/var/www/katalog/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%PNS%" ]
RINGKASAN Muhammad Firdam Ainun Najib, NIM : 196030100111013 Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, 29 April 2024, “Proses Penyusunan Formasi Dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 (Studi Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan)”, Pembimbing: Dr. Mochammad Rozikin, M.AP dan D…
Pengalaman selama lebih dari 10 tahun menjalankan agenda reformasi mestinya semakin meyakinkan para teoretisi dan praktisi administrasi publik, bahwa sistem administrasi publik yang efektif sangat esensial untuk melaksanakan demokratisasi politik dan pembangunan ekonomi terbuka yang berkeadilan sosial. Tetapi nayatanya rakyat Indonesia sampai saat ini belum mendapatkan layanan publik dalam kuan…
Jurnal ini berisi beberapa artikel oleh para penulis dari kalangan akademisi dan praktisi dengan subjek kebijakan dan manajemen PNS.
Jurnal ini berisi beberapa artikel oleh para penulis dari kalangan akademisi dan praktisi dengan subjek kebijakan dan manajemen PNS.
Politisi birokrasi terjadi sejak birokrasi di Indonesia terbentuk. Permasalahannya adalah nir netralitas menjdai pola yang terus berulang, ibarat hukum inersia, benda memantul berkali-kali sebelum berhenti. Konfigurasi dari kondisi ini adalah penataan birokrasi di daerah yang sangat segregatif. Dalam konteks pilkada, nir netralitas adalah dengan mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah…
Kebijakan pemerintah dalam pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang dipilih langsung, merupakan perwujudan dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dinyatakan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota diplih secara demokratis. Setiap menjelang pelaksanaan Pemilukada netralitas aparat Pegawai Negeri Sipil (PNS) justru banyak dipertanya…