/var/www/katalog/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 40" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Government%" ]
The information on local goverment implementation report ( Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daeraha (ILPPDI)) is the only mechanism in indonesia yhat madate locl government to make their administrative performance report available to the public. Whereas ILPPD has been implemented for almost a decade, the enthusisam of citizen to local administration transparacy is noticeable quest…
Buku ini menyajikan data-data empiris dan temuan kritis tentang persoalan inklusifitas sosial. Buku ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di DKI Jakarta, Kabupaten wonosobo dan Kota Surakarta.
Buku ini membahas mengenai peranan uang milik Negara atau Pemerintah yang masuk ke dalam kas negara dari berbagai sumber penerimaan negara dan dialokasikan pada berbagai pengeluaran pemerintah. Alokasi pengeluaran pemerintah ini direalisasikan oleh pemerintah sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan dan disahkan secara konstitusional guna menjalankan fungsi al…
Standar akuntansi pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan pengantar standar akuntansi pemerintahan dan disusun mengacu pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam m…
The information on local goverment implementation report ( Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daeraha (ILPPDI)) is the only mechanism in indonesia yhat madate locl government to make their administrative performance report available to the public. Whereas ILPPD has been implemented for almost a decade, the enthusisam of citizen to local administration transparacy is noticeable quest…
The information on local goverment implementation report ( Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daeraha (ILPPDI)) is the only mechanism in indonesia yhat madate locl government to make their administrative performance report available to the public. Whereas ILPPD has been implemented for almost a decade, the enthusisam of citizen to local administration transparacy is noticeable quest…
The information on local goverment implementation report ( Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daeraha (ILPPDI)) is the only mechanism in indonesia yhat madate locl government to make their administrative performance report available to the public. Whereas ILPPD has been implemented for almost a decade, the enthusisam of citizen to local administration transparacy is noticeable quest…
Perubahan Undang-Undang no.5 tahun 1974 menjadi Undanng-Undang 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sekaligus merubah sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dari sentralistik ke desentralisasi. Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara propolsional. Ratnawati (2009:11) mengemukakan…
Permasalahan birokrasi yang mengemuka dalam rangka penyelenggaraan tat kelola pemerintah yang baik dewasa ini diantaranya adalah tatanan organisasi dan manajemen pemerintah pusat, desentralisasi kewenangan, format perangkat pemerintah di daerah yang duplikatif, kompetensi aparatur yang memperihatinkan dan agenda kebijakan yang tidak efektif dalam menghadapi permasalahan dan tatangan pembangunan…
Ilmu Administrasi Pemerintahan adalah kumpulan pemikiran yang menghubungkan antara kekuasaan politik (Political Power) dan proses-proses administrasi pemerintahan (The government Process). Buku ini berisi 12 Bab, yaitu; Negara, Pemerintah, Klasifikasi struktur Organisasi Negara dan Pemerintah, Negara Federal dan Negara Kesatuan, Federalisme, Bentuk Negara dalam Sistem Pemerintahan, Bentuk Negar…