/var/www/katalog/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 30" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Pemerintahan%" ]
Buku ini lebih terasa pemetaan teoritisnya sehingga memberikan gambaran ringkas tentang body of knowledge dari teori desentralisasi dan pemerintahan daerah. Berbagai isu penting tentang desentralisasi dan pemerintahan daerah menjadi perhatian utama buku ini.
Kebijakan publik harus dikembangkan dengan mengedepankan perubahan di sektor publik, sehingga pergerakan reformasi di sektor publik dapat bergerak lebih cepat dari yang diusahakan oleh kebijakan publik sebelumnya. Kebijakan publik dengan demikian harus menghindari pola pikir ortodoks untuk menyelesaikan masalah publik yang kian kompleks dan rumit. Analisis kebijakan dinamis ini mendudukkan anal…
Di masa depan pemerintah sudah terlalu besar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil tetapi terlalu kecil untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi masyarakat. pemerintah akan menghadapi masyarakat yang semakin cerdas (knowledge based community). menyikapi hal tersebut pemerintah harus mengubah cara pandang, perilaku dan caranya mengelola sektor publik ini secara mo…
Buku ini memberikan gambaran pertumbuhan desa mulai dari asal muasalnya sampai keberadaannya dalam sistem pemerintahan negara kita. Untuk kepentingan praktis yang sangat berguna bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), buku inimenguraikan secara teknis sistem pemerintahan desa berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan pel…
Pertumbuhan dan perkembangan hukum administrasi negara sangat pesat karena tugas pemerintahab tidak semata di bidang pemerintahan saja melainkan juga pada harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara yang dijalankan melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang bersifat kompleks membawa akibat bahawa pemerintah banyak turut campur tangan dalam kehidupan …
Buku ini hadir guna dalam mendalami tata kelola pemerintahan yang baik sehingga semua itu dapat berjalan dengan selaras. Hal tersebut dilakukan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan penajaman fungsi birokrasi unit-unit Pemerintah agar mampu berkinerja baik dan menghasilkan pelayanan publik, yang sesuai dengan harapan masyarakat.
buku ini secara sentimental diwarnai oleh persepsi dan pengalaman diri semenjak mengenal birokrsi dari yang dijumpai dalam hidup sampai dengan memehami dalam suasana akademis. Birokrasi yang dijumpai dalam hidup ketika mengalami dan merasakan sebagai pemangku kepentingan dilayani dan berhubungan dengan pelayanan birokrasi pemerintah. Sebagai rakyat yang mendengar dan merasakan sendiri bagaimana…
Otonomi daerah sebagai produk orde reformasi telah membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Masyarakt semakin menyadari akan hak-haknya sebagai warga negara yang memiliki mandat dan kedaulatan tertinggi. Hal ini Kemudian memunculkan optimisme akan larihnya civitalisation dalam pranata sosial politik dan budaya.
Kebijakan otonomi daerah di Indonesia diyakini sebagai perubahan paradigma di dalam sistem pemerintahan Indonesia yang bertujuan menciptakan iklim demokratis terkait dengan pola hubungan pemerintah pusatdan daerah. Perubahan paradigma ini merupakan bagian dari tekanan transisi demokrasi dan dalam konteks internsional melingkupi INdonesia baik wacana regionalisme dan atau globalsissi dalam skala…