/var/www/katalog/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Pemilu%" ]
Buku ini berisi hasil konspirasi politik para elit pada pasal-pasal dalam UU No 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum. Karena wilayah politik yang seharusnya menjadi tempat para elit bertanding merebut dukungan rakyat dengan menawarkan gagasan-gagasan yang berorientasi kepada kepentingan umum, hanya menjadi ajang perburuan kekuasaan yang didominasi intrik dan akrobat politik yang mengabaikan nor…
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pengewasan pemilu parlemen timor leste tahun 2012. Tujuan penelitian ialah mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan hasil temuan menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Pengawasan Pemilu Parlemen di Timor Leste meliputi mekanisme Implement…
Persoalan tentang penyusunan data pemilih sering kali mendapatkan sorotan oleh banyak kalangan, baik dari peserta pemilu, pengamat serta oleh masyarakat sebagai pemilih. Proses pelaksanaan pendataan pemilih yang kurang maksimal sehingga banyak pemilih yang tidak terfasilitasi hak pilihnya dalam pemilukada. Pada penelitian ini landasan yuridis yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 200…
Kebijakan pemerintah dalam pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang dipilih langsung, merupakan perwujudan dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dinyatakan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota diplih secara demokratis. Setiap menjelang pelaksanaan Pemilukada netralitas aparat Pegawai Negeri Sipil (PNS) justru banyak dipertanya…