Texts

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU (Studi terhadap Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 tahun 2011)

---

Penelitian ini dilatarbelakangi melalui pendapat Parson (1997), transisi dari ekologi kapitalis ke ekologi sosialis dalam pengelolaan alam oleh negara diharuskan untuk: menguntungkan semua orang, tidak sekelompok kecil penguasa, memlihara keseimbangan dialektis ekologi alam dalam harmoni dengan kebutuhan manusia. Memiliki ciri pemahaman teoritis dan apresiasi estetis alam. Hal ini mengisyaratkan bahwasanya negara melalui pemerintah diwajibkan untuk mengeluarkan kebijakan publik dalam bidang lingkungan hidup. Di Indonesia sudah terjadi hal ini, yakni dengan adanya UULH 4/ 1982 sampai perubahannya hingga UUPPLH 32 / 2009. Menurut Gsottbauer dan Van den Bergh (2010), keterkaitan perilaku manusia didasari pada asmumsi homo economicus. Dalam era otonomi daerah urusan lingkungan hidup termasuk salah satu wewenang yang diberikan kepada daerah.

---

Ketersediaan

20163521	TES 363.7 SAF i 2014 k.1	Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial)	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing
20163536	TES 363.7 SAF i 2014	Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial)	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

TES 363.7 SAF i 2014

Penerbit

Malang : Program Magister, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya., 2014

Deskripsi Fisik

x, 285 hlm . : Ilus . ; 29 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

363.7

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Enviromental Policy
Kebijakan Lingkungan
implementasi kebijakan
Policy Implementation

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar