/var/www/katalog/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Putra, Fadillah%" ]
Sound Governance (SG —tata pemerintahan yang layak) adalah ide yang masih baru dan belumlah bisa dibilang matang. Bila dilihat dari satu sisi, konsep ini sarat dengan kritik, mendekonstruksi habis-habisan kemapanan konsep Good Governance. Di sisi lain, ia juga membuat tuduhan kritik tanpa solusi menjadi tak lagi beralasan. Sebab di dalamnya telah dibangun premis-premis dasar untuk munculn…
Tiba-tiba tempat Anda tinggal digusur pemerintah karena dinilai ilegal. Atau pekerjaan Anda dinyatakan melanggar ketertiban umum karena bertempat di areal publik. Jangan kaget! Karena kenyataan ini bukan sekadar mimpi atau berita. Ada banyak fakta di kota-kota besar bahwa kebijakan publik, bukannya menentramkan, malah menyengsarakan. Sedang kebijakan yang menindas kaum miskin, seolah menjadi ha…
Di sejumlah negara berkembang, kebijakan publik dimulai dari keinginan kekuasaan, kemudian diputuskan oleh kekuasaan, baru kemudian dilakukan analisis kebijakan. Dus, analisis kebijakan adalah upaya mencocok-cocokkan keinginan kekuasaan dan keputusannya dengan keilmuan. Ilmuwan yang melakukannya sebenarnya tidak menjadi ilmuwan lagi, melainkan sekadar menjadi "orang panggilan" saja, yang datang…
Bagi pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di suatu negara, hakikat otonomi daerah adalah kemampuan menyediakan ruang publik yang lebar bagi munculnya partisipasi masyarakat. Demokrasi yang baik memerlukan partisipasi masyarakat di dalamnya, tidak hanya secara pasif di mana partisipasi tersebut ditentukan oleh struktur kekuasaan di atasnya (dan itu bukanlah partisipasi, tetapi mobilisasi), jug…