Latar belakang penelitian ini, Kemenhub RI Nomor KP 692-2015 alokasi bantuan BRT diberbagai daerah termasuk kota Mataram dan Provinsi NTB menerima 25 unit BRT. Distribusi BRT merupakan program UU N…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh inkonsistensi teori tentang pengaruh antar variabel corporate governance terhadap pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, struktur modal, kebijakan deviden dan …
Otonomi Daerah menjadikan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber keuangan untuk pengelolaan daerahnya sendiri agar meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah syarat dalam sistem p…
Otonomi Daerah menjadikan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber keuangan untuk pengelolaan daerahnya sendiri agar meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah syarat dalam sistem p…
Pemerintah Daerah Bali mengintervensi profesi pemandu wisata dengan menerapkan kebijakan perizinan. fenomena ini trkait dengan semakin banyaknya kunjungan wisatawan ke Bali dan pentingnya peran pem…
Pemerintah Provinsi Bali mengatur dan mengontrol sejumlah pramuwisata di Bali menggunakan instrumen kebijakan publik berupa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata. Ke…
Implementasi kebijakan perumahan dan permukimam memiliki urgensi tidak saja pada perspektif upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan tetapi juga ada indikasi ketrlibatan berbag…
Perencanaan Pembangunan Wilayah adalah perencanaan aktivitas pada ruang wilayah terutama aktivitas ekonomi. Perncanaan Pembangunan Wilayah tidak bisa terlepas dari Perencanaan Penggunaan Ruang Wila…
Berbagai isu-isu terkait permasalah yang dialami oleh kalangan difabel khusunya di daerah menunjukkan pentingnya implementasi kebijakan yang optimal. Yang harus berdasarkan pada keadaan konkret. Ya…
Buku ini merupakan teks pengantar analisis kebijakan yan terlengkap. Sifat pragmatis, kritis, dan multidisiplin dari analisis kebijakan secara menonjol ditampilkan dalam buku ini. Yang ditulis deng…