Implementasi Kebijakan Pemulihan Pembelajaran Berkaitan Dengan Konten dan Konteks pada Kurikulum Merdeka; Studi pada SMA Negeri 3 Malang

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Texts

Implementasi Kebijakan Pemulihan Pembelajaran Berkaitan Dengan Konten dan Konteks pada Kurikulum Merdeka; Studi pada SMA Negeri 3 Malang

Alam, Hafis Baginda - Nama Orang;

Hafis Baginda Alam, NIM. 206030100111004 Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2023. Implementasi Kebijakan Pemulihan Pembelajaran Berkaitan Dengan Konten Dan Konteks Pada Kurikulum Merdeka (Studi Pada SMA Negeri 3 Malang). Komisi Pembimbing, Ketua: Prof. Dr. Ir. Qomariyatus Sholihah, ST., M.Kes., IPU., ASEAN Eng, Anggota: Dr. Mohammad Said, S.Sos., MAP.
Latar Belakang penelitian ini bermula pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, dimana pada keputusan tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran (learning loss) yang terjadi dalam kondisi khusus, satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik dengan cara mengembangkan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Kemudian Bagi satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, kurikulum yang digunakan mengacu pada Kurikulum Merdeka dan pemenuhan beban kerja guru serta linieritas sesuai dengan Keputusan Menteri ini. Kurikulum merdeka yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Malang adalah Mandiri Berbagi. Maksud dari Mandiri Berbagi di sini adalah SMAN 3 Malang menggunakan struktur Kurikulum Merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen, dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain. Di dalam kurikulum merdeka terdapat struktur kurikulum yang dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran utama, yaitu: a. Pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler; dan b. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Beberapa kebijakan yang terkait dengan penerapan kurikulum merdeka nantinya mengacu pada teori implementasi kebijakan milik Grindle karena teori tersebut memiliki dua variabel besar yang dapat dijadikan indikator penilai keberhasilan kebijakan yang lebih komprehensif. Kedua variabel yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan antara lain adalah isi kebijakan (content of policy) dan Lingkungan implementasi (context of implementation).
Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimanakah implementasi kebijakan pemulihan pembelajaran berkaitan dengan konten dan konteks pada kurikulum merdeka di SMA Negeri 3 Malang? (2) Bagaimanakah tantangan dalam implementasi kebijakan pemulihan pembelajaran berkaitan dengan konten dan konteks pada kurikulum merdeka di SMA Negeri 3 Malang ?
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini yang pertama

vii

adalah Implementasi kebijakan pemulihan pembelajaran berkaitan dengan konten dan konteks pada kurikulum merdeka berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 044/H/Kr/2022 Tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Tahun Ajaran 2022/2023. Beberapa kebijakan tersebut nantinya mengacu pada dua variabel besar pada teori Grindle yaitu adalah isi kebijakan (content of policy) dan Lingkungan implementasi (context of implementation). Fokus yang kedua adalah tantangan dari implementasi kebijakan pemulihan pembelajaran berkaitan dengan konten dan konteks pada kurikulum merdeka di SMAN 3 Malang.
Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kurikulum merdeka di SMAN 3 Malang sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan dua variabel besar pada teori Grindle yaitu isi kebijakan (content of policy) dan Lingkungan implementasi (context of implementation). Pada variabel isi kebijakan (content of policy) implementasi kurikulum merdeka dalam pelaksanaannya telah memberikan manfaat positif pada proses pembelajaran di SMAN 3 Malang yaitu dapat membangun suasana belajar menarik dan menyenangkan sehingga suasana pembelajaran tidak membosankan bagi guru maupun siswa dalam melaksanakan aktivitas belajar, dengan tujuan memperbaiki kualitas pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada siswa maupun guru untuk bebas berekspresi mulai dari menyatakan pendapat, berdiskusi tanpa harus terbangun tekanan psikologis khususnya untuk siswa. Derajat perubahan yang diberikan dalam pengimplementasian Kurikulum Merdeka telah mengarah ke hal positif jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya dikarenakan pada saat pandemi para siswa mengalami lost generation atau hilangnya kesempatan peserta didik memperoleh pembelajaran yang maksimal serta model pembelajaran di masing- masing daerah juga berbeda maka dengan adanya Kurikulum Merdeka dapat mengatasi semua masalah tersebut dengan memfasilitasi peserta didik di setiap daerah-daerah yang memiliki potensi yang berbeda melalui Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P-5). Selanjutnya pada variabel lingkungan implementasi (context of implementation) dimana para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMAN 3 Malang sudah mempunyai wewenang masing- masing dan telah dijalankan sesuai dengan kewenangannya yang bermula dari Pemerintah Kota Malang telah mendorong untuk menerapkan Implementasi Kurikulum Merdeka dengan mewajibkan sekolah-sekolah yang ada di Kota Malang untuk menggunakan Kurikulum Merdeka pada kegiatan belajar mengajar dikarenakan Kota Malang merupakan Kota Pendidikan dan adanya dorongan dari
viii

Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), juga pengawas untuk dapat melaksanakan Kurikulum Merdeka untuk semua sekolah serta untuk melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Hafis Baginda Alam, NIM. 206030100111004 Study Program Master of Public Administration, Faculty of Administrative Sciences, University of Brawijaya, 2023. Implementation of Learning Recovery Policies Related to Content and Context in the Merdeka Curriculum (Studies at SMA Negeri 3 Malang). Advisory Commission, Chairman: Prof. Dr. Ir. Qomariyatus Sholihah, ST., M.Kes., IPU., ASEAN Eng, Members: Dr. Mohammad Said, S.Sos., MAP.
The background of this research begins with the Decree of the Minister of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia Number 262/M/2022 concerning Amendments to the Decree of the Minister of Education, Culture, Research and Technology Number 56/M/2022 concerning Guidelines for Implementing Curriculum in the Context of Recovery Learning, in which the decision explained that in the context of recovering learning losses that occur in special conditions, educational units or groups of educational units need to develop a curriculum with the principle of diversification in accordance with the conditions of the educational unit, regional potential, and students by developing Curriculum 2013 and Curriculum Merdeka. Then for educational units designated as implementers of the Driving School Program and the Center for Vocational High School Program of Excellence, the curriculum used refers to the Independent Curriculum and fulfillment of teacher workload and linearity in accordance with this Ministerial Decree. The independent curriculum implemented at SMA Negeri 3 Malang is Mandiri Sharing. The point of Mandiri Sharing here is that SMAN 3 Malang uses the Merdeka Curriculum structure in developing its educational unit's curriculum and applies the principles of the Merdeka Curriculum in implementing learning and assessment, with a commitment to share its good practices with other educational units. In the independent curriculum there is a curriculum structure which is divided into 2 main learning activities, namely: a. Regular or routine learning which is an intracurricular activity; and b. Pancasila Student Profile Strengthening Project. Several policies related to the implementation of the independent curriculum will later refer to Grindle's policy implementation theory because this theory has two major variables that can be used as indicators to assess the success of a more comprehensive policy. The two variables that measure the success of policy implementation include the content of policy and the context of implementation.
The formulation of the problem in this study: (1) How is the implementation of the learning recovery policy related to the content and context of the independent curriculum at SMA Negeri 3 Malang? (2) How are the challenges in implementing learning recovery policies related to the content and context of the independent curriculum at SMA Negeri 3 Malang?
The type of research used by researchers is descriptive research using a qualitative approach. The first focus of this research is the implementation of learning recovery policies related to content and context in the independent curriculum based on the Decree of the Minister of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia Number 262/M/2022 concerning
x

Amendments to the Decree of the Minister of Education, Culture, Research and Technology Number 56/M/2022 Regarding Guidelines for Implementing Curriculum in the Framework of Learning Recovery, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 4 of 2022 concerning Amendments to Government Regulation Number 57 of 2021 concerning National Education Standards, Decree of the Head of the Education Standards, Curriculum and Assessment Agency, Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Number 044/H/Kr/2022 Concerning Education Units Executing the Implementation of the Independent Curriculum in the 2022/2023 Academic Year. Some of these policies will later refer to two major variables in Grindle's theory, namely the content of policy and the context of implementation. The second focus is the challenge of implementing learning recovery policies related to content and context in the independent curriculum at SMAN 3 Malang.
The results of the study show that the implementation of the independent curriculum at SMAN 3 Malang has been well implemented in accordance with the two major variables in Grindle's theory, namely the content of policy and the context of implementation. In the content of policy variable, the implementation of the independent curriculum has provided positive benefits to the learning process at SMAN 3 Malang, namely it can build an interesting and fun learning atmosphere so that the learning atmosphere is not boring for teachers and students in carrying out learning activities, with the aim of improving quality of learning by providing opportunities for students and teachers to freely express themselves starting from expressing opinions, discussing without having to build up psychological pressure, especially for students. The degree of change given in the implementation of the Merdeka Curriculum has led to positive things when compared to the previous curriculum because during the pandemic the students experienced a lost generation or lost the opportunity for students to get maximum learning and the learning model in each region was also different, so with the existence of the Curriculum Merdeka can overcome all these problems by facilitating students in each region who have different potentials through the Pancasila Student Profile Strengthening Project (P-5). Furthermore, on the implementation environment variable (context of implementation) where the actors involved in implementing the Independent Curriculum at SMAN 3 Malang already have their respective authorities and have been carried out in accordance with their authority which originated from the Malang City Government have encouraged to implement the Implementation of the Independent Curriculum by requiring schools in Malang City to use the Independent Curriculum in teaching and learning activities because Malang City is an Education City and there is encouragement from the Principal Working Group (K3S), Principal Working Conference (MKKS), as well as supervisors to be able to implement the Independent Curriculum to all schools as well as to implement the Freedom to Learn policy launched by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology.

Ketersediaan

2023143 TES 371.30 ALA i 2023 k.1 Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial) Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: TES 371.30 ALA i 2023
Penerbit: Malang : Program Magister Ilmu Administrasi Publik., 2023
Deskripsi Fisik: xvi, 170 halaman; ILUS: 29,5 cm.
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 371.30
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: TESIS
Pembelajaran
Kota Malang
kurikulum merdeka
isi kebijakan
lingkungan implementasi
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Hafis Baginda Alam

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar