Dari Intervensi ke Profesionalisme: Agenda Reformasi Tata Kelola BUMD

Share to:

JAKARTA (9/4)– Pengelolaan BUMD saat ini menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan target profitabilitas dengan batasan regulasi birokrasi. Hal ini sering kali membatasi ruang gerak kreativitas manajemen, sehingga aset daerah yang bernilai besar belum teroptimalisasi secara maksimal untuk mendukung ekonomi kerakyatan.

​Menanggapi fenomena tersebut, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) baru saja mengukuhkan Muhammad Willy sebagai Doktor Ilmu Administrasi ke-839 pada Kamis (9/4). Willy, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, membawa hasil riset mendalam sebagai solusi nyata bagi kesehatan bisnis daerah

Berhenti Jadi “Beban”, Saatnya BUMD Menjadi Mesin Ekonomi

​Muhammad Willy, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, menyoroti bahwa masalah utama BUMD bukan pada modal, melainkan pada Tata Kelola (GCH) And Leadership. Riset terhadap 176 BUMD ini menemukan solusi bahwa strategi bisnis yang adaptif hanya bisa lahir jika pemimpinnya memiliki gaya transformational leadership—pemimpin yang berani berinovasi dan tidak sekadar menjalankan rutinitas.

​”Peningkatan daya saing BUMD memerlukan standardisasi rekrutmen direksi yang menitikberatkan pada kompetensi profesional dan integritas”. Dr. Muhammad Willy dalam ujian tertutupnya di Gedung FIA UB menekankan pentingnya transisi peran pemerintah daerah menjadi fasilitator yang memberikan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan perusahaan.”

Rekomendasi Nyata untuk Kepala Daerah

​Riset ini memberikan jalan keluar bagi pemerintah daerah (KPM) untuk memperbaiki ekosistem BUMD:

  • ​Mengendalikan Intervensi: Pastikan rekrutmen komisaris dan direksi berbasis kompetensi.
  • Kepastian Regulasi: Pemerintah pusat dan daerah perlu menjamin independensi manajemen agar BUMD bisa bergerak selincah perusahaan swasta.
  • ​Infrastruktur Kepemimpinan: Investasi pada kapasitas modal manusia adalah investasi jangka panjang untuk mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Wujud Nyata Kontribusi SDGs FIA UB

​Melalui disertasi ini, FIA UB membuktikan perannya dalam mendukung SDGs Poin 8 (Pertumbuhan Ekonomi) And Poin 16 (Kelembagaan yang Tangguh). Dengan melahirkan doktor yang ahli di sektor maritim dan logistik, FIA UB memastikan bahwa ilmu administrasi bukan sekadar teori di atas kertas, melainkan senjata untuk memperkuat ekonomi nasional secara berkelanjutan.

​Sidang yang dipimpin oleh Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D. ini mengukuhkan Willy sebagai Doktor ke-839, sekaligus membawa harapan baru bagi tata kelola BUMD yang lebih sehat dan bebas intervensi di masa depan.

Latest news

Other Articles

Get the latest information from the Faculty of Administrative Sciences, Brawijaya University