/var/www/katalog/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 70" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Implementasi%" ]
The ministerial decree 692-2015 of ministry of transportation of the Republic of Indonesia regarding the allocation of BRT of BRT assistance have granted Mataram city that 25 BRT. the BRT is a program of law 22 of 2009 regarding road traffic & transportation the program mandets every region have mass transportations. the BRT Program seeks to help Mataram city, because the city transports servic…
Latar belakang penelitian ini, Kemenhub RI Nomor KP 692-2015 alokasi bantuan BRT diberbagai daerah termasuk kota Mataram dan Provinsi NTB menerima 25 unit BRT. Distribusi BRT merupakan program UU NO.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengamanahkan setiap daerah memiliki angkutan massal. interpretasi program BRT mencoba membantu permasalahan Kota Mataram dalam pelayanan tr…
Otonomi Daerah menjadikan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber keuangan untuk pengelolaan daerahnya sendiri agar meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah syarat dalam sistem pemerintahan negara. Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Otonomi Daerah menjadikan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber keuangan untuk pengelolaan daerahnya sendiri agar meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah syarat dalam sistem pemerintahan negara. Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Pemerintah Daerah Bali mengintervensi profesi pemandu wisata dengan menerapkan kebijakan perizinan. fenomena ini trkait dengan semakin banyaknya kunjungan wisatawan ke Bali dan pentingnya peran pemandu wisata dalam menjaga kualitas pariwisata. tujuan dari penelitian ini dapat memberi pemahaman para pelaksana kebijakan agar memperhatikan aspek-aspek implementasi dalam kebijakan lisensi pramuwisa…
Pemerintah Provinsi Bali mengatur dan mengontrol sejumlah pramuwisata di Bali menggunakan instrumen kebijakan publik berupa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata. Kebijakan ini dikaitkan dengan fenomena potensi pariwisata Bali yang masih terganjal persoalan-persoalan mengenai pramuwisata. maka, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis : !) …
Implementasi kebijakan perumahan dan permukimam memiliki urgensi tidak saja pada perspektif upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan tetapi juga ada indikasi ketrlibatan berbagai pihak yang masing-masing memiliki kepentingan yang menyebabkan proses permukiman dilakukan secara bertahap, sehingga menimbulkan pola kebijakan-tindakan dan dilandasi pada kompromi-kompromi yang me…
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yang mendeksripsikan pelaksanaan kebijakan implementtaif melalui pendekatan Teori Model Grindle yang dikenal dengan Implementation as A Political and Administrative Procces, yaitu tahapan implementasi kebijakan mengacu pada kolaborasi antara kontens administrasi dan konteks politik, dimana model ini tampak lebih komprehensif dari model-…
The Implementation of regional spatial plan policy bases on Regional Regulation No.2 of 2011 regarding regional spatial plan in Parigi Moutong regency --the principle of law legality of the regional spatial plan in the urban area of Parigi. The spatial plan policy is implemented because there is a space decrease in both structure and pattern that leads to space narrowing in the urban area. The…
This research is conduted to describe and analyze the factors that influence the implementation of strategic plan in spatial planning at the Land Agency Office in Bantul . The research used quantitative approach in which questionnaire became the data collection technique. The data analysis method was path analysis.