Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara: Tanah Pengairan …

Solo Valley Warken merupakan tanah pengairan yang awalnya merupakan tanah perpajakan kemudian dibebaskan oleh negara dengan maksud pengadaan bangunan fisik percepatan laju air menuju laut untuk mem…

Hubungan Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai dengan Fraud Transaksi Ke…

Pemerintah Kabupaten Magetan merupakan salah satu pemerintah daerah yang merespon kebijakan dengan melaksanakan implementasi kebijakan transaksi non tunai pada bulan mei 2018 tentang Pelaksanaan Tr…

Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/Aids: Studi Implementasi Peraturan …

Fenomena penyebaran HIV/aids di Kabupaten Malang merupakan sebuah permasalahan yang tidak bisa dianggap remeh, terlebih dengan adanya jumlah kasus HIV/Aids yang meningkat drastis setiap tahunnya. P…

Implementasi Kebijakan Penataan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil Pada…

Implementasi kebijakan penataan tenaga pendidik non pegawai negeri sipil di Universitas Negeri Malang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan organisasi dalam hal sumber daya manusia untuk menyeimbang…

Implementasi Kebijakan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Upaya Penceg…

Stunting dapat didefinisikan sebagai bentuk tubuh terlalu pendek yang tidak sesuai dengan usia bayi atau balita. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan rangkaian peraturan, kebijakan, dan program s…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DAL…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan daya saing usaha di Kota Kendari dan mendeskr…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI PENDIDIKAN TINGGI ISLAM …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxxiv, 734 halaman : ilustrasi ; 29 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

DIS 297.77 MAS i 2006

SKENARIO KEBIJAKAN ENERGI TERBARUKAN SEBAGAI MODERASI PENGARUH IMPLEMENTASI K…

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh signifikan komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan subsidi BBM terhadap keberhasi…

Implementasi Kebijakan System Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Mataram

The ministerial decree 692-2015 of ministry of transportation of the Republic of Indonesia regarding the allocation of BRT of BRT assistance have granted Mataram city that 25 BRT. the BRT is a prog…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SYSTEM BUS RAPID TRANSIT (BRT) DI KOTA MATARAM

Latar belakang penelitian ini, Kemenhub RI Nomor KP 692-2015 alokasi bantuan BRT diberbagai daerah termasuk kota Mataram dan Provinsi NTB menerima 25 unit BRT. Distribusi BRT merupakan program UU N…