Texts

EKSISTENSI TEKNOKRAT DALAM FORMULASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

---

RINGKASAN

Muhammad Sirojuddin, Program Magister Administrasi Publik, Universitas
Brawijaya, Malang, Eksistensi Teknokrat Dalam Formulasi Kebijakan
Pendidikan Daerah Kabupaten Sampang. Ketua Komisi Pembimbing; Dr.
Farida Nurani, S.Sos., M.Si Anggota komisi pembimbing; Dr. Sarwono, M.Si.
Pendidikan yang bermutu merupakan hak seluruh masyarakat yang telah
dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Terwujudkan pendidikan yang mutu
merupakan tugas pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Namun pada
kenyataannya, pendidikan yang bermutu tidak dapat dirasakan oleh setiap
wilayah di Indonesia. Disparitas mutu pendidikan pada beberapa wilayah di
Indonesia sangat timpang dan dirasa perlu adanya kebijakan yang dapat
mengatasi dan menjawab persoalan pendidikan.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi
teknokrat dalam formulasi kebijakan pendidikan serta mengetahui dan
menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan
pendidikan daerah Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Penelirian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam,
observasi, dan dokumentasi. Kemudian data-data yang ada baik yang bersifat
primer maupun sekunder di analisis menggunakan teknik analisis data
menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,
verifikasi/kesimpulan sebagaimana yang dijelaskan oleh Miles, Hubermas, dan
Saldana.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari kontek perumusan
masalah menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakmerataan sarana-prasarana
pendidikan yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan, tingginya angka
putus sekolah, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Teknokrat sudah
merumuskan beberapa upaya untuk menjawab masalah-masalah tersebut
seperti halnya melakukan pemerataan fasilitas pendidikan pada sekolah dasar
akan tetapi belum malakukan pemerataan pada sekolah menengah atas,
melakukan pendataan dan sosialisasi terhadap penyebab angka putus sekolah,
dan membuat program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk
menekan rendahnya rata-rata lama sekolah masyarakat. Adapun yang menjadi
tantangan dalam meningkatkan pendidikan Kabupaten Sampang yaitu
aksesibilitas pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan mencakup
memaksimalkan sumber daya guru dan kurikulum yang tidak adaptasi dengan
perubahan kebutuhan pekerjaan, dan menuntut adanya kolaborasi secara
vertikal dan horizontal. Pada tahap identifikasi alternatif kebijakan teknokrat
menawarkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pendidikan Kabupaten
Sampang yaitu melakukan pendataan terkait angka putus sekolah, meningkatkan
kualitas dengan membuat keunggulan tertentu pada setiap sekolah, membangun
gedung sejarah pendidikan, peningkatan kerjasama antara pondok pesantren
salafiyah dengan PKBM, dan pesantren harus diakui sebagai pendidikan formal.
Rekomendasi yang disarankan pada penelitian ini ialah menuntut dan
mengharuskan teknokrat dan pemangku jabatan politis untuk memprioritas
pendidikan pada tahun-tahun kedepan. Selain hal itu, teknokrat juga harus
berupaya mewujudkan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan agar
dapat dirasakan oleh semua masyarakat, karena hal ini yang menyebabkan
rendahnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan di Kabupaten
Sampang. Legalitas terhadap pondok pesantren sebagai sekolah formal sangat
dibutuhkan mengingat kondisi dan backround Kabupaten Sampang yang
memiliki banyak pondok pesantren yang tidak memiliki sekolah formal.
Selanjutnya, kerjasama secara vertikal dan horizontal sangat dibutuhkan dalam
meningkatkan pendidikan Kabupaten Sampang.

Kata Kunci: Tekokrat, Formulasi, Kebijakan Pendidikan

SUMMARY

Muhammad Sirojuddin, The Master of Public Administration Program,
Brawijaya University, Malang, "The Existence of Technocrats in the Formulation
of Educational Policy in Sampang Regency." Chair of the Supervisory Committee:
Dr. Farida Nurani, S.Sos., M.Si, and Committee Member: Dr. Sarwono, M.Si.
Quality education is a right guaranteed by the Constitution for all citizens.
Realizing quality education is the government's responsibility according to its
authority. However, in reality, quality education is not accessible in every region
of Indonesia. The disparity in educational quality across various regions in
Indonesia is significant, highlighting the need for policies to address and resolve
educational issues.
The aim of this research is to explore and analyze the existence of
technocrats in the formulation of educational policies and to identify and analyze
the challenges faced in improving education in Sampang Regency, East Java
Province. This research employs a qualitative approach with a case study
methodology. Data collection techniques include in-depth interviews, observation,
and documentation. Both primary and secondary data are analyzed using data
analysis techniques involving data collection, data reduction, data presentation,
and verification/conclusion as described by Miles, Huberman, and Saldana.
The research findings indicate that there is still inequality in educational
facilities, leading to low educational quality, high dropout rates, and low
community participation. Technocrats have formulated several efforts to address
these issues, such as equalizing educational facilities at the elementary school
level, although this has not been extended to high schools, gathering data and
raising awareness about the causes of dropout rates, and creating Community
Learning Activity Centers (PKBM) to address the low average years of schooling.
The challenges in improving education in Sampang Regency include accessibility
to education, improving the quality of education by maximizing teacher resources
and adapting the curriculum to meet changing job market demands, and the need
for vertical and horizontal collaboration. During the policy alternative identification
phase, technocrats offered several recommendations to improve education in
Sampang Regency, including collecting data on dropout rates, enhancing quality
by creating specific strengths in each school, building an educational history
building, increasing cooperation between salafiyah Islamic boarding schools and
PKBM, and recognizing pesantren as formal education.
The recommendations suggested by this research are that technocrats and
political officeholders should prioritize education in the coming years. Additionally,
technocrats must strive to achieve equity and quality improvement in education to
be accessible to all communities, as this is a key factor in the low participation
rate in education in Sampang Regency. Legal recognition of pesantren as formal
schools is essential, considering the conditions and background of Sampang
Regency, which has many pesantren without formal schools. Furthermore,
vertical and horizontal collaboration is crucial in improving education in Sampang

Regency.
Keywords: Technocrat, Formulation, Educational Policy

---

Ketersediaan

20243

TES 379,2 SIR e 2024 K1

Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

TES 379,2 SIR e 2024 K1

Penerbit

Malang : Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Unversitas Brawijaya Malang., 2024

Deskripsi Fisik

xvii, 160 Halaman ; Ilus : 29,5 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

379,2

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Kebijakan Pendidikan
Formulasi
Tesis / Thesis
Tekokrat
Technocrat
Formulation
Educational Policy

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Muhammad Sirojuddin

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar