Image of KEBIJAKAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH : Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara

Texts

KEBIJAKAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH : Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara

RINGKASAN

Reski Melyana Melamba, Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya, Malang, Kebijakan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara). Komisi pembibing: Ketua Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS; Anggota: Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si.
Reformasi birokrasi merupakan never-ending process, atau proses yang tidak pernah berhenti. Sehingga setiap individu dan organisasi termaksud dilevel instansional pemerintah daerah harus terus beradaptasi terhadap setiap perubahan. Secara umum, sasaran-sasaran yang ingin dicapai di setiap tahapan dalam road map birokrasi memuat sasaran yang sangat mulia. Namun sayangnya, hingga saat ini, atau memasuki tahap akhir road map tersebut, pelaksanaannya sekiranya masih jauh dari kata “berhasil” khususnya di level instansional Pemerintah Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan road map reformasi birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Kemudian data-data yang ada baik yang bersifat primer maupun sekunder dianalisis menggunakan teknik analisis data Model Spiral sebagaimana yang dikemukakan oleh John W. Creswell.
Hasil penelitian menunjukan bahwa; 1) Kebijakan road map reformasi birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara masih belum berjalan efektif dan belum tuntas pada beberapa area perubahan yang di analisis, Meskipun terdapat beberapa area perubahan yang telah menunjukkan kemajuan yang relatif cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang belum efektif & mencapai level optimal yang diharapkan. Pada dimensi penataan kelembagaan, penyederhanaan struktur organisasi telah berjalan cukup baik, demikian pula dengan penyesuaian sistem kerja. Namun, pada dimensi penataan ketatalaksanaan, masih ditemukan kendala dalam penyederhanaan mekanisme kerja dan penataan prosedur kerja yang belum efektif. Selanjutnya, pada dimensi penataan sumber daya manusia/aparatur, pengelolaan kinerja ASN dan pelaksanaan core values ASN masih belum optimal. Sementara itu, pada dimensi akuntabilitas, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) relatif cukup baik namun belum berada pada level optimal, begitu pula dengan pelaporan kinerja yang belum mencapai tingkat optimal. Pada dimensi pelayanan publik, aspek kepatuhan terhadap standar pelayanan publik masih belum efektif, dan upaya pelayanan publik masih berada pada tahap pemenuhan standar minimal, dan belum diarahkan pada pelayanan prima, meskipun dari hasil survey kepuasan masyarakat berdasarkan layanan telah mengalami peningkatan nilai.

Berdasarkan hasil analisis, diidentifikasi beberapa faktor–faktor yang menghambat kebijakan road map reformasi birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Faktor-faktor tersebut diantaranya terdapat keterbatasan pemahaman aparatur mengenai road map reformasi birokrasi, kurangnya relevansi road map dengan kebutuhan organisasi, lemahnya integrasi program reformasi birokrasi dalam perencanaan dan penganggaran, rendahnya komitmen pemangku kepentingan, serta rigiditas dalam tata kelola birokrasi yang kurang fleksibel, serta lemahnya kolaborasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta adanya perubahan kebijakan dan regulasi tentang reformasi birokrasi yang belum sepenuhnya terakomodasi, tersingkronisasi dan terinternalisasi dengan rencana kerja daerah maupun rencana strategis organisasi perangkat daerah termaksud diantaranya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rekomendasi yang disarankan ialah mengidentifikasi dan memfokuskan pada tiga sampai lima program perubahan fundamental yang memiliki dampak terbesar terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe. Kemudian mengalokasikan sumber daya (Anggaran) dan tenaga kerja yang memadai untuk memastikan program prioritas tersebut berjalan dengan baik. Selanjutnya, segera merevisi road map reformasi birokrasi yang ada untuk mengaitkan program-program dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMD atau Renstra. Serta memastikan road map yang baru mencakup Langkah- langkah konkret dan timeline yang realistis untuk pencapaian setiap sasaran. Membuat platform online atau aplikasi mobile untuk mengumpulkan rating dan ulasan langsung dari masyarakat mengenai pelayanan publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, gunakan data tersebut secara rutin untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan untuk laporan evaluasi bulanan. Dan kemudian, melakukan pelatihan intensif mengenai nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif) dan etika kerja untuk semua pegawai. Serta menerapkan sistem pengawasan dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan digunakan oleh pegawai serta masyarakat.

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Kebijakan Road Map, Pemerintah Daerah

SUMMARY

Reski Melyana Melamba, Postgraduate Program, Brawijaya University, Malang, Regional Government Bureaucratic Reform Road Map Policy (Study at the Regional Secretariat of Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province). Supervising commission: Chairman Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS; Member: Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si.
Bureaucratic reform is a never-ending process, or a process that never stops. So that every individual and organization, including at the regional government institutional level, must continue to adapt to every change. In general, the targets to be achieved at each stage in the bureaucratic road map contain very noble goals. However, unfortunately, until now, or entering the final stages of the road map, its implementation is still far from being "successful", especially at the Regional Government institutional level.
This research aims to analyze and describe the road map policy for bureaucratic reform at the Regional Secretariat of Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province and identify and analyze the inhibiting factors. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques in this research used in-depth interviews, observation and documentation. Then the existing data, both primary and secondary, were analyzed using the Spiral Model data analysis technique as proposed by John W. Creswell.
The research results show that; 1) The road map policy for bureaucratic reform at the Regional Secretariat of Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province is still not running effectively and has not been completed in several areas of change analyzed. Although there are several areas of change that have shown relatively good progress, there are still several aspects that need to be implemented. has not been effective & reached the expected optimal level. In the institutional arrangement dimension, the simplification of the organizational structure has gone quite well, as has the adjustment of work systems. However, in the management management dimension, obstacles are still found in simplifying work mechanisms and structuring work procedures that are not yet effective. Furthermore, in the dimensions of human resource/apparatus management, ASN performance management and implementation of ASN core values are still not optimal. Meanwhile, in the accountability dimension, the implementation of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) is relatively good but not yet at the optimal level, as well as performance reporting which has not yet reached the optimal level. In the public service dimension, the aspect of compliance with public service standards is still not effective, and public service efforts are still at the stage of meeting minimum standards, and have not been directed at excellent service, even though the results of the survey of public satisfaction based on service have experienced an increase in value.

Based on the results of the analysis, several factors were identified that hampered the bureaucratic reform road map policy at the Regional Secretariat of Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province. These factors include limited understanding of the apparatus regarding the road map for bureaucratic reform, lack of relevance of the road map to organizational needs, weak integration of bureaucratic reform programs in planning and budgeting, low stakeholder commitment, as well as rigidity in bureaucratic governance that is less flexible and weak. collaboration and coordination with stakeholders, as well as changes in policies and regulations regarding bureaucratic reform which have not been fully accommodated, synchronized and internalized with regional work plans and strategic plans of regional apparatus organizations, including the Regional Secretariat of Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province.

The recommended recommendation is to identify and focus on three to five fundamental change programs that have the greatest impact on governance and public services in the Konawe Regency Regional Government Bureaucracy. Then allocate adequate resources (Budget) and workforce to ensure the priority program runs well. Next, immediately revise the existing bureaucratic reform road map to link programs to the development targets in the RPJMD or Strategic Plan. As well as ensuring the new road map includes concrete steps and a realistic timeline for achieving each target. Create an online platform or mobile application to collect ratings and reviews directly from the public regarding public services in the Konawe Regency Regional Government, use this data regularly to identify areas that need improvement and for monthly evaluation reports. And then, conduct intensive training regarding the values of AKHLAK (Service Oriented Accountable Competent Harmonious Loyal Adaptive Collaborative) and work ethics for all employees. As well as implementing a monitoring system and complaint mechanism that is easy to access and use by employees and the public.

Keywords: Bureaucratic Reform, Road Map Policy, Regional Government



Ketersediaan
2024241TES 351,59 MEL k 2024 K1Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
TES 351,59 MEL k 2024 K1
Penerbit
Malang : Program Magister Adminstrasi Publik Fakultas Ilmu Administasi Universitas Brawijaya.,
Deskripsi Fisik
xix, 293 Halaman ; Ilus : 29,5 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
351,59
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Pemerintah Daerah
Regional Government
Tesis / Thesis
Reformasi Birokrasi, Kebijakan Road Map
Bureaucratic Reform, Road Map Policy
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar