Implementasi Kebijakan Analisis Jabatan Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 : Studi Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Texts

Implementasi Kebijakan Analisis Jabatan Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 : Studi Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan

Rizky Amelya, Ade Lyta - Nama Orang;

RINGKASAN
Dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggeliatkan
penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur khususnya penataan
Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan daya guna, hasil guna, transaparansi
dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan menyusun informasi
dasar melalui kegiatan analisis jabatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Kebijakan
pemerintah pusat ini telah di transmisikan oleh pemerintah daerah khususnya pada
Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan sebagai situs penelitian.
Namun dalam implementasinya, terdapat beberapa permasalahan yang
muncul termasuk diantaranya terkait dengan rendahnya pemahaman target group,
dan unsur pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Adapun teori yang
digunakan dalam pendekatan terhadap masalah penelitian adalah Teori Varn
Meter dan Van Horn. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif
pendekatan deskriptif.
Penelitian ini menemukan beberapa fator yang paling berpengaruh dalam
implementasi kebijakan analisis jabatan yaitu ukuran-ukuran dasar (standar)
kebijakan masih bersifat umum dan tidak dijelaskan secara mendetail sehingga
belum spesifik mnegatur teknis pelaksanaan yang dapat diukur secara jelas.
Faktor koordinasi dan komunikasi antara organisasi pelaksana kebijakan, sumber
daya kebijakan, tingkat pemahaman pelaksana kebijakan, karakteristik badan
pelaksana serta kondisi ekonomi social dan politik pelaksana kebijakan menjadi
factor utama dalam implementasi kebijakan analisis jabatan sementara komitmen
pelaksana kebijakan masih bisa di akomodir dengan baik oleh pelaksana
kebijakan.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penataan Kepegawaian, Analisis Jabatan
SUMMARY
In supporting the realization of good governance, the Ministry of
Administrative Reform and Bureaucratic Reform intensifies the structuring of the
apparatus human resource management system, especially the structuring of the
State Civil Apparatus to improve the effectiveness, results, transparency and
accountability of government administration, by compiling basic information
through position analysis activities listed in the Minister of Administrative Reform
and Bureaucratic Reform Regulation Number 1 of 2020 concerning Guidelines for
Position Analysis and Workload Analysis. This central government policy has been
transmitted by the local government, especially at the Pasuruan City Regional
Staffing Agency as a research site.
However, in its implementation, there are several problems that arise,
including those related to the low understanding of the target group, and the
implementing elements in implementing the policy. The theory used in approaching
the research problem is Varn Meter and Van Horn Theory. The research method
used is a qualitative method with a descriptive approach.
This study found some of the most influential factors in the implementation of
position analysis policies, namely the basic measures (standards) of the policy are
still general in nature and are not explained in detail so that they have not
specifically regulated the technical implementation that can be measured clearly.
Coordination and communication factors between policy implementing
organizations, policy resources, the level of understanding of policy implementers,
the characteristics of the implementing agency as well as the economic social and
political conditions of policy implementers are the main factors in the
implementation of position analysis policies while the commitment of policy
implementers can still be well accommodated by policy implementers.
Key Word : Policy Implementation, Staffing Arrangement, Job Analysis

Ketersediaan

202436 TES 352 RIZ i 2024 K1 Fadel Muhammad Resource Center (ilmu sosial) Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: TES 352 RIZ i 2024 K1
Penerbit: Malang : Program Magister Ilmu Administrasi Publik., 2024
Deskripsi Fisik: vi, 233 Halaman; ILUS: 29,5 cm.
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 352
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: THESIS
TESIS
implementasi kebijakan
Policy Implementation
analisis jabatan
Penataan Kepegawaian
Staffing Arrangement
Job Analysis
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Ade Lyta Rizky Amelya

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar