/var/www/katalog/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 30" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Kebijakan Publik%" ]
Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melaksanakannya.
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh signifikan komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan subsidi BBM terhadap keberhasilan kebijakan subsidi energi, serta pengaruh moderasi skenario kebijakan energi terbarukan. penelitian ini berlokasi di Provinsi DKI Jakarta. pengambilan lokasi penelitian ini dilakukan secara purposi…
penelitian ini untuk menguji dan menganilisis pengaruh peran pemimpin publik, pengaruh partisipasi masyarakat dan pengaruh peran pemimpin publik melalui implementasi keterbukaan informasi terhadap kinerja pelayanan publik pemerintah provinsi DKI Jakarta. penelitian ini berlokasi di Provinsi DKI Jakarta. pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta seiring dengan fenomena otonomi daerah, sehingg…
Spatial planning policy is the intervention action usually from the government in the term of appropriate uses of land, building, and infrastructure. In this study, the intervention is on the paddy field preservation. Agricultura product in Bali, especially rice, is considered to be best Indonesia.
The ministerial decree 692-2015 of ministry of transportation of the Republic of Indonesia regarding the allocation of BRT of BRT assistance have granted Mataram city that 25 BRT. the BRT is a program of law 22 of 2009 regarding road traffic & transportation the program mandets every region have mass transportations. the BRT Program seeks to help Mataram city, because the city transports servic…
Organisasi merupakan bentuk kesepakatan beberapa manusia karena tuntutan keinginan yang dilakukan melalui proses keja sama baik bekerja sama-sama maupun sama-sama bekerja menggunakan dua sumber daya, yaitu pertama manusia, kedua bukan manusia secara rasional, efisien dan efektif untuk mewujudkan kehidupan yang layak. Kebijakan merupakan hasil pemikiran, dan tindakan seseorang atau beberapa oran…
Kebijakan publik terus mengalami dinamika dan perkembangannya. Secara lumrah, kebijakan publik terdiri dari formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Tetapi, seiring dengan semakin kompleksnya dinamika perkembangan ilmu administrasi publik, maka kebijakan publik, membutuhkan reformasi kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan kebijakan yang lebih baik. Evalu…
Buku ini memperkenalkan kepada para pembaca tentang dimensi-dimensi strategis Administrasi Publik. Perkenalan kepada mahasiswa dimaksudkan untuk memperkuat basis akademik di bidang Administrasi Publik menuju pendiidkan dan penelitian lanjutan.
Latar belakang penelitian ini, Kemenhub RI Nomor KP 692-2015 alokasi bantuan BRT diberbagai daerah termasuk kota Mataram dan Provinsi NTB menerima 25 unit BRT. Distribusi BRT merupakan program UU NO.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengamanahkan setiap daerah memiliki angkutan massal. interpretasi program BRT mencoba membantu permasalahan Kota Mataram dalam pelayanan tr…