Texts
PUBLIC VALUE DALAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA Studi Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Jambi
RINGKASAN
Fadhilah Salsabilla Armand, Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Public Value Dalam
Pelayanan Keluarga Berencana (Studi Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi). Komisi Pembimbing: Dr. Endah Setyowati, S.Sos., M.Si (Ketua), Dr. Sarwono, M.Si (Anggota).
Salah satu bidang pelayanan publik yang memiliki peranan penting adalah pelayanan Keluarga Berencana. Pemerintah Kota Jambi menunjuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai upaya pengendalian penduduk dan pelaksanaan program keluarga berencana di Kota Jambi. Pengelolaan pelayanan KB memiliki implikasi besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan penduduk di Kota Jambi. Namun, Kota Jambi mengalami permasalahan yaitu angka kebutuhan ber-KB (unmet need) yang masih tinggi dan tidak mencapai target, cakupan peserta KB modern aktif (mCPR) yang terus menurun dari tahun 2018-2022, angka peserta KB MKJP aktif yang tidak mencapai target. Hal ini mengindikasikan kurangnya atau tidak terciptanya public value dalam pemberian layanan KB kepada masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan mendeskripsikan, menganalisis dan menjelaskan public value dalam pelayanan KB, faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan KB serta dampak dalam pelayanan KB di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Jambi
Untuk menjawab bagaimana public value di DPPKB Kota Jambi, peneliti menggunakan teori public value menurut Moore (2013) dan Greg & Partson (2006) yang terdiri dari beberapa dimensi yaitu legitimacy and support, operational capacity, substantial value, keadilan dan kesetaraan serta kesinambungan jangka panjang. Peneliti juga mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelayanan KB serta melihat dampak dalam pelayanan KB di DPPKB Kota Jambi. Untuk mengidentifikasi dampak pada pelayanan KB, peneliti menggunakan teori Rossi dan Freeman dalam Parson (2008:604) dengan komparasi situasi dan kondisi sebelum dan setelah adanya pelayanan KB, pendekatan kualitatif dan judgemental sebagai evaluasi tingkat kesuksesan pelayanan KB, serta komparasi realita dengan tujuan dan sasaran pelayanan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Data dianalisis sesuai dengan teori Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 12-14) yang dikenal dengan model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan Keluarga Berencana di DPPKB Kota Jambi tidak terlaksana dengan baik karena dalam pelaksanaannya tidak terciptanya nilai publik atau public value secara optimal karena terdapat dua dimensi yang tidak terpenuhi yaitu dimensi substantial value dan dimensi kesinambungan jangka panjang. Berdasarkan dimensi legitimasi dan dukungan, sudah terpenuhi dengan baik karena dikuatkan dengan dasar hukum pasal 78
x
UUD RI No. 36 Tahun 2009 tantang SOP dan pelaksanaan program KB serta mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Jambi. Berdasarkan dimensi kapasitas organisasi, sudah terpenuhi dengan baik karena memiliki kader-kader disetiap Kelurahan dan tenaga kesehatan untuk melaksanakan pelayanan KB di Klinik Angso Duo DPPKB Kota Jambi. Serta inovasi layanan berupa aplikasi SIDAKA (Sistem Informasi Pendaftaran dan Konsultasi KB), AJAK (Antar Jemput Alat Kontrasepsi) dan MUYAN (Mobil Unit Pelayanan KB). Berdasarkan dimensi substantial value, tidak terpenuhi dengan baik karena masyarakat menganggap bahwa DPPKB Kota Jambi tidak mampu mewujudkan substansi nilai sosial-budaya, tidak pernah ada sosialisasi khusus dalam penyebarluasan informasi program dan inovasi layanan KB oleh pihak pegawai DPPKB langsung. Berdasarkan dimensi keadilan dan kesetaraan, sudah terpenuhi dengan baik karena DPPKB Kota Jambi menunjuk kader KB untuk setiap kelurahan dan digaji setiap bulannya, mendirikan klinik Angso Duo dengan tarif 100% gratis untuk pelayanan KB. Berdasarkan dimensi kesinambungan jangka panjang, tidak terpenuhi dengan baik karena tidak tercapainya target pengguna KB aktif MKJP, angka unmet need KB yang tinggi, serta kurangnya sosialisasi secara masif inovasi-inovasi yang diciptakan DPPKB Kota Jambi
Adapun faktor pendukung dalam pelayanan KB di DPPKB Kota Jambi adalah pertama, adanya dukungan pemerintah, kedua ketersediaan Dokter, Perawat dan Bidan di DPPKB Kota Jambi, ketiga adanya sarana dan pra-sarana berupa Klinik Angso Duo, Mobil KB, peralatan kesehatan penunjang Program KB, keempat adanya teknologi yang inovatif misalnya SIDAKA KB (Aplikasi/web gratis), AJAK KB (Antar Jemput Alat Kontrasepsi), dan Mobil KB Keliling. Adapun faktor penghambat dalam pelayanan KB di DPPKB Kota Jambi adalah pertama masyarakat berupa stigma dan persepsi negatif terhadap KB, kurangnya kesadaran dan pendidikan dalam ber-KB, serta rendahnya partisipasi ber-KB di Kota Jambi), kedua keterbatasan Kader KB yang hanya terdiri dari 1-2 orang tiap Kelurahan di Kota Jambi, ketiga faktor budaya dan agama dimana individu/ komunitas tertentu memiliki kepercayaan agama dan budaya yang tidak sejalan dengan konsep KB/ agama mengharamkan KB.
Masih terdapat dampak yang tidak diharapkan dalam pelayanan Keluarga Berencana (KB) di DPPKB Kota Jambi seperti tingkat kesuksesan pelayanan KB yang diukur melalui angka unmet need KB masih tinggi dan tidak mencapai sasaran, angka mCPR yang mengalami penurunan setiap tahun, serta realisasi MKJP yang tidak mencapai target sehingga DPPKB kurang optimal dalam menghasilkan efek yang diharapkan terutama kepada masyarakat.
Berdasarkan temuan permasalahan dalam pelayanan KB di DPPKB Kota Jambi, peneliti memberikan rekomendasi dan saran berupa edukasi KB melalui kolaborasi dengan Tokoh-tokoh Agama dan Adat, pelatihan dan sosialisasi pemahaman peran Kader KB, penambahan jumlah Kader KB disetiap Kelurahan dan menaikkan Gaji/ Upah Kader KB serta meningkatkan kesertaan KB pria.
Kata Kunci: Pelayanan Publik, Public Value, Keluarga Berencana
SUMMARY
Fadhilah Salsabilla Armand, Master of Public Administration Program, Faculty of Administrative Sciences, Universitas Brawijaya Malang, Public Value in Family Planning Services (Study at the Jambi City Population Control and Family Planning Office). Supervisory Commission: Dr. Endah Setyowati, S.Sos., M.Si (Chair), Dr. Sarwono, M.Si (Member).
One area of public service that has an important role is family planning services. The Jambi City Government appointed the Population Control and Family Planning Service as an effort to control the population and implement family planning programs in Jambi City. Management of family planning services has major implications for the development and population growth in Jambi City. However, Jambi City is experiencing problems, namely the number of unmet needs for family planning (unmet need) which is still high and has not reached the target, the coverage of active modern family planning (mCPR) participants which continues to decline from 2018-2022, the number of active MKJP family planning participants who have not reached the target . This indicates a lack or non-creation of public value in providing family planning services to the community. Based on these problems, this research will describe, analyze the public value in family planning services, supporting and inhibiting factors in family planning services and the impact of family planning services in the Jambi City DPPKB.
To answer what public value is in the Jambi City DPPKB, researchers use public value theory according to Moore (2013) and Greg & Partson (2006) which consists of several dimensions, namely legitimacy and support, operational capacity, substantial value, justice and equality and long-term sustainability. . Researchers also identified supporting and inhibiting factors in family planning services and looked at the impact on family planning services in the Jambi City DPPKB. To identify the impact on family planning services, researchers used Rossi and Freeman's theory in Parson (2008: 604) by comparing situations and conditions before and after the existence of family planning services, qualitative and judgmental approaches to evaluate the level of success of family planning services, as well as comparing reality with goals and objectives. service.
This research uses a qualitative method with a case study type. Research data was collected by means of interviews, documentation and observation. The data was analyzed in accordance with the theory of Miles, Huberman, and Saldana (2014: 12-14) which is known as an interactive model consisting of data collection, data presentation, data condensation and drawing conclusions.
The results of the research show that family planning services in the Jambi City DPPKB are not implemented well because in their implementation optimal public value is not created because there are two dimensions that are not fulfilled, namely the substantial value dimension and the long-term sustainability dimension. Based on the dimensions of legitimacy and support, it has been fulfilled well because it is strengthened by the legal basis of Article 78 of the Republic of Indonesia Constitution No. 36 of 2009 challenges SOPs and implementation of
xii
family planning programs and receives support from the Jambi City Government. Based on the dimension of organizational capacity, it has been fulfilled well because it has cadres in each sub-district and health workers to carry out family planning services at the Angso Duo DPPKB Clinic in Jambi City. As well as service innovations in the form of the SIDAKA (KB Registration and Consultation Information System), AJAK (Contraceptive Equipment Pick-up and Delivery) and MUYAN (KB Service Unit Mobile) applications. Based on the substantial value dimension, it was not fulfilled properly because the community thought that the Jambi City DPPKB was unable to realize substantial socio-cultural values, there had never been any special outreach in disseminating information on family planning programs and innovations by direct DPPKB employees. Based on the dimensions of justice and equality, it has been fulfilled well because the Jambi City DPPKB appointed family planning cadres for each sub-district and were paid monthly salaries, established the Angso Duo clinic with a 100% free rate for family planning services. Based on the long-term sustainability dimension, it was not met properly due to the MKJP's target of active family planning users not being achieved.
The supporting factors in family planning services at the Jambi City DPPKB are firstly, government support, secondly the availability of doctors, nurses and midwives at the Jambi City DPPKB, thirdly, the existence of facilities and infrastructure in the form of the Angso Duo Clinic, family planning cars, health equipment to support the family planning program, fourthly, there is innovative technology, for example SIDAKA KB (free application/web), AJAK KB (Contraceptive Equipment Pick-up and Delivery), and Mobile KB Car. The inhibiting factors in family planning services at the Jambi City DPPKB are firstly the community in the form of stigma and negative perceptions towards family planning, lack of awareness and education in family planning, as well as low participation in family planning in Jambi City), secondly the limitations of family planning cadres which only consist of 1 -2 people per sub-district in Jambi City, the third is cultural and religious factors.
There are still unexpected impacts in Family Planning (KB) services in the Jambi City DPPKB, such as the level of success of family planning services as measured by the unmet need for family planning is still high and has not reached the target, the mCPR number has decreased every year, and the realization of MKJP has not reached targets so that the DPPKB is less than optimal in producing the expected effects, especially for the community.
Based on the findings of problems in family planning services in the Jambi City DPPKB, researchers provide recommendations and suggestions in the form of family planning education through collaboration with religious and traditional leaders, training and outreach on understanding the role of family planning cadres, increasing the number of family planning cadres in each sub-district and increasing salaries/wages of family planning cadres and increasing male family planning participation.
Keywords: Public Service, Public Value, Family Planning
2024235 | TES 363,96 ARM p 2024 K1 | Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain