Texts
IMPLEMENTASI PERDA NO. 09 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PASURUAN
Perspektif yang muncul akibat adanya PKL menuntut pemerintah daerah untuk membuat suatu kebijakan yang nantinya diharapkan menjadi penengah dengan beberapa kepentingan yang ada. Produk kebijakan ini akan terwujud jika dalam proses kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah harus melibatkan masyarakat umum, terutama pelaku usaha informal yakni PKL baik secara individual, perwakilan bahkan organisasi yang terbentuk dalam PKL tersebut.
20163615 | TES 381.18 AMI i 2013 | Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain