Texts
Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Perempuan Kota Malang Dalam Formulasi Kebijakan Responsif Gender
Pemerintah telah menetapkan kuota 30% keterwaakilan perempuan dilembga legislatif, termasuk Kota Malang. adanya keterwakilan perempuan untuk melihat partisipasi perempuan dalam ranah politik, sekaligus peran mereka dalam membuat kebijakan responsif gender. model formulasi kebijakan yang digunakan ialah 'model sistem politik' Easton. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) untuk menganalisis peran anggota DPRD perempuan dalam formulasi kebijakan responsif gender. 2) untuk mendiskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam formulasi kebijakan responsif gender. metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. sumber data berasal dari data primer dan data sekunder.
20190214 | P 354.908 TAL p 2018 | Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain