Latar belakang penelitian ini adalah seiring diberlakukannya asas otonomi, Pemerintah Daerah memiliki hak, wewenang dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepen…
Good Governance dimaknai sebagai minimal State dan diwujudkan berupa akuntabilitas dengan bentuk pertanggungjawaban terhadap rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dengan menganalis…
Standar akuntasi yang berlaku di Indonesia bagi perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan untuk publik mempergunakan SAK ETAP. Ketentuan-ketentuan yang diatur pada SAK ETAP ini harus d…
Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya akuntabilitas kinerja pada sektor publik. Akuntabilitas kinerja pada sektor publik berkaitan dengan pertanggungjawabkan dalam pengelolaan pemerintah …
Birokrasi pemerintahan sebagai pelaksana otonomi daerah merupakan unsur yang mempunyai peran yang dominan untuk melakukan perubahan dengan melibatkan unsur masyarakat dan swasta sebagai respon terh…
Untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, akuntabel dan memotivasi partisipasi masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan pendidikan serta menjad…
Bibliografi halaman 15 sampai 16. Mekanisme pengisian jabatan struktural yang lebih relevan atas nilai akuntabilitas dan meritokrasi adalah dengan seleksi terbuka. UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Ap…
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-Procurement) merupakan inovasi pemerintah dalam pelayanan publik bertujuan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan ak…