Laboratorium adalah salah satu unsur pendukung strategis bagi kegiatan akademik di perguruan tinggi. Laboratorium merupakan sarana bagi mahasiswa dan dosen dalam melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Jurusan Administrasi Publik memiliki 3 (tiga) laboratorium, antara lain:

 

No. Nama Laboratorium Jabatan Pejabat
1. Laboratorium Pengembangan Organisasi dan Manajemen Ketua Dr. Imam Hanafi
Sekretaris
2. Laboratorium Politik dan Tata Pemerintahan Ketua Dr. Tjahjanulin Domai, MS
Sekretaris Andhyka Muttaqin, MPA
3. Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan Ketua Drs. Heru Ribawanto, MS
Sekretaris Andy Kurniawan, M.AP
4. Laboratorium e-Government Ketua Nurjati Widodo, M.AP
Sekretaris  

 

1. Laboratorium Politik dan Tata Pemerintahan

Visi:

” Mengembangkan Ilmu Politik dan Administrasi Pemerintahan menuju Good Governance

Misi:

  1. Menunjang pengembangan politik dan administrasi pemerintahan melalui riset, diskusi dan pengabdian masyarakat; dan
  2. Menunjang pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan politik dan administrasi pemerintahan.

Janji layanan:

Memberikan pelayanan terbaik guna mewujudkan kepuasan pengguna jasa layanan LPTP.

Etika Layanan:

  1. Mengawali dengan senyum, salam dan sapa;
  2. Wajib memakai kartu identitas; dan
  3. Bersikap sopan santun terhadap pengguna jasa layanan LPTP.

Motto:

“Bersama LPTP Mengembangkan Pengetahuan Politik dan Administrasi Pemerintahan”

Landasan filosofis:

LPTP dalam menjalankan fungsinya sebagai unit pendukung kegiatan akademik di Program Studi Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi  berasaskan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan ideologi Negara, serta berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan undangudang/peraturan yang berlaku. Fungsi dari institusi pendidikan tinggi sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana diamanatkan pada pembukaan UUD 1945, yaitu khususnya “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Landasan institusional:

Perencanaan progam dalam RENSTRA LPTP mengacu pada Pilar Pendidikan Nasional, misi Kemendikbud (Misi 5K) 2010-2014, RENSTRA Direktorat Pendidikan Tinggi (2010-2014), serta  didasarkan atas Visi, Misi, Nilai dan Sikap Dasar LPTP.

Sejarah:

 

2. Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan (LKP3)

Visi:

“Menjadikan LKP3 sebagai institusi yang dapat meminiaturisasi dan mensimulasi realitas kebijakan publik dan perencanaan pembangunan sehingga dapat dimanfaatkan mahasiswa sebagai media eksperimentasi dan eksperientasi”

Misi:

  1. Mendorong tumbuh kembangnya gagasan dan model inovatif dalam praktek kebijakan publik dan perencanaan pembangunan;
  2. Menyediakan dan memfasilitasi penggunaan “bank data” yang terkait dengan kebijakan publik dan perencanaan pembangunan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seluruh Indonesia;
  3. Menyediakan dan memfasilitasi pemanfaatan model-model kebijakan publik dan perencanaan pembangunan, baik kuantitatif maupun kualitatif;
  4. Menyediakan dan membantu mahasiswa dalam menggunakan perangkat lunak (software) yang umum dipakai dalam memproses kebijakan publik dan membuat perencanaan pembangunan;
  5. Menyediakan dan membimbing mahasiswa dalam penggunaan berbagai permainan dan simulasi terkait dengan kebijakan publik dan perencanaan pembangunan;
  6. Memfasilitasi mahasiswa dalam melakukan kunjungan lapangan pada berbagai lokasi dan instansi terkait dengan kebijakan publik dan perencanaan pembangunan; dan
  7. Menyediakan literatur terkait kebijakan publik dan perencanaan pembangunan.

Tujuan:

  1. Penguatan struktur organisasi dan penyempurnaan profile company laboratorium;
  2. Mendorong tumbuh kembangnya gagasan dan model inovatif dalam praktek kebijakan publik dan perencanaan pembangunan;
  3. Menyediakan dan memfasilitasi penggunaan “bank data” yang terkait dengan kebijakan publik dan perencanaan pembangunan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seluruh Indonesia;
  4. Menyediakan dan memfasilitasi pemanfaatan model-model kebijakan publik dan perencanaan pembangunan, baik kuantitatif maupun kualitatif;
  5. Menyediakan dan membantu mahasiswa dalam menggunakan perangkat lunak (software) yang umum dipakai dalam memproses kebijakan publik dan membuat perencanaan pembangunan;
  6. Menyediakan dan membimbing mahasiswa dalam penggunaan berbagai permainan dan simulasi terkait dengan kebijakan publik dan perencanaan pembangunan;
  7. Memfasilitasi mahasiswa dalam melakukan kunjungan lapangan pada berbagai lokasi dan instansi terkait dengan kebijakan publik dan perencanaan pembangunan; dan
  8. Menyediakan literatur terkait kebijakan publik dan perencanaan pembangunan.

 

3. Laboratorium Pengembangan Organisasi dan Manajemen Publik

Visi

Menjadi laboratorium pengembangan organisasi dan manajemen publik yang unggul dan mampu berperan aktif dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia

Misi

  1. Menyediakan pembelajaran berbagai metode dan model pengembangan organisasi dan manajemen publik khususnya kepada civitas akademika.
  2. Melakukan berbagai penelitian yang berkaitan dengan pengembangan organisasi dan manajemen publik.
  3. Memberikan layanan penguatan tata kelola organisasi dan manajemen publik pada lembaga pemerintah, non pemerintah maupun masyarakat umum.
  4. Berpartisipasi aktif dalam pengebdian masyarakat yang terkait pengembangan organisasi dan manajemen publik.

 

4. Laboratorium e-Government

Visi

Menjadi wadah yang berkualitas bagi civitas akademika Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi pada umumnya, untuk melakukan pengembangan keilmuan di bidang Manajemen Sistem Informasi sektor Publik (E-Government) melalui praktik belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Misi 

  1. Melaksanakan kegiatan pengembangan keilmuan di bidang Manajemen Sistem Informasi sektor Publik (E-Government) sebagai penunjang pelaksanaan tugas Jurusan Administrasi Publik;
  2. Melaksanakan pengembangan keilmuan di bidang Manajemen Sistem Informasi sektor Publik (E-Government) melalui praktik belajar mengajar maupun penelitian; dan
  3. Melaksanakan kegiatan kerja sama dengan pihak di luar Fakultas Ilmu Administrasi dalam bidang Manajemen Sistem Informasi sektor Publik.