IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI POLRI UNTUK PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA ME…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xix, 169 hlm. ; Ilus . : 30 cm. +

Judul Seri

-

No. Panggil

TES 363.23 HAR i 2013

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BANYUWA…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvii, 277 hlm.: ILUS,; 29 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

TES 352.63 WIC i 2012 k.1

FASILITASI LEMBAGA LOKAL KEAGAMAAN DALAM PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN ANAK-ANAK KE…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 148 hlm.: ILUS.; 29,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

TES 353.533 KHU f 2007 k.1

PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN ADOPS…

Perencanaan program upaya kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan.

REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK : Studi Kasus pada Direktorat Nasional P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xviii, 185 halaman, Illust.; 29 centimetre

Judul Seri

-

No. Panggil

TES 352.63 DEA r 2011

FASILITAS LEMBAGA LOKAL KEAGAMAAN DALAM PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN ANAK-ANAK KEL…

Masyarakat merasa terlayani sesuai dengan standard pelayanan minimal yang salah satunya adalah terpenuhinya hak masyarakat akan pendidikan dasar dan menengah.

Proses Perencanaan dan Penganggaran Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayana…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xviii, 245 hlm, -, 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

TES 352.48 NOR p 2011

PERILAKU KEPEMIMPINAN APARAT PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK : Studi p…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 166 hlm., ilus, 29,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

TES 352.392.17 HEN p 2007 k.1

PENGAWASAN OMBUDSMAN DAN KOMISI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MENGURANGI MALA…

Pelayanan publik merupakan hak warga negara yang tertuang dalam UUD 1945. Berdasarkan atas laporan tahunan periode tahun 2014 Ombudsman RI Perwakilan Jawa TImur dan Komisi Pelayanan Publik menunjuk…

REFORMASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF AKUNTABILITAS GOVERNANCE (Studi T…

Birokrasi pemerintahan sebagai pelaksana otonomi daerah merupakan unsur yang mempunyai peran yang dominan untuk melakukan perubahan dengan melibatkan unsur masyarakat dan swasta sebagai respon terh…