Texts
PATOLOGI BIROKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (Kajian Terhadap Perilaku Birokrat Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Banjar.
Patologi birokrasi dalam berbagai dimensi merupakan masalah yang hingga kini terus mewarnai penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, di tingkat pusat maupun daerah. Reformasi politik dan hukum yang bergulir sejak jatuhnya rejim orba 1998 belum juga mampu menyentuh tataran reformasi birokrasi walau secara retorika sering didengungkan. Hal ini, terlihat dalam penyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Banjar khususnya di Badan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banjar, dimana dalam dimensi perilaku para birokratnya patologi birokrasi masih menyeruah dalam wujud perilaku buruk dalam proses pengadaan barang /jasa baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Oleh karenanya tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan hal-hal berkaitan dengan: 1. Bentuk patologi birokrasi yang muncul dalam dimensi perilaku birokrat dalam proses pengadaan barang/jasa; 2. Unsur motif dan kebutuhan sebagai bagian dari karakteristik personal dalam membentuk perilaku birokrat di Bappeda Banjar dalam proses pengadaan barang/jasa; 3. Unsur kekusasaan yang dimiliki seseorang dalam organisasi sebagai bagian dari karakteristik organisasi dalam membentuk perilaku birokrat di Bappeda Banjar dalam proses pengadaan barang/jasa, serta 4. Faktor-faktor diluar organisasi yang menunjang terbentuknya perilaku birokrat di Bappeda Banjar dalam proses pengadaan barang/jass.
201624410 | DIS 352.63 TER p 2007 k.1 | Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain