Image of ANALISIS KEBIJAKAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU (DOB) : Studi pada Kesiapan Pembentukan Daerah Kecamatan Tondano Raya Menjadi Kota Tondano di Provinsi Sulawesi Utara

Texts

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU (DOB) : Studi pada Kesiapan Pembentukan Daerah Kecamatan Tondano Raya Menjadi Kota Tondano di Provinsi Sulawesi Utara

RINGKASAN

Brillyant Virechely Tarore, Program Magister Administrasi Publik Universitas Brawijaya malang, 2024. Judul: Analisis Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru (Studi pada Kesiapan Pembentukan Daerah Kecamatan Tondano Raya menjadi Kota Tondano di Provinsi Sulawesi Utara). Pembimbing Prof. Dr. Abdul Hakim, MS & Dr. Hermawan, S.IP., M.Si.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah adalah pemekaran wilayah, yang memungkinkan daerah untuk membentuk wilayah administratif baru, seperti kota atau kabupaten. Kecamatan Tondano Raya di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, memiliki potensi dan eksistensi untuk dimekarkan menjadi Kota Tondano. Potensi ini didukung oleh aspirasi dan dukungan yang tinggi dari masyarakat setempat. Pemekaran ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial bagi masyarakat Tondano Raya. Pembentukan Kota Tondano juga akan memberikan peluang bagi daerah tersebut untuk berkembang lebih cepat dan lebih mandiri dalam pengelolaan sumber daya lokal. oleh karenanya dibutuhkan studi dan analisis terkait dengan sejauh mana kesiapan dari Kecamatan Tondano Raya menjadi Kota Tondano.
Adapun tujuan peneltian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait dengan Pelaksanaaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 dan faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam proses kesiapan pembentukan Daerah Otonom Baru Kecamatan Tondano Raya menjadi Kota Tondano. Kemudian dari hal tersebut akan dilakukan proses Analisis Kebijakan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kecamatan Tondano Raya menjadi Kota Tondano dalam menghasilkan alternatif kebijakan terbaik untuk kesiapan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Tondano dengan mengkostruksikan teori mengenai Analisis Kebijakan yang disampaikan oleh Patton & Sawicky (2012).

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan terkait dengan apa yang terjadi dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa (I) Dalam PP No 78 Tahun 2007 mengatur mengenai proses pembentukan daerah yang didasari pada 3 (tiga) persyaratan, yakni administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Dalam syarat administratif menunjukan bahwa Masyarakat antusias membentuk DOB Kota Tondano, tetapi terkendala persyaratan administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 yang belum terpenuhi. Selanjutnya dalam syarat teknis yaitu, meski indikator ekonomi, kependudukan, potensi, dan keuangan dalam hal utama untuk pemenuhannya kecamatan Tondano cukup baik, beberapa belum terpenuhi. Konsistensi dan peningkatan diperlukan untuk memenuhi syarat teknis pembentukan DOB. Untuk syarat fisik kewilayah menunjukkan bahwa Pemerintah harus fokus meningkatkan infrastruktur dan lokasi calon ibu kota untuk memenuhi syarat fisik pembentukan Daerah Otonom Baru, karena saat ini infrastruktur masih minim. (II) Faktor pendukung pembentukan DOB Kota Tondano yaitu dukungan masyarakat tinggi dan sumber daya alam melimpah, memberikan dasar kuat bagi pemerintah melanjutkan rencana ini. Akan tetapi terdapat kekurangan peraturan turunan yang jelas dan adanya kebijakan moratorium, sehingga menghambat kesiapan dan keberlanjutan inisiatif ini dalam pembentukan Daerah Otonom Baru Kecamatan Tondano Raya menjadi Kota Tondano.

Kemudian (III) Hasil analisis kebijakan menunjukkan bahwa dukungan masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 menjadi dasar penyusunan alternatif kebijakan untuk kesiapan pembentukan DOB Kota Tondano. Alternatif-alternatif kebijakan tersebut yaitu : a. Memperkuat hubungan DPR dan Masyarakat , b. Melengkapi dan melakukan Permutakhiran terhadap beberapa persyaratan dasar untuk pembaruan data, c. Menjaga kualitas dan kuantitas penduduk, d. Meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), e. Pemerintah Kabupaten Minahasa memberikan kebijakan terhadap proses kebijakan dalam mengelolah sumber-sumber pendapatan asli daerah, f. Merubah pola belanja aparatur dan pembangunan di Kabupaten, g. Penyerahan beberapa sumber keuangan nasional yang potensial untuk dikelola dan dipungut sendiri oleh daerah, h. Pemberian diskresi yang besar kepada pemerintah daerah, i. Pemerintah mendorong Pengembangan industry, j. Optimalisasi potensi sumber daya di wilayah calon DOB pada setiap sektor. k. Memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alternatif kebijakan ini dapat digunakan dalam pelaksanaan kesiapan pembentukan DOB Kota Tondano ke depan.

