/var/www/katalog/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Muljono, Djoko%" ]
Kebutuhan pengetahuan perpajakan secara benar dan lengkap sangat diperlukan oleh perusahan ataupun oleh para praktisi, lebih-lebih yang menginginkan menjadi konsultan di bidang perpajakan. Brevet Pajak adalah salah satu sarana untuk mendalami pajak dengan cara cepat, sistematis dan tepat. Panduan Brevet Pajak terdiri dari tiga buku, sedangkan Panduan Brevet Pajak: Pajak Pertambahan Nilai, Be…
Pemasukan dari sektor perpajakan diharapkan semakin tahun akan membuat kemandirian pembiayaan Negara yang tertuang pada APBN maupun APBD. Penerimaan pajak ini baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui pemotongan pemungutan atau pajak dibayar sendiri yang terutang atas penghasilannya. Undang-undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 telah mengalami perubahan hingga terakhir sesuai Undang-Unda…
Buku ini merupakan edisi revisi pertama untuk menjawab kebutuhan masyarakat mengenai pengenaan pajak penghasilan tersebut. Di dalamnya akan dibahas pemotongan pemungutan PPh, seperti PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 4(2), PPh 15 dan juga PPh 25/29 baik untuk orang pribadi maupun badan usaha. Untuk melengkapi bahasan, akan dibahas pula mengenai bagi hasil PPh, PPh pada hubungan istimewa, PPh pada rev…
Standar akuntasi yang berlaku di Indonesia bagi perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan untuk publik mempergunakan SAK ETAP. Ketentuan-ketentuan yang diatur pada SAK ETAP ini harus diikuti secara totalitas dan konsisten oleh perusahaan, apabila mau dikatakan laporan keuangannya wajar tanpa catatan apapun. Namun demikian penerapan SAK ETAP ini akan banyak berbenturan dengan peratu…