Sejarah FIA
Sejarah Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) tidak dapat dipisahkan dari sejarah Universitas Brawijaya (UB), karena berada dibawah naungannya. Universitas Brawijaya yang berkedudukan di Kota Malang, Jawa Timur, didirikan pada tanggal 5 Januari 1963 dengan Surat Keputusan Menteri PTPIP RI Nomor: 1 tahun 1963, kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 196 tahun 1963 tertanggal 23 September 1963.
Sejarah dari Fakultas Ilmu Administrasi bisa ditunjukkan pada milestone berikut:

Tahun

Keterangan

1960

Sejarah berdirinya Fakultas Ilmu Adminsitrasi Universitas Brawijaya diawali dengan dibukanya Fakultas Administrasi Niaga (FAN) yang didirikan pada tanggal 15 September 1960. Pimpinan FAN pada saat itu adalah Drs. Soejekti Djajadiatma selaku Dekan dan Drs. Suparni Pamudji selaku Sekretaris. Keduanya dosen Akademi Pemerintahan Dalam Negri (APDN) Malang. Pada tanggal 11 Juli 1961 Universitas Brawijaya menjadi 4 Fakultas: a) Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat [FPHM], b) Fakultas Ekonomi [FE], Fakultas Administrasi Niaga [FAN], dan Fakultas Pertanian [FP].

Pada masa pra kemerdekaan sebenarnya dapat dikatakan ada Ilmu Administrasi di Indonesia. Tahun 1951 sampai tahun 1955 merupakan peletakan batu pertama Ilmu Administrasi di Indonesia. Masa ini merupakan masa peletakan dasar-dasar pertama perkembangam Ilmu Administrasi di Indonesia, karena kebutuhan akan perbaikan – perbaikan di bidang pelaksaaan Administrasi Negara.

Bersama dengan itu terdapatlah suatu perubahan orientasi dari sifat legalistic kontinental kearah sifat praktis dan pragmatis dari Amerika di dalam meninjau proses Administrasi Negara. Aspek Administrasi ini tidak hanya tebatas pada pengetahuan hukum saja, Ilmu Administrasi sendiri memberi pengaruh dalam Ilmu Hukum, khususnya hukum Administrasi Negara.

Pada permulaan tahun 1954 sudah ada usaha-usaha untuk mendirikan suatu Fakultas Ilmu Administrasi Negara dan Niaga di Universitas Indonesia, tetapi karena belum ada kesatuan pendapat, hal itu belum dapat dilaksanakan. Namun demikian perhatian dan pembahasan mengenai hal ini sudah banyak dilakukan. Pada tahun itu juga, Pemerintah C.q Universitas Indonesia telah memanfaatkan dua orang tenaga ahli yaitu, Edward H. Litchlield (Dean “School of Public and Business Administration, Cornell University”) dan Alan C. Rakin, untuk memberikan rekomendasi dan laporan mengenai pendidikan Administrasi di Indonesia.

Laporan mereka telah disampaikan pada bulan Mei 1954 kepada Soepomo dengan Judul “Training for Administration in lndonesia.” Laporan tersebut, berisi keterangan tentang Administrasi dan yang terpenting adalah cara peninjauan tentang proses Administasi yang sesuai dengan Ilmu Administrasi baru. Di samping itu dicantumkan juga usulan konkrit dalam lapangan pendidikan tenaga Administrasi di Indonesia, termasuk pembentukan Fakultas Ilmu Administrasi, bantuan Luar Negeri, “Executive Development Program,”suatu lembaga untuk “Administrative Sciences” dan lain-lain.

Sebuah panitia dibentuk guna membahas follow up dari laporan tersebut, yang terdiri antara lain, Hatta sebagai ketua dan H. Juanda, M. Hutasoit, Sumarman dan lain-lain sebagai anggota. Dua hal yang kurang lebih disetujui, pertama yaitu bahwa program pelaksanaannya hendaknya merupakan program Indonesia dan ditangani bangsa Indonesia. Kedua, dirasakan adanya kebutuhan untuk mempersatukan pelajaran Public dan Business Administration tersebut sebaiknya “diikhtiarkan suatu Fakultas tersendiri”,

Pada tahun 1957 Lembaga Pendidikan yang membina Ilmu Administrasi ini ialah Fakultas Sosial Politik Universitas Gadjah Mada. Fakultas ini bekeja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendidik calon Administrator Pemerintah Dalam Negeri. Seorang tenaga ahli Asing pemah membantu, dalam pengajaran “Public Administration” ialah Garth N. Jones. Pada tahun yang sama, 13 Februari 1957, Menteri P & K, ketika itu Sarino Mangoenpranoto membentuk “Panitia Perencana Pembentukan Lembaga Administrasi Negara.” Hasilnya pada tanggal 6 Agustus 1957 didirikan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan direktur pertamanya Prajudi Atmosudirdjo.

Pada lahun 1957 itu pula telah dibuka Perguruan Tinggi Ketatanegaraan dan Ketataniagaan sebagai suatu extention dari Fakultas Ekonomi Indonesia. Diantara perkembangan yang patut disebut, ialah dengan didirikannya Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gadjah Mada tanggal 19 April 1960. Selain itu dalam periode tahun 1957 sampai dengan 1964 telah berkembang dengan pesat penelitian-penelitian serta penulisan-penulisan tentang Ilmu Administrasi Negara dan Administrasi Niaga.

Pada masa antara tahun 1960 sampai dengan tahun 1965 Ilmu Administrasi Negara bersama-sama dengan Ilmu Administrasi Niaga, telah mendapatkan pengakuan resmi dalam Undang -undang Perguruan Tinggi No 22 tahun 1961 yaitu dengan memasukkan Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan dalam seksi-seksi ilmu-ilmu Pengetahuan Sosial.