Kata Kunci : Analisis Kebijakan, Pembentukan DOB, Alternatif Kebijakan

SUMMARY

Brillyant Virechely Tarore, Master's Program in Public Administration, Brawijaya University, Malang, 2024. Title: Policy Analysis for the Formation of a New Autonomous Region (Study on Readiness for the Formation of the Tondano Raya Subdistrict into Tondano City in North Sulawesi Province). Advisor Prof. Dr. Abdul Hakim, MS & Dr. Hermawan, S.IP., M.Si.

Regional autonomy gives regional governments the authority to manage and regulate government affairs in their own territory. The aim is to improve government efficiency, public services and the welfare of local communities. One form of implementing regional autonomy is regional expansion, which allows regions to form new administrative regions, such as cities or districts. Tondano Raya District in Minahasa Regency, North Sulawesi Province, has the potential and existence to be expanded into Tondano City. This potential is supported by high aspirations and support from the local community. This expansion is expected to improve public services, accelerate development, and provide economic and social benefits for the people of Tondano Raya. The formation of Tondano City will also provide opportunities for the area to develop faster and be more independent in managing local resources. Therefore, studies and analysis are needed regarding the extent of readiness of Tondano Raya District to become Tondano City.

The aim of this research is to describe and analyze the implementation of Government Regulation Number 78 of 2007 and the supporting and inhibiting factors in the process of preparing the New Autonomous Region for Tondano Raya District to become Tondano City. Then from this, the Policy Analysis process for the Formation of the New Autonomous Region of Tondano Raya District to become Tondano City will be carried out in producing the best policy alternatives for readiness for the Formation of the New Autonomous Region of Tondano City by constructing the theory regarding Policy Analysis presented by Patton & Sawicky (2012).

The results of the research and discussion explain what happened in answering the problems in this research, showing that (I) PP No. 78 of 2007 regulates the process of regional formation which is based on 3 (three) requirements, namely administrative, technical and physical regional . The administrative requirements show that the community is enthusiastic about forming the Tondano City DOB, but is hampered by administrative requirements in accordance with Government Regulation Number 78 of 2007 which have not been fulfilled. Furthermore, in terms of technical requirements, namely, although the economic, population, potential and financial indicators in the main matters for fulfillment in Tondano sub-district are quite good, some have not been met. Consistency and improvement are needed to fulfill the technical requirements for establishing a new autonomous region. The physical requirements for the region show that the Government must focus on improving the infrastructure and location of the prospective capital city to meet the physical requirements for the formation of the New Autonomous Region, because currently the infrastructure is still minimal. (II) The supporting factors for the formation of the Tondano City Special Region are high community support and abundant natural resources, providing a strong basis for the government to continue this plan. However, there is a lack of clear derivative regulations and the existence of a moratorium policy, thus hampering the readiness and sustainability of this initiative in the formation of the New Autonomous Region of Tondano Raya District into Tondano City.

Then (III) The results of the policy analysis show that community support and Government Regulation Number 78 of 2007 are the basis for preparing alternative policies for readiness for the formation of the Tondano City DOB. These policy alternatives are: a. Strengthening relations between the DPR and the community, b. Complete and update several basic requirements for data updates, c. Maintaining the quality and quantity of population, d. Increasing Profit Sharing Funds (DBH), General Allocation Funds (DAU) and Special Allocation Funds (DAK), e. The Minahasa Regency Government provides policies regarding the policy process in managing local sources of original income, f. Changing the pattern of personnel and development spending in the Regency, g. Submission of several potential national financial sources to be managed and collected by the regions themselves, h. Giving large discretion to local governments, i. The government encourages industrial development, j. Optimizing resource potential in prospective new autonomous regions. on each sector with, k. Utilize regional space in an efficient, effective, harmonious, harmonious, balanced and sustainable manner in order to improve community welfare. This policy alternative can be used in implementing readiness for the formation of the Tondano City Special Region in the future.

Keywords: Policy analysis, formation of new autonomous regions, policy alternatives

Ketersediaan
2024251TES 352 TAR a 2024 K1Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
TES 352 TAR a 2024 K1
Penerbit
Malang : Program Magister Adminstrasi Publik Fakultas Ilmu Administasi Universitas Brawijaya.,
Deskripsi Fisik
xviii, 452 halaman ; Ilus : 29,5 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
352
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Analisis Kebijakan
Policy Analysis
Tesis / Thesis
Pembentukan DOB
Alternatif Kebijakan
formation of new autonomous regions
policy alternatives
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar