Analisis Kebijakan Percepatan Investasi Pada Kawasan Terdampak Bencana Lumpur Sidoarjo: Studi tentang Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Percepatan Investasi Pada Kawasan Terdampak Lumpur Sidoarjo

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Texts

Analisis Kebijakan Percepatan Investasi Pada Kawasan Terdampak Bencana Lumpur Sidoarjo: Studi tentang Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Percepatan Investasi Pada Kawasan Terdampak Lumpur Sidoarjo

Ayuningsih, Putri Benida - Nama Orang;

Putri Benida Ayuningsih, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, Analisis Kebijakan Percepatan Investasi pada Kawasan Terdampak Bencana Lumpur Sidoarjo (Studi Tentang Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Percepatan Investasi Pada Kawasan Terdampak Lumpur Sidoarjo). Komisi Pembimbing: Ketua: Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS., Anggota Dr. Tjahjanulin Domai, MS.

Latar belakang penelitian ini adalah karena Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Percepatan Investasi Pada Kawasan Terdampak Lumpur Sidoarjo meskipun telah diimplementasikan, Kecamatan Porong sebagai salah satu kecamatan yang berada di dalam zona tipologi yang terkena dampak lumpur panas Lapindo, masih harus berupaya memulihkan kondisi perekonomiannya dikarenakan kondisi perekonomian Kecamatan Porong di antara kecamatan lain dalam zona yang sama memiliki kondisi yang kurang baik. Terdapat beberapa masalah dalam proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimanakah Formulasi Kebijakan Percepatan Investasi pada Kawasan Terdampak Bencana Lumpur Sidoarjo (Studi Tentang Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Percepatan Investasi Pada Kawasan Terdampak Lumpur Sidoarjo)?; Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Percepatan Investasi pada Kawasan Terdampak Bencana Lumpur Sidoarjo (Studi Tentang Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Percepatan Investasi Pada Kawasan Terdampak Lumpur Sidoarjo)?; Bagaimanakah Evaluasi Kebijakan Percepatan Investasi pada Kawasan Terdampak Bencana Lumpur Sidoarjo (Studi Tentang Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Percepatan Investasi Pada Kawasan Terdampak Lumpur Sidoarjo)?. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui, mendeskiripsikan dan menganalisis Formulasi Kebijakan Percepatan Investasi pada Kawasan Terdampak Bencana Lumpur Sidoarjo (Studi Tentang Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Percepatan Investasi Pada Kawasan Terdampak Lumpur Sidoarjo); Untuk mengetahui, mendeskiripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Percepatan Investasi pada Kawasan Terdampak Bencana Lumpur Sidoarjo (Studi Tentang Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Percepatan Investasi Pada Kawasan Terdampak Lumpur Sidoarjo); Untuk mengetahui, mendeskiripsikan dan menganalisis Evaluasi Kebijakan Percepatan Investasi pada Kawasan Terdampak Bencana Lumpur Sidoarjo (Studi Tentang Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Percepatan Investasi Pada Kawasan Terdampak Lumpur Sidoarjo).
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan studi dokumen.
Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa, Formulasi Kebijakan (Cochran and Malone, 1999) terkait dengan formulasi kebijakan adalah tidak terdapat alternatif kebijakan yang menjadi pertimbangan dalam proses formulasi kebijakan sehingga pertimbangan biaya dan manfaat hanya berfokus pada 1 alternatif kebijakan saja dan tidak ada alternatif spesifik untuk Kecamatan Porong. Berdasarkan empat tahapan formulasi kebijakan menurut (Winarno, 2014) yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dan penetapan kebijakan, dalam kaitannya dengan perumusan masalah DPMPTSP selaku leading sector tidak melibatkan investor dan pengusaha sebagai kelompok sasaran dari kebijakan yang disusun, selain itu, tidak adanya alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dalam proses formulasi kebijakan. Implementasi Kebijakan menurut Ripley dan Franklin (1982) menunjukkan bahwa antar kebijakan satu dengan kebijakan lain tidak selaras dan tumpang tindih, perkembangan teknologi informasi dan sumber daya manusia yang terhambat oleh anggaran serta program-program pemerintah serta janji politik yang dianggap belum tuntas dan tidak terintegrasi dengan perencanaan di Kecamatan Porong. Sedangkan, implementasi kebijakan berdasarkan teori penelitian dengan dua variabel penting yang dapat mempengaruhi proses implementasi yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi (Grindle, 1980: 11), dalam kaitannya dengan Jangkauan Perubahan yang diharapkan masih banyak terkendala dengan belum adanya sosialisasi kepada para investor dan pengusaha untuk menghilangkan stigma negatif terhadap Lumpur Lapindo Sidoarjo yang menimbulkan ketakutan para investor untuk menanamkan modalnya di Kawasan terdampak lumpur Lapindo Sidoarjo serta ketakutan para pengusaha untuk mendirikan industri di Kawasan Terdampak Lumpur Lapindo Sidoarjo. Terkait dengan program implementator. seringkali terjadi perubahan sumber daya manusia yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut akibat sistem mutasi yang ada di pemerintah daerah, dengan transfer knowledge yang belum maksimal antara SDM lama dengan SDM baru. Selain itu, kebijakan tidak terintegrasi dengan program, kegiatan, sub kegiatan Kecamatan Porong. Analisis evaluasi kebijakan dengan evaluasi ex-ante, on-going, post-ante dari Wollmann (2003) serta kriteria evaluasi kebijakan yang terdiri atas efektifitas (effectiveness), Efisiensi (efficiency), Kecukupan (adequacy), Perataan (equity), Responsivitas (responsiveness) dan Ketepatan (appropriateness) (Dunn, 2003), dalam kaitannya dengan tidak adanya alat ukur/indikator yang tertuang dengan jelas dan baku yang menjadi patokan dari ukuran keberhasilan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Percepatan Investasi Pada Kawasan Terdampak Lumpur Sidoarjo tersebut. Hubungan Kebijakan Politik (Mayntz 1982), terkait dengan penerapan masalah kebijakan ini termasuk universal, efek kebijakan adalah kolektif, prediktibilitas jelas, serta Batasan kebijakan yang bergeser.
Saran untuk tahap implementasi kebijakan adalah perhitungan biaya, perkiraan dampak dan manfaat, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alternatif kebijakan, penyusunan Naskah Akademik, serta melibatkan masyarakat atau investor dan pengusaha selaku kelompok sasaran kebijakan dalam proses formulasi kebijakan. Saran untuk tahap implementasi kebijakan adalah menyusun perencanaan jangka Panjang, jangka menengah serta jangka pendek dengan mengacu kepada penjenjangan kinerja, pohon kinerja, proses bisnis yang terintegrasi dengan SOP, logical framework/ kerangka berpikir (contoh pada lampiran), crosscutting (gambaran aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan), menyusun indikator sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan yang Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound, dan Continuous Improvement (SMART-C) serta memiliki Definisi Operasional serta cara mengukur indikator kinerja yang jelas, anggaran yang mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, penentuan target kinerja yang logis dan menantang, rencana aksi (bulanan/triwulan) yang berjalan dinamis karena capaian kinerjanya selalu dipantau, dimana seluruhnya selaras dan saling terintegrasi, melakukan penyederhanaan birokrasi untuk struktur organsiasi yang agile sehingga kebijakan-kebijakan serta janji politik yang tertuang dalam program, kegiatan hingga sub kegiatan pemerintah daerah dapat terimplementasikan dengan baik, serta pembuatan website atau aplikasi terintegrasi khusus untuk Kecamatan Porong. Saran untuk tahap evaluasi adalah pelaksaan evaluasi sesuai standar, dilaksanakan oleh SDM yang memadai, dilaksanakan pada seluruh unit, dilaksanakan menggunakan teknologi yang terintegrasi (metadata) antara perencanaan yang telah disusun, realisasi yang telah dicapai sehingga dapat diidentifikasi capaian kinerjanya beserta faktor pendorong dan faktor penghambatnya untuk menyusun solusi serta strategi ke depannya, serta menyediakan wadah dalam bentuk website atau aplikasi terintegrasi yang memudahkan masayarkat untuk memberikan evaluasi serta masukan.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Formulasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi Kebijakan, Lumpur Lapindo Sidoarjo.

Putri Benida Ayuningsih, Postgraduate Program, Brawijaya University Malang, Analysis of Investment Acceleration Policy in Areas Affected by the Sidoarjo Mud Disaster (Study of Sidoarjo Regent's Regulation Number 52 of 2020 concerning the Implementation of Accelerating Investment in Areas Affected by the Sidoarjo Mudflow). Advisory Commission: Chairman: Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS., Member Dr. Tjahjanulin Domai, MS.

The background of this research is because of Sidoarjo Regent Regulation Number 52 of 2020 concerning Amendments to Regent Regulation Number 59 of 2019 concerning Implementation of Accelerated Investment in Areas Affected by the Sidoarjo Mudflow even though it has been implemented, Porong Subdistrict as one of the sub-districts located in the typological zone affected Lapindo hot mud, still has to try to recover its economic conditions because the economic conditions of Porong Sub-District, among other sub-districts in the same zone, are in unfavorable conditions. There are several problems in the process of policy formulation, implementation and evaluation.
The formulation of the problem in this research: How is the Policy Formulation for the Acceleration of Investment in Areas Affected by the Sidoarjo Mud Disaster (Study of Sidoarjo Regent Regulation Number 52 of 2020 concerning the Implementation of Accelerated Investment in Areas Affected by the Sidoarjo Mudflow)?; How is the Implementation of the Investment Acceleration Policy in Areas Affected by the Sidoarjo Mud Disaster (Study of Sidoarjo Regent's Regulation Number 52 of 2020 concerning the Implementation of Accelerating Investment in Areas Affected by the Sidoarjo Mudflow)?; What is the Evaluation of the Investment Acceleration Policy in Areas Affected by the Sidoarjo Mud Disaster (Study of Sidoarjo Regent Regulation Number 52 of 2020 concerning the Implementation of Accelerating Investment in Areas Affected by the Sidoarjo Mudflow)? The purposes of this research are: To find out, describe and analyze the Policy Formulation for the Acceleration of Investment in Areas Affected by the Sidoarjo Mud Disaster (Study of Sidoarjo Regent Regulation Number 52 of 2020 concerning Implementation of Accelerated Investment in Areas Affected by the Sidoarjo Mudflow); To find out, describe and analyze the Implementation of Investment Acceleration Policies in Areas Affected by the Sidoarjo Mud Disaster (Study of Sidoarjo Regent Regulation Number 52 of 2020 concerning Implementation of Accelerated Investment in Areas Affected by the Sidoarjo Mudflow); To find out, describe and analyze the Policy Evaluation for the Acceleration of Investment in Areas Affected by the Sidoarjo Mud Disaster (Study of Sidoarjo Regent Regulation Number 52 of 2020 concerning the Implementation of Accelerated Investment in Areas Affected by the Sidoarjo Mudflow).
The research method used is descriptive research with a qualitative approach. With data collection techniques from interviews, observation, and document studies.
The findings in the field show that Policy Formulation (Cochran and Malone, 1999) related to policy formulation is that there are no alternative policies that are considered in the policy formulation process so that cost and benefit considerations only focus on 1 alternative policy and there is no specific alternative for Porong District. Based on the four stages of policy formulation according to (Winarno, 2014), namely problem formulation, policy agenda, selection of alternative policies to solve problems and policy determination, in relation to problem formulation DPMPTSP as the leading sector does not involve investors and entrepreneurs as the target group of the compiled policies, besides that, there are no alternative policies to solve problems in the process of policy formulation. Policy implementation according to Ripley and Franklin (1982) shows that one policy with another is not aligned and overlaps, developments in information technology and human resources are hampered by budgets and government programs and political promises that are considered incomplete and not integrated with planning in Porong District. Meanwhile, policy implementation is based on research theory with two important variables that can affect the implementation process, namely the content of the policy and the implementation environment (Grindle, 1980: 11), in relation to the Expected Range of Changes, there are still many obstacles with no socialization to investors and entrepreneurs to eliminating the negative stigma against the Lapindo Sidoarjo Mudflow which has created fear of investors to invest in the Lapindo Sidoarjo Mud Affected Area and the fear of entrepreneurs to set up industries in the Sidoarjo Lapindo Mud Affected Area. Associated with the implementer program. there is often a change in the human resources responsible for the implementation of these policies due to the mutation system that exists in the local government, with transfer of knowledge that has not been maximized between the old HR and the new HR. In addition, the policy is not integrated with programs, activities, sub-activities of Porong District. Policy evaluation analysis with ex-ante, on-going, post-ante evaluations from Wollmann (2003) as well as policy evaluation criteria consisting of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness ( responsiveness) and appropriateness (Dunn, 2003), in relation to the absence of clear and standard measuring instruments/indicators that serve as a benchmark for measuring the success of Sidoarjo Regent Regulation Number 52 of 2020 concerning Implementation of Accelerated Investment in Areas Affected by the Sidoarjo Mudflow the. Political Policy Relations (Mayntz 1982), related to the application of this policy problem including universal, policy effects are collective, predictability is clear, and policy boundaries are shifting.
Suggestions for the policy implementation stage are cost calculations, impact and benefit estimates, advantages and disadvantages of each policy alternative, preparation of Academic Papers, and involving the public or investors and entrepreneurs as policy target groups in the policy formulation process. Suggestions for the policy implementation stage are to prepare long-term, medium-term and short-term planning with reference to performance ladders, performance trees, business processes that are integrated with SOPs, logical frameworks/frameworks (example in the attachment), cross-cutting (a description of activities between sectors/ with other related tasks and functions), develop indicators as a specific, measurable, achievable, relevant, timebound, and continuous improvement (SMART-C) measure of success/failure and have clear operational definitions and ways of measuring performance indicators, clear budgets refers to the performance to be achieved, setting logical and challenging performance targets, action plans (monthly/quarterly) that run dynamically because performance achievements are always monitored, all of which are aligned and integrated with each other, simplifying the bureaucracy for an agile organizational structure so that policies as well as political promises contained in programs, activities and sub-activities of the local government can be implemented properly, as well as creating an integrated website or application specifically for Porong District. Suggestions for the evaluation stage are carrying out evaluation according to standards, carried out by adequate human resources, carried out in all units, carried out using integrated technology (metadata) between plans that have been prepared, realization that has been achieved so that performance achievements can be identified along with their driving factors and inhibiting factors to develop solutions and strategies going forward, as well as provide a forum in the form of an integrated website or application that makes it easier for the public to provide evaluations and input.

Keywords: Policy Analysis, Policy Formulation, Policy Implementation, Policy Evaluation, Lapindo Sidoarjo Mud.

Ketersediaan

202410 TES 658.47 AYU a 2023 k.1 Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Terapan) Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: TES 658.47 AYU a 2023
Penerbit: Malang : Program Magister Ilmu Administrasi Publik., 2023
Deskripsi Fisik: xix, 288 halaman; ILUS: 29,5 cm.
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 658.47
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: Analisis Kebijakan
TESIS
implementasi kebijakan
Evaluasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan
lumpur lapindo Sidoarjo
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Putri Benida Ayuningsih

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar