/var/www/katalog/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 40" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Kebijakan Publik%" ]
Otonomi Daerah menjadikan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber keuangan untuk pengelolaan daerahnya sendiri agar meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah syarat dalam sistem pemerintahan negara. Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Otonomi Daerah menjadikan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber keuangan untuk pengelolaan daerahnya sendiri agar meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah syarat dalam sistem pemerintahan negara. Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Pemerintah Provinsi Bali mengatur dan mengontrol sejumlah pramuwisata di Bali menggunakan instrumen kebijakan publik berupa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata. Kebijakan ini dikaitkan dengan fenomena potensi pariwisata Bali yang masih terganjal persoalan-persoalan mengenai pramuwisata. maka, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis : !) …
Berbagai isu-isu terkait permasalah yang dialami oleh kalangan difabel khusunya di daerah menunjukkan pentingnya implementasi kebijakan yang optimal. Yang harus berdasarkan pada keadaan konkret. Yang secara teknis dilaksanakan oleh kementerian Sosial di Provinsi Sulawesi Tengah melalui Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu dapat dijadikan sebagai upaya rehabilitasi sosial terhadap peny…
Buku ini merupakan teks pengantar analisis kebijakan yan terlengkap. Sifat pragmatis, kritis, dan multidisiplin dari analisis kebijakan secara menonjol ditampilkan dalam buku ini. Yang ditulis dengan sistematika yang sangat rapi, serta sarat dengan gambar dan contoh, sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya.
Banyak definisi yang ditawarkan oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Ada yang mengatakan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever government choose to do or not to do). Definisi lain menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai "kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan".
Buku yang membahas tentang kebijakan sosial masih sangat langka di indonesia. dengan terbitnya buku ini akan menambah kepustakaan tentang kebijakan sosial sehingga lebih mendalami pengetahuan tentang kebijakan sosial sebagai bagian dari kebijakan publik.
Buku ini menguraikan tentang perlunya kemitraan antara dunia perguruan tingg, industri dan pemerintah dalam rangka mengembangkan sumberdaya yang berkualitas untuk menghadapi berlakunya masyarakat ekonomi ASEAn(MEA) 2015 melalui konsep tripe helix. universitas tidak hanya berperan sebag penghasil pengetahuan , namun juga penghasi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Namu…