Texts
Integrasi Pelayanan Publik Menuju Zona Integritas di Polres Blitar Kota: Studi pada Polres Blitar Kota
Kiky Della Citrawuni, 2023, INTEGRASI PELAYANAN PUBLIK MENUJU ZONA
INTEGRITAS (STUDI PADA POLRES BLITAR KOTA). Dosen Pembimbing:
Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA dan I Gede Eko Putra Sri Sentanu,
S.AP.,M.AP., Ph.D. halaman 181 + xix
Program Zona Integritas atau yang selanjutnya disebut ZI program yang
bertujuan untuk membuat Pelayanan publik lebih bersih , transparan dan jelas
pertanggungjawabannya. Dalam penerapannya Kemenpan mengeluarkan
Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani dilingkungan Instansi Pemerintah. Program ini dijadikan Polres Blitar
Kota untuk mengubah citra polri agar lebih humanis dalam melakukan pelayanan
publik dan tidak terkesan terlalu milter. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan
untuk mencegah tindak pidana korupsi yang ada di lingkup kepolisian.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.
Fokus dalam penelitian ini menjabarkan tentang bagaimana proses integrasi
yang ada pada Polres Blitar Kota didalam mewujudkan pelayanan publik yang
bersih dan transparan. Selain itu penelitian ini juga menganalisa faktor
pendukung dan hambatan dalam menciptakan pelayanan yang sesuai dengan
tingkat kualitas pelayanan publik yang baik.
Hasil penelitian adalah sebelum adanya Zona Integritas seluruh pelayanan
publik yang ada di Polres Blitar kota terpencar dalam unit masing-masing dan
tidak efisien pada waktu. Dalam perkembangannya Polres Blitar Kota melakukan
perombakan pada sistem pelayanan publiknya agar lebih tersentral dan
memudahkan masyarakat dalam pelayanan sehingga efisien terhadap waktu. Hal
ini diwujudkan dengan adanya Bale Yanlik. Pembentukan Bale Yanlik ini
melibatkan banyak pihak. Namun dalam penerapannya kurang maksimal karena
tidak didukung oleh integrasi pelayanan berbasis digital sehingga aplikasi yang
ada tidak terkelola dengan baik dan membuat masyarakat tidak memahami
maksud aplikasi tersebut. Selain itu tidak dilengkapi dengan personel yang cakap
untuk masyarakat berkebutuhan khusus dan sarana yang tepat untuk
masyarakat yang berkebutuhan khusus membuat pelayanan ini menjadi terkesan
kurang merangkul semua kalangan
Kiky Della Citrawuni, 2023, Integration of Public Services to the Integrity
Zone (Study of the Blitar City Police). Supervising Lecturer Firda Hidayati, S.
Sos, MPA, DPA and I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP., M.AP., Ph.D. Page
181 + XIX
The Integrity Zone Program or hereinafter referred to as the ZI Program
which aims to make public services cleaner, transparent and clear accountability.
In its application, Kemenpan issued Permenpan RB Number 52 of 2014
concerning Guidelines for the Development of Integrity Zones to Regions Free of
Corruption and Clean Bureaucracy Areas and Serve Government Agencies. This
program was used as Blitar City Police to change the image of the National
Police to be more humanist in conducting public services and not seem too
military. In addition, this activity also aims to prevent criminal acts of corruption in
the scope of the police.
In this study, researchers used qualitative research methods. The focus in
this research describes how the integration process that exists in the Blitar City
Police Station in realizing clean and transparent public services. In addition, this
research also analyzes supporting factors and obstacles in creating services that
are in accordance with the level of good quality of public services. The results of
the study were before the integrity zone of all public services in the Blitar Police
Station was scattered in their respective units and was not efficient at time. In its
development the Blitar City Police Station made a reshuffle on its public service
system to be more centralized and facilitate the community in service so that it
was efficient in time. This is realized by the existence of bale yanlik. The
formation of this bale involving many parties. But in its application it is less than
optimal because it is not supported by the integration of digital -based services so
that existing applications are not well managed and make people not understand
the purpose of the application. In addition, it is not equipped with capable
personnel for people with special needs and appropriate facilities for people with
special needs to make this service seem less embracing all groups
202390 | TES 352.63 CIT i 2023 k.1 | Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain