Texts

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DINAS KESEHATAN, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA, DAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TANA TORAJA : STUDI PADA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

---

RINGKASAN

Natan Parasila, Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu
Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, Implementasi Kebijakan
Percepatan Penurunan Stunting Di Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & Keluarga
Berencana, Dan Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja (Studi Pada Peraturan
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Percepatan
Penurunan Stunting). Komisi Pembimbing: Ketua: Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin
Indradi., Anggota: Dr. Mohammad Nuh, S.IP., M.Si.

Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting merupakan kebijakan prioritas
nasional dalam mengintervensi stunting di seluruh Indonesia sebagaimana
termaktub dalam RPJMN 2020-2024. Termasuk kabupaten Tana Toraja sebagai
kabupaten prevalensi stunting tertinggi di Sulawesi Selatan. Berdasarkan Aplikasi
elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) tahun
2022 kabupaten Tana Toraja menempati posisi ke tiga kabupaten tertinggi stunting
dan berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menjadi
kabupaten tertinggi kedua stunting di provinsi Sulawesi Selatan. Intervensi
Stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu
Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menganilisis dan
mendeskripsikan secara mendalam tentang Implementasi Kebijakan Percepatan
Penurunan Stunting di Kabupaten Tana Toraja yang berlokus pada Dinas
Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Tana Toraja serta
mengidentifikasi, menganalisis dan mendeskripsikan penyebab kabupaten Tana
Toraja menjadi kabupaten tertinggi stunting di provinsi Sulawesi Selatan serta
mengidentifikasi, menganalisis dan mendeskripsikan tentang faktor penghambat
dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten
Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan.

Teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan teori Soren C Winter dalam Peters dan Pierre (2012) yang
mengidentifikasi proses implementasi yang terdiri dari (1) Perilaku organisasi dan
perilaku antar organisasi yang meliputi dua dimensi yaitu koordinasi dan
komitmen. (2) Manajemen yang meliputi dimensi tata kelola. (3) Perilaku birokrat
atau implementor tingkat bawah yang meliputi dimensi diskresi. (4) Perilaku
kelompok sasaran yang meliputi respon positif dan respon negatif kelompok
sasaran dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di
kabupaten Tana Toraja.

Hasil penelitian untuk rumusan masalah pertama dalam implementasi
kebijakan percepatan penurunan stunting telah dilaksanakan secara optimal
berdasarkan indikator perilaku hubungan antar organisasi sudah berjalan dengan
baik ditinjau dari dimensi komitmen dan koordinasi. Komitmen terlihat dari
kesadaran dan keterlibatan dalam pelaksanaan pelaksanaan percepatan
penurunan stunting di Kabupaten Tana Toraja. Pemerintah telah melakukan tiga
aksi konvergensi, yaitu analisis situasi, peluncuran penyaluran, dan rembuk
stunting. Pelaksanaan aksi berikutnya akan terus dilanjutkan. Selain itu, pemetaan
Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana
(PLKB) di setiap kecamatan di Tana Toraja menunjukkan komitmen lintas sektor
dalam mensukseskan implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di
kabupaten Tana Toraja. Dimensi koordinasi antar organisasi terlaksana melalui
pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Tim Pendamping
Keluarga (TPK) serta rapat koordinasi yang diadakan setiap tiga bulan
menunjukkan koordinasi yang optimal dalam upaya menurunkan stunting di
Kabupaten Tana Toraja. Indikator yang kedua yaitu manajemen dimensinya
adalah tata kelola telah dilaksanakan dengan baik melalui penguatan dan
pemanfaatan aplikasi esimil, pertemuan audit kasus stunting tahap l dan tahap ll
serta telah dilaksanakan verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting
tingkat kecamatan. Indikator yang ketiga yaitu perilaku implementor/birokrasi level
bawah dimensinya adalah diskresi. Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
Kabupaten Tana Toraja telah melaksanakan diskresi dengan baik. Dinas
Kesehatan memberikan Tablet Tambah Darah (TTD) kepada remaja putri,
Makanan Tambahan (MT) dan TTD kepada balita kurus, Vitamin A kepada ibu
nifas dan bayi/balita, serta melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan
penimbangan balita. DP3AP2KB memberikan Sosialisasi dan Penyuluhan
Percepatan Penurunan Stunting, melakukan advokasi Bina Keluarga Balita
Kesehatan Terintegrasi Terpadu (BKB KIT), mengadakan MINLOK, launching
Dapur Sehat (DASHAT), dan mendampingi keluarga berisiko stunting. Sedangkan
Dinas Sosial memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada
masyarakat. Indikator yang ketiga yaitu perilaku kelompok sasaran dimensinya
adalah respon positif dan respon negatif. Implementasi kebijakan percepatan
penurunan stunting di Kabupaten Tana Toraja mendapat respon positif dari
kelompok sasaran, dengan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan.
Namun, masih ada beberapa masyarakat yang menolak bantuan karena
menganggap stunting sebagai aib. Ditemukan juga beberapa masyarakat yang
sengaja menstuntingkan anak mereka agar bisa mendapatkan bantuan makanan.
Faktor penghambat menunjukkan bahwa dari keseluruhan faktor
penghambat yang dikemukakan oleh Darwin (1999) tersebut, hanya dua faktor
yang secara khusus terjadi pada pelaksanaan percepatan penurunan stunting di
kabupaten Tana Toraja yaitu faktor budaya dan faktor aparat pelaksana. Faktor
budaya di Tana Toraja membentuk perilaku masyarakat yang masih memegang
teguh adat istiadat dan petuah orang tua terdahulu dan aparat pelaksana yang
masih sangat kurang secara kuantitas.

