/var/www/katalog/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Adil%" ]
Sound Governance (SG —tata pemerintahan yang layak) adalah ide yang masih baru dan belumlah bisa dibilang matang. Bila dilihat dari satu sisi, konsep ini sarat dengan kritik, mendekonstruksi habis-habisan kemapanan konsep Good Governance. Di sisi lain, ia juga membuat tuduhan kritik tanpa solusi menjadi tak lagi beralasan. Sebab di dalamnya telah dibangun premis-premis dasar untuk munculn…
Tiba-tiba tempat Anda tinggal digusur pemerintah karena dinilai ilegal. Atau pekerjaan Anda dinyatakan melanggar ketertiban umum karena bertempat di areal publik. Jangan kaget! Karena kenyataan ini bukan sekadar mimpi atau berita. Ada banyak fakta di kota-kota besar bahwa kebijakan publik, bukannya menentramkan, malah menyengsarakan. Sedang kebijakan yang menindas kaum miskin, seolah menjadi ha…
Di sejumlah negara berkembang, kebijakan publik dimulai dari keinginan kekuasaan, kemudian diputuskan oleh kekuasaan, baru kemudian dilakukan analisis kebijakan. Dus, analisis kebijakan adalah upaya mencocok-cocokkan keinginan kekuasaan dan keputusannya dengan keilmuan. Ilmuwan yang melakukannya sebenarnya tidak menjadi ilmuwan lagi, melainkan sekadar menjadi "orang panggilan" saja, yang datang…
Bagi pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di suatu negara, hakikat otonomi daerah adalah kemampuan menyediakan ruang publik yang lebar bagi munculnya partisipasi masyarakat. Demokrasi yang baik memerlukan partisipasi masyarakat di dalamnya, tidak hanya secara pasif di mana partisipasi tersebut ditentukan oleh struktur kekuasaan di atasnya (dan itu bukanlah partisipasi, tetapi mobilisasi), jug…
Isi buku ini diawali dengan pemaparan tentang pengertian desa, pemerintahan desa, serta tata kelola dan ruang lingkup keuangan pemerintah desa. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan komponen utama keuangan desa yakni Pengeluaran/Belanja Desa dan Penerimaan Desa yang terbingkai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pada bab Belanja Desa, dijelaskan klasifikasi dan jenis belanja de…
Buku ini menuangkan unsur Utama APBD yakni Belanja dan Penerimaan Pemerintah Daerah serta semua proses penganggaran APBD yang terdiri dari penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pertanggungjawaban APBD. Pemaparan materi dalam buku ini disajikan dalam format yang lebih jelas yang dikombinasikan dengan elaborasi teori-teori yang relevan. Di samping itu, buku ini juga mengung…
Sebagai agama yang banyak dianut oleh belahan masyarakat Indonesia, Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (Comprehensive way of life).Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua spek kehidupan termasuk sektor bisnis dan keuangan.Sangatlah tidak konsisten jika kita mengimpplementasikan syariat islam hanya dalam satu atau sebagian saja dari kehidupan ini.…
BUku ini mengelaborasi tentang pengantar hukum bisnis, kontrak dalam dunia bsnis, bentuk bentuk perusahaan, kepailitan, keagenan dan distribusi, frnachise, hukumjaminan, hukum asuransi, hak kekayaan intelektual, anti monopoli dan persingan tidak sehat, perizinan duniabisnis, perlindungan konsumendan penyelesaian sengketa diharpka mempu memberikan angin segar para pemerhati hukum bisnis, baik ma…
Buku ini menuangkan unsur utaman APBD belanja dan penerimaan pemerintah daerah serta semua proses penganggaran APBD yang terdiri dari penyusunan, pengesahaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pertanggung jawaban APBD. pemeparn materi dalam buku ini disajikan dalam format ang lebih jelas yang dikombinasikan dengan eleborasi teori-teori yang relevan.
Municipal solid waste management policy still be a big problem in developing worlds. However, how to deliver and implement policy is still debatable. This study examines how the strategy of municipal city in managing municipal waste in Parepare City, South Sulawesi Province, Indonesia. This study laid the Edward III theory in adressing the implementation of policy base on 4 (four) major factors…