EVALUASI KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILI…

RINGKASAN Cristyano, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang Evaluasi Kritis Terhadap Implementasi Kebijakan Corporate Social Responsibility Oleh Perusahaan Kelapa Sawit (Studi: Kabupa…

Analisis Kebijakan Percepatan Investasi Pada Kawasan Terdampak Bencana Lumpur…

Putri Benida Ayuningsih, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, Analisis Kebijakan Percepatan Investasi pada Kawasan Terdampak Bencana Lumpur Sidoarjo (Studi Tentang Peraturan Bupati Si…

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai Ngliyep Berbasis Pemban…

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh kebijakan wilayah pesisir mencapai hasil yang diharapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan des…

Dampak Evaluasi Keberhasilan Studi Di Perguruan Tinggi: Studi di Fakultas Ilm…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 152 halaman; ILUS: 23,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

TES 808 JAE d 2019

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM REHANILITASI RUMAH BAGI KELUARGA MISKI…

Penelitian ini mengulas terkait evaluasi pelaksanaan kebijakan program rehabilitasi rumah bagi keluarga miskin pedesaan. Rumusan masalah penelitian: Bagaimana pelaksanaan, hasil pelaksanaan dan dam…

POLICY EVALUATION OF URBAN WATERFONT REGENERATION: Case Study : Waterfront Pi…

This study aims to describe and analyze the policy evaluation of urban waterfront regeneration in Piere Tendean Quay in Banjarmasin. Water has a significant role in people’s life as a natural res…

EVALUASI KEBIJAKAN MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) KOMPONEN UTAMA TENTARA NASIO…

Untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia dari berbagai ancaman, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembangunan kekuatan Minimum Essential Force (MEF) Komponen utama. Tujuan penelitian ini adalah…

EVALUASI KEBIJAKAN NASIONALISASI PERTANAHAN (Studi Tentang Tanah dan Bangunan…

Pemerintahan Portugis dan Indonesia telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah dengan ketentuan undang-undang dari masing-masing negara tersebut.

EVALUASI KEBIJAKAN PELAKU EKONOMI SEKTOR INFORMAL : Studi Evaluasi Kebijakan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 206 halaman, Illus.; 29 centimeter

Judul Seri

-

No. Panggil

TES 331.011 ASM e 2014

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG NETRALITAS PEGAWAI NEGERI S…

Kebijakan pemerintah dalam pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang dipilih langsung, merupakan perwujudan dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dinyatakan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing …