Saat ini, hampir seluruh pemerintahan negara di dunia telah membuka pintu bagi partisipasi publik dalam kebijakan-kebijakannya. Hal ini dilakukan agar nantinya kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kehendak masyarakat atas nasib bangsanya sendiri. Itulah tren global saat ini yang dipaparkan oleh Dr. Halimah Abdul Manaf dalam acara Kuliah Tamu yang bertemakan “Initiative Assessment of Public Participation in Malaysia Local Government System” di Gedung B FIA UB Lantai 2. Secara khusus, Jurusan Administrasi Publik FIA UB mengundang Dr. Halimah yang juga pakar Kebijakan Publik dari Universiti Utara Malaysia untuk berbagi tentang penerapan partisipasi publik dalam pemerintahan daerah di Malaysia.

Khairul Muluk (kiri) dan Halimah Abdul Manaf (kanan)

Halimah menuturkan bahwa dalam sistem demokrasi yang berkembang saat ini, partisipasi publik menjadi sebuah keharusan dalam kebijakan publik. Ia percaya bahwa masyarakat sekarang sudah memiliki wawasan yang lebih luas. “Sehingga masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam menentukan arah daerahnya ke depan dan tidak sekedar mengeluh atau berdemonstrasi di jalanan,” tandasnya.

Antusiasme peserta Kuliah Tamu

Lebih lanjut, Pembantu Dekan I FIA UB, Dr. M.R. Khairul Muluk, dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya acara ini. Menurutnya, kita perlu belajar tentang partisipasi publik ini dari Malaysia sebagai salah satu negara maju. “Di kegiatan ini kita bisa belajar dari negara tetangga kita. Tetapi sebenarnya dua negara kita bisa saling belajar, sehingga bisa bertumbuh bersama-sama,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Muluk menyempatkan untuk memberikan salah satu buku tulisannya yang berjudul “Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah” kepada Halimah. “Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan kajian untuk mahasiswa di sana,” imbuhnya. (MRH/FIA)