publik tetap harus dipertahankan, namun diperkuat dengan kemampuan literasi data, analitik, dan pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab.
Gagasan tersebut memperlihatkan bahwa lulusan administrasi publik di masa mendatang perlu mampu mengombinasikan kemampuan kebijakan publik, penguasaan data, literasi digital, serta kepemimpinan dan etika dalam penggunaan teknologi.
Perspektif Global Perkuat Relevansi Kurikulum FIA UB
Pengembangan kurikulum FIA UB juga memperoleh masukan dari akademisi internasional. Wakil Dekan Bidang Akademik Burapha University, Dr. Anurat, menekankan pentingnya kurikulum yang responsif terhadap perubahan global, perkembangan teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Ia juga mendorong penguatan kolaborasi internasional sebagai instrumen peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan kurikulum.
Sementara itu, Dr. Noppawan dari Khon Kaen University menyoroti pentingnya integrasi tema-tema strategis seperti Digital Government, Artificial Intelligence, Collaborative Governance, Network Governance, Crisis Management, perubahan iklim, hingga keberlanjutan dalam kurikulum administrasi publik. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa kompleksitas tata kelola publik modern membutuhkan pendekatan multidisipliner yang mampu menjembatani teori dan praktik.
Penguatan metodologi penelitian, kemampuan publikasi ilmiah, serta dukungan akademik bagi mahasiswa internasional turut menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan daya saing program magister dan doktor FIA UB di tingkat global.
Membangun Lulusan Berbasis Bukti dan Berintegritas
Diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan akademisi dan praktisi menghasilkan sejumlah rekomendasi penting terkait penguatan kompetensi kuantitatif, pengembangan laboratorium pembelajaran, peningkatan kapasitas dosen, serta integrasi nilai etika, moralitas, profesionalisme, dan integritas ke dalam capaian pembelajaran lulusan.
Masukan tersebut memperkuat arah pengembangan kurikulum FIA UB yang tidak hanya berorientasi pada kebutuhan pasar kerja, tetapi juga menjaga karakter keilmuan administrasi publik sebagai disiplin yang menempatkan nilai-nilai tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan pelayanan publik sebagai fondasi utama.
Melalui forum Market Signal ini, FIA UB semakin memperkuat posisinya sebagai institusi pendidikan tinggi yang responsif terhadap transformasi sektor publik dan kebutuhan pembangunan nasional. Langkah tersebut sejalan dengan komitmen mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), serta SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), melalui pengembangan kurikulum yang adaptif, berbasis inovasi, dan relevan dengan tantangan tata kelola publik di era digital.
