/var/www/katalog/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 30" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Implementasi%" ]
Putri Benida Ayuningsih, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, Analisis Kebijakan Percepatan Investasi pada Kawasan Terdampak Bencana Lumpur Sidoarjo (Studi Tentang Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Percepatan Investasi Pada Kawasan Terdampak Lumpur Sidoarjo). Komisi Pembimbing: Ketua: Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS., Anggota Dr. Tjahjanulin Domai, …
Kebijakan penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, percepatan sistem kerja, dan mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang merupa…
Alifa Rezky Utami Anwar, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik., Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggraan Perizinana Berusaha Berbasis Resiko (Studi Pada Pelaksanaan Sistem Online Single Submission di dinas Penanaman Modala Sulawawesi Selatan)”. Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. Suryadi,…
Trisna Setyarini, 216030101111014, Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, “Moderasi Gender pada Implementasi Kebijakan Work From Home terhadap Produktivitas Kerja, Work Life Balance dan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi pada Badan Pusat Statistik Wilayah Jawa Timur), Komisi Pembimbing: Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP., M.AP., MMG…
Hafis Baginda Alam, NIM. 206030100111004 Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2023. Implementasi Kebijakan Pemulihan Pembelajaran Berkaitan Dengan Konten Dan Konteks Pada Kurikulum Merdeka (Studi Pada SMA Negeri 3 Malang). Komisi Pembimbing, Ketua: Prof. Dr. Ir. Qomariyatus Sholihah, ST., M.Kes., IPU., ASEAN Eng, Anggota: Dr. Mohammad…
Yunita Nensy Uniplaita, Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Implementasi Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan daerah (Studi pada Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 35 tahun 2019 tentang Panduan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembanguan Daerah di Kabupaten Boven Digoel) Ketua Komisi Pembimbing Dr. Farida Nurani, S.Sos., M.Si. A…
IMA PUTRI BRUNEY, Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Kekhususan Kebijakan Publik Universitas Brawijaya Malang, “Pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Kredit Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik di Indonesia)”; Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. Lely Indah Mindarti,M.Si, Anggota: Dr. Endah Setyowati, S.Sos, M.Si. …
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendekripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan: 1) Implementasi kebijakan pelayanan pendidikan nonformal bagi masyarakat yang belum terlayani dalam rangka pemenuhan hak atas masyarakat miskin; 2) Peranan Stakeholder dalam pendidikan nonformal; 3) Faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan pendidikan nonformal;…
Terjadinya gempabumi tahun 2018 di Kabupaten Lombok Utara memunculkan adanya kebijakan presiden republik Indonesia Inpres No. 5 tahun 2018 untuk melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana khususnya untuk mempercepat perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat yang rusak akibat bencana tersebut. Nyatanya penyelesaian perbaikan maupun pembangunan kembali rumah masyara…