1961

Diselenggarakan Musyawarah Ilmu Administrasi Negara dan Niaga.Musyawarah ini merupakan tonggak penting dalam perkembangan Ilmu Administrasi di Indonesia. Kesimpulan dari hasil musyawarah, bahwa adanya jurusan Ketatanegaraan dan Ketataniagaan pada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Sosial Politik dapat dibenarkan hanya sebagai suatu fase peralihan dari Administrasi menuju kedewasaannya untuk menjadi Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan. Rekomendasi lainnya adalah sebaiknya diadakan kerjasama/koordinasi diantara Lembaga-lembaga yang melaksanakan Lembaga Pendidikan dan Pengajaran di bidang Administrasi Negara dan Administrasi Niaga untuk dapat mempercepat proses pelaksanaan pendirian Fakultas Ilmu Administrasi Negara dan Administrasi Niaga.

1962

Perubahan Fakultas Adminsitrasi Niaga menjadi Fakultas Ketatanegaraan & Ketataniagaan (FKK) pada tanggal 30 September 1962

1963

Universitas Brawijaya didirikan pada tanggal 05 Januari 1963

1967

Timbul beberapa gagasan bahwa Ilmu Administrasi lebih diorientasikan pada Administrasi Pembangunan (Development Administration). Pengaruh yang besar terhadap pengembangan gagasan Administrasi Pembangunan ini disebabkan karena seiak tahun 1967 diusahakan suatu perencanaan pembangunan yang lebih sungguh-sungguh, sehingga diperlukan pentingnya pengkaitan yang sesuai dengan penyempurnaan bidang Administrasi Negara dan Administrasi Niaga. Konsep Administrasi Pembangunan itu sendiri lebih mendukung kebutuhan obyektif proses perkembangan lndonesia tersebut.

1971

Lembaga Administrasi Negara menyelenggarakan suatu Seminar tentang “Peranan Administrasi dalam Akselerasi Pembangunan Nasional”. Pada seminar tersebut, Drs. Soejekti Djajadiatma MSPA (Dekan Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan Universitas Brawijaya) selaku pemakalah. Di samping itu Dr. Buchai Zainun (Dekan STIA LAN) dan Dr. Awaluddin Djanin, MPA menyampaikan makalahnya dengan judul “Aspek Administrasi dalam Pembangunan Nasional”.

1974

Fakultas Ketatenegaraan dan Ketataniagaan mengadakan seminar dengan tema “Peranan Administrasi dalam Rangka Menunjang Modernisasi Desa.” Pada tahun yang sama tepatnya tanggal 23 sampai 31 Agustus 1974 diadakan Simposium Ilmu Administrasi dengan tema “Peranan Ilmu dan Kemampuan Administrasi dalam Pembangunan Indonesia”. Salah satu dari hasil simposium tersebut adalah disarankannya penggunaan Fakultas Ilmu Administrasi untuk mengganti nama Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan. Pertimbangan penggantian nama tersebut adalah karena nama Fakultas Ilmu Administrasi lebih relefan membina dan mengembangkan Ilmu Administrasi.

1976

Dibuka Spesialisasi Administrasi Pemerintahan Daerah pada Jurusan Administrasi Negara dan Spesialisasi Akuntansi/Accounting pada Jurusan Administrasi Niaga. Pada tanggal 28 september 1978, Drs. Bintoro Tjokroamidjojo, MA (Deputy Bidang Administrasi BAPPENAS) dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Administrasi Negara. Peristiwa menunjukkan kemajuan yang dicapai oleh Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan Universitas Brawijaya, juga semakin besarnya kepercayaan yang telah diberikan Pemerintah. Kehadiran Prof. Drs. Bintoro Tjokroamidjojo, MA merupakan faktor pendorong yang positif bagi munculnya Guru-Guru Besar dalam Ilmu Administrasi.

1979

Dibuka Program Diploma DIII Kesekretariatan

1982

Perubahan nama dari Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (FKK) menjadi Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) sesuai dengan PP RI Nomor 27 Tahun 1982 tentang Penataan Fakultas dan Universitas/Intitut dan KEPRES RI Nomor 59 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Brawijaya

1995

Dibuka Program Magister Ilmu Administrasi dibawah Pascasarjana dan kemudian dikembangkan menjadi Program Administrasi Negara dan Niaga, serta keluarnya ijin pembentukkan Program Studi S2 Administrasi Niaga tertanggal 23 November 1995

1996

Ijin Pendirian Program Strudi S1 Ilmu Administrasi Niaga dan S1 Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 11 juli 1996, dan juga keluarnya ijin pembentukkan Program Studi S2 Ilmu Administrasi Negara tertanggal 16 Oktober 1996.

1997

Dibukanya Program DIII Pariwisata

1998

Dibuka Program Magister Ilmu Administrasi (MIA) pendekatan interdisipliner yang hingga sekarang telah berkembang menjadi Program Magister Non-Reguler.

2001

Dibuka Program Doktor Ilmu Administrasi (PDIA). Program ini dirancang untuk mengembangkan Ilmu Adrninistrasi Publik dan Administrasi Bisnis pada jenjang tertinggi.

2004

Dibuka Program S2 Tailor Made (13 bulan) yang merupakan bentuk kerjasama FIA dengan BAPPENAS

2011

Dibukanya Program Studi S1 Perpajakan, pada tanggal 12 Januari 2011, dan dibukanya Program Studi S2 Magister Manajemen Pendidikan Tinggi (MMPT) tertanggal 9 Maret 2011

2014

Dibuka Program Studi S1 Ilmu Perpustakaan, Pariwisata dan Administrasi Pendidikan di Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Sejarah Prodi Pariwisata FIA-UB