/var/www/katalog/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%akuntabilitas%" ]
RINGKASAN Elly Astutik, Program Magister Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Electronic Government Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada BPS Provinsi Kalimantan Utara)”; Komisi Pembimbing: Ketua: Prof. Dr. Bambang Santoso Haryono, MS, Anggota: Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA Pemerintahan yang baik (good governance) menja…
Latar belakang penelitian ini adalah seiring diberlakukannya asas otonomi, Pemerintah Daerah memiliki hak, wewenang dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Penulisan tesis ini merupakan studi dengan kajian khusus terhadap pelaksanaan dan efektivitas monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan reguler pada Inspektorat Kabuoate…
Good Governance dimaknai sebagai minimal State dan diwujudkan berupa akuntabilitas dengan bentuk pertanggungjawaban terhadap rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dengan menganalisis perwujudan good Governance melalui akuntabilitas kinerja pada Disperkim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kualitatif deskri…
Standar akuntasi yang berlaku di Indonesia bagi perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan untuk publik mempergunakan SAK ETAP. Ketentuan-ketentuan yang diatur pada SAK ETAP ini harus diikuti secara totalitas dan konsisten oleh perusahaan, apabila mau dikatakan laporan keuangannya wajar tanpa catatan apapun. Namun demikian penerapan SAK ETAP ini akan banyak berbenturan dengan peratu…
Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya akuntabilitas kinerja pada sektor publik. Akuntabilitas kinerja pada sektor publik berkaitan dengan pertanggungjawabkan dalam pengelolaan pemerintah khususnya administrator pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penelitian ini merupakan studi dengan kajian khusus terhadap akuntabilitas kinerja dalam bidang pendidikan di kabupaten sidoarjo.
Birokrasi pemerintahan sebagai pelaksana otonomi daerah merupakan unsur yang mempunyai peran yang dominan untuk melakukan perubahan dengan melibatkan unsur masyarakat dan swasta sebagai respon terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik.
Untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, akuntabel dan memotivasi partisipasi masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan pendidikan serta menjadi katalisator roda perekonomian masyarakat melalui aktivitas perbaikan infrastruktur pendidikan.
Bibliografi halaman 15 sampai 16. Mekanisme pengisian jabatan struktural yang lebih relevan atas nilai akuntabilitas dan meritokrasi adalah dengan seleksi terbuka. UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mewajibkan pengisian jabatan pimpinan tinngi yag lowong menggunakan sistem tersebut, karenanya pemerintah Kabupaten Blora melaksanakan seleksi terbuka untuk mengisi Jabatan Pimpina…