Kata Kunci: Stunting, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting

SUMMARY

Natan Parasila, Master of Public Administration Program, Faculty of Administrative
Sciences, Universitas Brawijaya Malang, Implementation of Stunting Reduction
Acceleration Policy in the Health Office, Office of Women's Empowerment,
Child Protection, Population Control & Family Planning, and Social Service
of Tana Toraja Regency (Study on South Sulawesi Governor Regulation
Number 19 of 2022 concerning Acceleration of Stunting Reduction).
Supervisory Commission: Chairperson: Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin Indradi,
Member: Dr. Mohammad Nuh, S.IP., M.Si.

The Stunting Reduction Acceleration Policy is a national priority policy in
intervening in stunting throughout Indonesia as stipulated in the 2020-2024
RPJMN. Including Tana Toraja district as the highest stunting prevalence district
in South Sulawesi. Based on the electronic Application for Community-Based
Nutrition Recording and Reporting (e-PPGBM) in 2022, Tana Toraja district is the
third highest stunting district and based on the results of the Indonesian Nutrition
Status Survey (SSGI) in 2022 it is the second highest stunting district in South
Sulawesi province. Stunting interventions carried out by the Government of
Indonesia are divided into two, namely Specific Nutrition Interventions and
Sensitive Nutrition Interventions.

The purpose of this research is to identify, analyze and describe in depth
about the Implementation of the Stunting Reduction Acceleration Policy in Tana
Toraja Regency which focuses on the Health Office, the Office of Women's
Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning, the Tana
Toraja Social Service and identify, analyze and describe the causes of Tana Toraja
district being the highest stunting district in South Sulawesi province and identify,
analyze and describe the inhibiting factors in the Implementation of the Stunting
Reduction Acceleration Policy in Tana Toraja Regency, South Sulawesi Province.
The policy implementation theory used in this research is Soren C Winter's
theory in Peters and Pierre (2012) which identifies the implementation process
consisting of (1) Organizational behavior and inter-organizational behavior which
includes two dimensions, namely coordination and commitment. (2) Management
which includes the dimension of governance. (3) The behavior of bureaucrats or
lower-level implementers which includes the dimension of discretion. (4) Target
group behavior which includes positive responses and negative responses of
target groups in the implementation of policies to accelerate stunting reduction in
Tana Toraja district.

The results of the research for the first problem formulation in the
implementation of the accelerated stunting reduction policy have been carried out
optimally based on indicators of inter-organizational relations behavior that have
been running well in terms of the dimensions of commitment and coordination.
Commitment can be seen from awareness and involvement in the implementation
of the accelerated stunting reduction pelaksanaan in Tana Toraja Regency. The
government has carried out three convergence actions, namely situation analysis,
channeling launch, and stunting consultation. The implementation of the next
action will continue. In addition, the mapping of Family Planning Extension Workers
(PKB) and Family Planning Field Officers (PLKB) in each sub-district in Tana
Toraja shows cross-sector commitment in the successful implementation of the
accelerated stunting reduction policy in Tana Toraja district. The inter
organizational coordination dimension is carried out through the formation of the
Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS) and the Family Assistance Team
(TPK) and coordination meetings held every three months show optimal
coordination in efforts to reduce stunting in Tana Toraja District. The second
indicator, the management dimension, is that governance has been well
implemented through strengthening and utilizing the esimil application, stage l and
stage ll stunting case audit meetings and verification and validation of family data
at risk of stunting at the sub-district level. The third indicator is the behavior of
implementers / lower level bureaucracy, the dimension of which is discretion. Three
Regional Apparatus Organizations (OPD) in Tana Toraja Regency have exercised
discretion well. The Health Office provides Blood Addition Tablets (TTD) to
adolescent girls, Supplementary Food (MT) and TTD to underweight toddlers,
Vitamin A to postpartum mothers and infants/toddlers, and conducts Early
Breastfeeding Initiation (IMD) and weighing of toddlers. DP3AP2KB provides
socialization and counseling on the acceleration of stunting reduction, advocates
for Bina Keluarga Balita Kesehatan Terintegrasi Terpadu (BKB KIT), holds
MINLOK, launches Healthy Kitchen (DASHAT), and assists families at risk of
stunting. Meanwhile, the Social Service provides Supplementary Food (PMT) to
the community. The third indicator is the behavior of the target group, the
dimensions of which are positive response and negative response. The
implementation of the policy to accelerate stunting reduction in Tana Toraja
Regency received a positive response from the target group, with the active
participation of the community in every activity. However, there are still some
people who refuse assistance because they consider stunting a disgrace. There
were also some people who deliberately stunted their children in order to get food aid.
The inhibiting factors show that of all the inhibiting factors proposed by
Darwin (1999), only two factors specifically occur in the implementation of
accelerated stunting reduction in Tana Toraja district, namely cultural factors and
implementing apparatus factors. Cultural factors in Tana Toraja shape the behavior
of people who still uphold the customs and advice of previous parents and the
implementing apparatus is still very lacking in quantity.

Keywords: Stunting, Public Policy, Implementation of Stunting Reduction
Acceleration Policy

---

Ketersediaan

2024252

TES 612 PAR i 2024 K1

Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Terapan)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

TES 612 PAR i 2024 K1

Penerbit

Malang : Program Magister Adminstrasi Publik Fakultas Ilmu Administasi Universitas Brawijaya., 2024

Deskripsi Fisik

iv, 261 halaman ; Ilus : 29,5 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

612

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

public policy
Kebijakan Publik
implementasi kebijakan
Tesis / Thesis
Stunting
Percepatan Penurunan Stunting
Implementation of Stunting
Reduction Acceleration Policy

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Natan Parasila

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar