Image of IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DALAM PEMERATAAN PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 1 MANYAR KABUPATEN GRESIK

Texts

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DALAM PEMERATAAN PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 1 MANYAR KABUPATEN GRESIK

RINGKASAN

Novi Sri Lestari, NIM 226030100111020 Program Magister Ilmu Administrasi Publik Kekhususan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2023. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dalam Pemerataan Pendidikan Di SMA Negeri 1 Manyar Kabupaten Gresik. Komisi Pembimbing, Ketua : Dr. Imam Hanafi, M.Si., Ms. Anggota : Dr. Mardiyono, M.PA.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 15 tahun 2022 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat yang bertujuan untuk menhilangkan pandangan masyarakat kepada sekolah favorite. Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Gresik tidak merata. Data menujukan jumlah SMA Negeri di Kabupaten Gresik hanya terdapat 12 SMA Negeri. Walaupun sistem zonasi sudah diterapkan di sekolah ini, tetapi minat masyarakat masih tinggi. Pada PPDB tahun akademik 2019/2020 sistem zonasi di SMA Negeri 1 Manyar mendapat total 1.248 pendaftar, sedangkan total daya tampung hanya 282. Pendaftar yang diterima melalui sistem zonasi mempunyai jarak rumah terdekat hanya 38 meter dengan jarak yang terjauh hanya 839 meter. Pemalsuan berkas berupa penggunaan foto atau dokumen palsu yang menujukan lokasi rumah peserta didik berada di zona yang diinginkan, padahal sebenarnya tidak demikian. Hal ini dapat mencakup penggunaan foto-foto palsu seperti KK atau surat domisili yang digunakan sebagai syarat pendaftaran. Pemalsuan juga dapat dilakukan dengan mengubah atau memanipulasi data koordinat geografis rumah dalam sistem atau aplikasi yang digunakan untuk menentukan zonasi. Beberapa pihak mungkin dengan sengaja mengubah informasi lokasi rumah agar terlihat berada di zona yang diinginkan.
Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMA Negeri 1 Manyar di Kabupaten Gresik serta faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMA Negeri 1 Manyar Di Kabupaten Gresik.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMA Negeri 1 Manyar di Kabupaten Gresik. Dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang dikemukakan oleh George S. Edwards III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Manyar sudah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa keluhan dari wali peserta didik. Komunikasi Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Manyar dilakukan dilakukan melaluis sosialisasi dan pelatihan. Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik memanggil kepala sekolah sma untuk sosialisasi tentang kebijakan PPDB. Sumber daya manusi secara kualitas sudah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan tentang IT karena sebagia menjadi pendidik mata pelajaran TIK. Sumber daya anggaran berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sumber daya wewenang, panitia melaksanakan PPDB sesuai dengan juknis Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Sumber daya fasilitas sudah baik. Operator sekolah diberikan ruang khusus dan setiap operator disediakan komputer all in one selama PPDB berlangsung. SMA Negeri 1 Manyar sangat mendukung kebijakan sistem zonasi dalam PPDB karen kebijakan ini bisa mengakomodir masyarakat sekitar untu bisa bersekolah di SMA Negeri 1 Manyar. Struktur birokasi ialah dibentuk panitia khusus selama PPDB berlangsung. Panitia mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Penghambat selama kebijkaan ini berlangsung yakni adanya wali peserta didik yang menitipkan anaknya di KK teman atau kerabat yang rumahnya dekat dengan sekolah. Selain itu adanya kesalahan titik koordinat rumah yang diunggah oleh calon peserta didik sehingga operator sekolah harus membenarkan titik tersebut. Meskipun sosialisasi sudah dilakukan, masih ada calon peserta didik yang kurang memahami mengenai jalur zonasi pada PPDB. Faktor pendukung adanya bandwith internet dengan 1:1 dan komputer all in one. Saran terhadap hambatan adanya titip KK, sekolah bisa melakukan survei ke rumah calon peserta didik yang tanggal terbit KKnya masih 1-2 tahun. Untuk kesalahan titik koordinat, sekolah bisa memberikan video tutorial singkat cara menempatkan titik koordinat rumah. Kurangnya SMA Negeri, Dinas pendidikan perlu menambah SMA-SMA Negeri.

Kata Kunci : Zonasi, isi kebijakan, implementasi, PPDB, Kabupaten Gresik
 
SUMMARY

Novi Sri Lestari, NIM 226030100111020 Master of Public Administration Program Specialization in Public Policy, Faculty of Administrative Sciences, Universitas Brawijaya, 2023. Implementation of the Zoning System Policy in the Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) in the Context of Equality of Education at Sma Negeri 1 Manyar, Gresik Regency. Advisory Committee, Chairman: Dr. Imam Hanafi, M.Si., Ms. Member: Dr. Mardiyono, M. Pub. Ad.
Governor’s regulation Nomor 15 of 2021 concerning the admission of new students to kindergartens, elementary schools, junior high schools, senior high schools, vocational high schools, or other equivalent forms which aims to eliminate the public's view of favorite schools. The number of senior high schools (SMA) in Gresik Regency is uneven. The data shows that there are only 12 public high schools in Gresik Regency. Although the zoning system has been implemented in this school, community interest is still high. In the 2019/2020 academic year PPDB, the zoning system at SMA Negeri 1 Manyar received a total of 1,248 applicants, while the total capacity was only 282. Applicants accepted through the zoning system have the closest home distance of only 38 meters with the farthest distance of only 839 meters. File falsification is the use of fake photos or documents that show the location of the learner's home is in the desired zone, when in fact it is not. This can include the use of fake photographs such as KK or domicile letter used as a condition of enrollment. Falsification can also be done by changing or manipulating the geographic coordinate data of the house in the system or application used to determine zoning. Some parties may deliberately change the location information of the house to make it appear to be in the desired zone.
The purpose of this research is to describe and analyze the implementation of the zoning system policy in the admission of new students (PPDB) at SMA Negeri 1 Manyar in Gresik Regency as well as the supporting factors and inhibiting factors that influence the implementation of the zoning system policy in the admission of new students (PPDB) at SMA Negeri 1 Manyar in Gresik Regency.
The results showed that the implementation of the zoning system policy in PPDB at SMA Negeri 1 Manyar has gone well even though there are several complaints from the guardians of students. Communication The implementation of the zoning system policy in PPDB at SMA Negeri 1 Manyar is carried out through socialization and training. The Gresik Regency Education Office branch calls the high school principal for socialization of the PPDB policy. Human resources in quality are in accordance with the expertise and needs about IT because they are educators of ICT subjects. Budget resources come from the School Operational Assistance (BOS). Source of authority, the committee implements PPDB in accordance with the technical guidelines of Permendikbud Number 1 of 2021 concerning PPDB in kindergarten, elementary school, junior high school, high school and vocational school. Facility resources are good. School operators are given a special room and each operator is provided with an all in one komputer during PPDB. SMA Negeri 1 Manyar strongly supports the zoning system policy in PPDB because this policy can accommodate the surrounding community to attend SMA Negeri 1 Manyar. The bureaucratic structure is that a special committee is formed during PPDB. The committee has their respective duties and responsibilities. The obstacle during this policy is that there are guardians of students who leave their children in the KK of friends or relatives whose houses are close to the school. In addition, there is an error in the home coordinates uploaded by prospective students so that the school operator must correct the point. Although socialization has been carried out, there are still prospective students who do not understand the zoning pathway in PPDB. Supporting factors are internet bandwidth with 1:1 and all in one komputers. SMA Negeri 1 Manyar strongly supports the zoning system policy in PPDB because this policy can accommodate the surrounding community to be able to attend SMA Negeri 1 Manyar. The bureaucratic structure is that a special committee is formed during PPDB. The committee has their respective duties and responsibilities. The obstacle during this policy is that there are guardians of students who leave their children in the KK of friends or relatives whose houses are close to the school. In addition, there is an error in the home coordinates uploaded by candidates so that the school operator must correct the point. Although socialization has been carried out, there are still prospective students who do not understand the zoning pathway in PPDB. Supporting factors are internet bandwidth with 1:1 and an all in one komputer. Suggestions for the obstacle of leaving KK, schools can do a survey to the homes of prospective students whose KK issuance date is still 1-2 years. For coordinate point errors, schools can provide short video tutorials on how to place home coordinate points. Lack of public high schools, the education office needs to add more public high schools.

Keywords: Zoning, policy content, implementation, PPDB, Gresik.

Ketersediaan
2024233TES 371,27 LES i 2024 K1Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
TES 371,27 LES i 2024 K1
Penerbit
Malang : Program Magister Adminstrasi Publik Fakultas Ilmu Administasi Universitas Brawijaya.,
Deskripsi Fisik
xix, 187 Halaman ; Ilus : 29,5 Cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
371,27
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
THESIS
TESIS
Implementation
Implementasi
zonasi
isi kebijakan
PPDB
Kabupaten Gresik
Zoning
policy content
Gresik
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar