/var/www/katalog/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Hukum%" ]
Buku ini membahas kondisi kebijakan hukum secara kekinian, utamanya pasca terjadi pandemi Covid-19 yang memaksa seluruh elemen untuk memulai normal baru, misalnya penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan maupun normal baru lainnya. Normal baru dan politik hukum merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan sehingga dalam setiap normal baru selalu terdapat analisis dan evaluasi kebi…
Buku ini dibuat sebagai bagian dari upaya mengedukasi masyarakat agar mengerti dan memahami peraturan pajak penghasilan (PPh), mampu mengimplementasikan cara menunaikan pajak penghasilan seta menggunakan hak perpajakannya. Secara garis besar buku ini berisi ; a. prinsip pemajakan atas penghasilan b. pajak penghasilan orang pribadi c norma penghasilan neto d. pajak penghasilan badan e. pemotonga…
ΚΕΤΙΚΑ ΤΕΚΝOLOGI MODERN BELUM MENGGENGGAM kehidupan manusia, maka manusia berpaling pada naluri dan pengalaman spiritualnya. Alam yang luas terkembang dengan gemuruh gelombang laut mengempas pantai, desir angin laut melepas di udara dan kelap-kelip bintang di angkasa luas memberi manusia petunjuk tentang keteraturan alami yang patut dihayati. Maka berkembanglah "Hukom Adat Laót" di A…
Hukum Administrasi telah berkembang sejalan dengan gerak pemerintah dalam memulai menata masyarakat. Dalam kaitan itu, pemerintah menggunakan instrumen- instrumen untuk melakukan pengaturan maupun pengurusan terhadap masyarakat. Buku yang berjudul Pokok-pokok Hukum Administrasi ini, mengupas secara mendasar tentang instrumen-instrumen yang digunakan dalam melaksanakan fungsi mengatur dan fun…
Berbagai substansi hukum pailit dipaparkan dengan sangat apik dalam buku ini, baik yang berkenaan dengan aspek prosedural ataupun yang bersifat substansif. Dari sudut pandang proses dan prosedural dibahas prosedur perusahaan pailit dan hukum acaranya serta praktek dipengadilan niaga sampai dengan Mahkamah Agung, prosedur perdamaian (accord), ratifikasi, homologi, verifikasi piutang, insolvensi,…
Islam, Kraton, dan Jawa diyakini banyak pihak sebagai "syntum" tata-nilai kebudayaan Indonesia. Salah satu "syntum" tata-nilai yang dianggap "sakral" dalam kebudayaan Kraton Ngayogyakarta adalah sistem pewarisannya. Interaksi Islam dan Kraton-Jawa, sebenarnya bisa dilihat dalam konteks pewarisan ini. Dengan demikian, buku ini masuk pada relung terdalam dialog Islam dan Kraton melalui optik s…
Dalam buku ini dijabarkan tentang teori-teori dasar dari Hukum Administrasi Negara, Hukum (tata) Pemerintahan, Hukum Lingkungan Hidup, Hukum Pajak, Hukum Kepegawaian, Hukum Keuangan (Badan Layanan Umum), Hukum Agraria, Hukum Peradilan Administrasi Negara, Kasus-kasus Peradilan Administrasi Negara, Hukum Keterbukaan Informasi Publik, dan Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan AU Kecil, dan lain-…
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang l…
Abstract: Policy Setting Agenda After the Tigo Jurai Malalo Forest is Determined to be a Traditional Forest. The application for customary forest status must to adhere to the rules. Existence of regional legal products pertaining to MHA recognition and protection is a necessary. Due to this condition, MHA Malalo Tigo Jurai has been unable to acknowledge the status of customary forest…
RINGKASAN WAHYU FIRMANDA, 2024, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Analisis Agenda Setting Pasca Penetapan Hutan Malalo Tigo Jurai Sebagai Hutan Adat (Perspektif Teori Six Sigma). Komisi Pembimbing : Dr. Sarwono, M.Si. Dan Dr. Suryadi, MS. Berdasarkan putusan MK Nomor 35/PPU-X/2012 hutan adat adalah hutan yang berada d…